Tarik Ulur Gerindra-PKS soal Calon Wagub DKI yang Tak Berkesudahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mencari wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno tak semudah membalikkan telapak tangan.

Dinamika pemilihan pendamping Anies Baswedan ini terus terjadi, terutama dari dua partai pengusungnya sendiri.

Alih-alih segera menentukan siapa yang hendak menjadi wagub DKI Jakarta, proses ini malah bertambah panjang.

Yang paling terbaru, Partai Gerindra mengajukan empat nama alternatif sebagai cawagub karena merasa progres di DPRD dengan dua nama dari Partai Keadilan Sosial (PKS) tak kunjung berjalan.

Rupanya, tarik ulur dua partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI 2017 ini tak hanya terjadi sekarang.

Jauh sebelum dua nama cawagub PKS resmi diajukan, tarik ulur di antara keduanya memang kerap terjadi.

1. PKS klaim posisi wagub milik mereka

Beberapa hari pascakursi orang nomor dua di DKI Jakarta ditinggal Sandiaga, Presiden PKS Sohibul Iman menyebutkan bahwa PKS seharusnya punya peluang besar untuk mengisi jabatan tersebut.

Menurut Sohibul, secara aturan, yang bisa menggantikan posisi Sandiaga adalah kader PKS atau Partai Gerindra. Sebab, pengusung Sandi di Pilkada adalah dua partai tersebut.

Baca juga: Sandiaga: Saya Putuskan Tak Kembali, Wagub DKI Jatah PKS

"Secara aturan yang bisa ganti Pak Sandi itu kan dari PKS dan (Partai) Gerindra karena dulu yang ngusung dari dua partai itu," kata Sohibul usai mendampingi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftar sebagai bakal capres-cawapres, di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).

Namun demikian, pada Pilpres 2019, PKS telah memberikan kewenangan penuh kepada Prabowo untuk memilih calon wakil presidennya.

Sehingga, kata Sohibul, seharusnya kini giliran Partai Gerindra yang memberi wewenang kepada PKS untuk mengisi jabatan wagub DKI.

"Tetapi tentu dari PKS memberikan posisi wakil presiden, tentu mereka (Partai Gerindra) memberikan hak prioritas kepada PKS untuk menjadi wagub," tutur Sohibul.

2. Gerindra sempat ajukan Taufik

Meski hampir dipastikan kursi wagub menjadi milik PKS, namun Gerindra yang juga sebagai partai pengusung tak mau ketinggalan langkah.

Bahkan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta saat itu resmi mengusulkan ketuanya, yaitu Mohamad Taufik, sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno.

Baca juga: Fraksi Gerindra: Pembahasan Wagub DKI Lebih dari 1 Tugas DPR, Bukan DPRD

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, keputusan mengusulkan Taufik dibuat dalam rapat pimpinan daerah mengenai usulan penetapan cawagub DKI yang digelar Jumat (21/9/2018) lalu.

"Keputusan rapim cuma tunggal, yaitu menetapkan M Taufik sebagai calon wakil gubernur DKI," ujar Syarif melalui pesan singkat kepada Kompas.com.

Menurut Syarif, seluruh pengurus DPD, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerindra se-DKI Jakarta sepakat mengusulkan Taufik. Setelah rapat pimpinan tersebut, DPD Gerindra akan berkonsultasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

3. Kursi wagub resmi milik PKS

Namun pada 5 November 2018, Gerindra bersama PKS resmi mengumumkan bahwa kursi orang nomor dua di DKI Jakarta resmi diserahkan ke PKS

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat bersama antara pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, pihaknya mengikuti kebijakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sejak awal menyerahkan kursi wagub itu untuk PKS.

Baca juga: Pemilihan Wagub DKI Diharapkan Selesai Sebelum Akhir Tahun 2019

"Gerindra DKI Jakarta akan mengamankan kebijakan Ketua Umum, Pak Prabowo, berkaitan dengan pemilihan pengisian jabatan wakil gubernur DKI Jakarta," ujar Taufik saat konferensi pers sesuai rapat.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo kemudian menegaskan ucapan Taufik. Dia memastikan kandidat wagub DKI berasal dari PKS.

"Tadi sudah disepakati bahwa kursi (wagub) itu diamanatkan, dimandatkan kepada PKS. Mudah-mudahan pada waktu berikutnya nanti akan segera disampaikan kepada publik tentang dua nama kader PKS yang akan disampaikan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta," kata Syakir.

4. Beda pendapat fit and proper test

PKS kemudian menunjuk dua kadernya sebagai cawagub DKI untuk mengikuti fit and proper test. Keduanya ialah Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan Ketua DPW PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu.

Namun, Gerindra meminta PKS mengajukan lebih dari dua nama untuk diseleksi. PKS mulanya berkeras tak mau menambah kandidat selain Agung dan Syaikhu.

PKS menganggap fit and proper test sebagai ajang perkenalan cawagub DKI yang diusulkan PKS kepada Gerindra, bukan untuk menyeleksi calon.

Namun, Gerindra menyebut fit and proper test harus digelar sebagaimana lazimnya tes tersebut. Ada kriteria dan bobot nilai yang harus dipenuhi dua kandidat wagub DKI.

Baca juga: PKS Harap Cawagub DKI Dipilih dari 3 Kandidat Fit and Proper Test

Pada akhirnya, PKS menyepakati fit and proper test sesuai keinginan Gerindra. PKS menunjuk kader lain, yakni Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, sebagai cawagub.

Agung, Syaikhu, dan Suhaimi lalu mengikuti fit and proper test itu.

Fit and proper test digelar oleh empat panelis. Mereka adalah Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif, peneliti LIPI Siti Zuhro, pakar kebijakan publik Eko Prasodjo, dan pengamat politik Ubedilah Badrun.

5. Dua nama diajukan

Tim panelis fit and proper test merekomendasikan Agung dan Syaikhu sebagai dua cawagub DKI. PKS dan Gerindra sepakat untuk mengajukan dua nama yang direkomendasikan tim panelis itu.

"Proses pengisian cawagub yang akan menggantikan Pak Sandi, alhamdulilkah kami telah sepakat dan menerima usulan yang telah disepakati hasil fit and proper test," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik, 22 Februari lalu.

Baca juga: Syaikhu Siap Mundur sebagai Anggota DPR jika Ditarik Jadi Wagub DKI

PKS dan Gerindra kemudian menyerahkan dua nama itu kepada Anies pada 1 Maret 2019. Anies lalu mengajukan dua nama itu ke DPRD DKI pada 4 Maret 2019.

6. Alotnya pemilihan wagub

Meski telah resmi memiliki dua nama pengganti Sandiaga, namun proses pemilihan wagub di DPRD DKI berjalan sangat alot.

Pada pertengahan Maret 2019, DPRD DKI Jakarta sepakat membentuk panitia khusus (pansus) pemilihan wagub DKI. Tugasnya menyusun tata tertib (tatib) pemilihan wagub.

Saat itu, fraksi-fraksi DPRD DKI cukup lama mengirimkan nama perwakilannya ke Sekretariat DPRD. Pansus pemilihan wagub pada akhirnya baru dibentuk pada Mei 2019. Pansus itu beranggotakan 25 orang.

"Suratnya sudah saya tanda tangani tiga atau empat hari lalu," kata Prasetio, 13 Mei 2019.

Baca juga: Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Pansus diketuai oleh Mohamad "Ongen" Sangaji dari Fraksi Hanura, sementara wakilnya adalah Bestari Barus dari Fraksi Nasdem.

Setelah dibentuk, pansus mulai bekerja menyusun tata tertib pemilihan pada 20 Mei 2019.

Pada rapat perdana, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyarankan agar DPRD DKI belajar dari Jambi dan Riau yang pernah menggelar pemilihan wagub pengganti.

Mengikuti saran itu, pansus kemudian melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau pada 22-24 Mei 2019. Setelah itu, pansus melakukan kunker untuk kedua kalinya, yakni ke Provinsi Kepulauan Riau. Pansus juga melakukan kunker ke Grobogan, Jawa Tengah.

Pansus juga mengonsultasikan draf tatib yang mereka susun ke Kemendagri pada 3 Juli 2019. Tujuannya agar draf tatib yang mereka susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah konsultasi, pansus merampungkan draf tatib yang mereka susun. Draf tatib rampung pada 9 Juli 2019.

Draf tatib harus dibahas dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI Jakarta sebelum akhirnya disahkan dalam rapat paripurna.

Meski demikian, Rapimgab untuk membahas tata tertib pemilihan wagub tak pernah terlaksana. Rapimgab itu terus batal dan diundur hingga tiga kali.

Hingga kini waktu pelaksanaan rapimgab belum juga ditentukan.

7. Pemilihan wagub di tangan DPRD yang baru

Anggota dewan di Jalan Kebon Sirih pun telah berganti periode. Namun, tak ada kemajuan berarti dalam pemilihan ini.

Saat itu, Wakil Ketua sementara DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, pihaknya hanya berharap agar pemilihan wakil gubernur DKI dapat terlaksana sebelum tutup tahun 2019.

Namun, jadwal pemilihan harus diputuskan dalam rapat resmi pembahasan wagub bersama anggota lainnya.

Baca juga: Pimpinan DPRD Sebut Pembahasan Wagub DKI Dimulai pada Oktober 2019

"Ya kalau target kan harus diputuskan dalam rapat resmi. Ya kalau harapan saya sih inginnya sebelum tutup tahun sudah kelar ya, tahapan-tahapannya akan kami lalui banyak," ucap Syarif, Selasa (8/10/2019) malam.

Anggota Fraksi Gerindra itu menyebutkan, pembahasan wagub DKI baru bisa dilakukan setelah semua proses di DPRD DKI selesai termasuk pengesahan tata tertib DPRD DKI, juga pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).

Namun hingga AKD terbentuk, sampai saat ini pemilihan wagub masih berjalan di tempat.

8. Taufik sindir PKS

Pemilihan yang tak kunjung terlaksana ini membuat Taufik menyindir bahwa PKS harus lebih agresif dalam mendorong agar proses pemilihan lebih cepat terlaksana.

Menurut dia, PKS tak bisa hanya menunggu rapat pimpinan gabungan terlaksana untuk membahas pemilihan tersebut.

"Iya nunggu rapimgab itu kan harus ada komunikasi. Barang ini ada di DPRD, DPRD unsurnya banyak. Ya komunikasi lah dengan semua unsur itu. Kalau duduk-duduk saja mana bisa," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: Taufik: Tak Adil Kalau Gerindra Diminta Aktif Pilih Wagub DKI, tapi PKS Duduk-duduk

Menurut Taufik, Fraksi Gerindra sudah melaksanakan kewajiban dengan menyetujui cawagub dari PKS. Maka selanjutnya PKS yang harus mendorong terlaksananya pemilihan.

"Ini gini loh. Kami kan sudah tanda tangan, seharusnya dia yang lebih agresif dari kami. Masa kami yang disuruh agresif, tidak fair," ujarnya.

9. Gerindra tiba-tiba ajukan empat nama

Secara tiba-tiba, Partai Gerindra mengajukan empat nama sebagai cawagub DKI Jakarta.

"Benar (kami kirimkan nama). Arnes Lukman, Ferry J Yuliantono, Ariza Patria, dan Saefullah," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (7/11/2019) malam.

Dari nama tersebut salah satunya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. Nama-nama ini diajukan ke DPP PKS yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan cawagub.

Taufik menyebutkan, alasan Gerindra mengajukan empat nama tersebut karena dua nama cawagub yang sebelumnya diajukan oleh PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu tak kunjung ada progres.

"Hasil informasi intenal Gerindra, kemarin dua nama macet. maka yang diperlukan adalah, pertama jangan-jangan figur yang nggak DPRD kurang menerima atau komunikasi, dua itu saja. Pertimbangan ya sudah lah kita usulkan, dari kita ada dari PKS ada," tuturnya.