Ada 445 RW Kumuh di Jakarta, Hanya 200 yang Ditata dengan Konsep CAP

Kompas.com - 06/11/2019, 08:10 WIB
Tumpukan sampah terlihat di bantaran kali Jalan Jati Bunder, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat , Selasa (5/9/2017). Pemprov DKI Jakarta bersama dengan bersama dengan Pemerintah Pusat akan menata kawasan kumuh melalui pencanangan program 100-0-100 yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dengan target Jakarta bebas dari kawasan kumuh pada tahun 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGTumpukan sampah terlihat di bantaran kali Jalan Jati Bunder, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat , Selasa (5/9/2017). Pemprov DKI Jakarta bersama dengan bersama dengan Pemerintah Pusat akan menata kawasan kumuh melalui pencanangan program 100-0-100 yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dengan target Jakarta bebas dari kawasan kumuh pada tahun 2019.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat Suharyanti mengatakan, ada 445 RW yang dinyatakan sebagai RW kumuh di Jakarta.

Data itu bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017.

Dari 445 RW kumuh, hanya 200 RW yang akan ditata dengan konsep community action plan (CAP) hingga 2022 nanti.

Penataan 200 RW kumuh dengan CAP itu tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan termasuk rencana strategis (renstra).


"Kami mengacunya pada BPS tahun 2013. Saat BPS evaluasi lagi di tahun 2017, ternyata RW kumuhnya nambah, dari sekitar 225, di BPS 2017 itu 445 (RW kumuh). Tapi kami RPJMD, renstra, itu 200 RW targetnya Pak Gubernur," ujar Suharyanti saat dihubungi, Selasa (6/11/2019).

Baca juga: Menyoal Anggaran Rencana Penataan Kampung Kumuh Rp 556 Juta Per RW

Suharyanti menuturkan, khusus di Jakarta Barat, RW kumuh berjumlah 95 RW. Namun, yang ditata dengan konsep CAP hanya 43 RW.

"Sisanya itu tidak ada CAP-nya, tapi langsung pekerjaan fisik di lapangan melalui hasil musrenbang (musyawarah rencana pembangunan)," kata dia.

Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat mengusulkan anggaran Rp 20,337 miliar dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 untuk menata sejumlah RW kumuh tanpa konsep CAP tahun depan.

Nomenklatur kegiatan itu yakni perbaikan sarana prasarana lingkungan kawasan permukiman kumuh di Jakarta Barat.

"Untuk yang Rp 20,3 miliar untuk pekerjaan di luar CAP, tapi masuk RW kumuh, yang (rencana penataannya) masuk melalui musrenbang atau usulan warga," ucap Suharyanti.

Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Pusat juga mengajukan anggaran untuk menata RW kumuh tanpa konsep CAP.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X