Fraksi Gerindra dan Demokrat Desak Pemprov DKI Tutup Rumah Pemotongan Babi di Kapuk

Kompas.com - 04/12/2019, 16:08 WIB
Fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIFraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menutup Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Babi yang berada di Kapuk, Jalan Peternakan, Kapuk, Jakarta Barat.

Sekretaris Fraksi partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mengatakan, penutupan itu diminta karena keberadaan RPH dikeluhkan warga sekitar. 

Warga mengeluh karena RPH tersebut kerap menimbulkan limbah dan bau tidak sedap yang diduga berasal dari kegiatan pemotongan babi.

Apalagi limbah dan bau yang ditimbulkan dari pemotongan itu berdampak pada kegiatan dagang dan usaha makanan yang menimbulkan kerugian.

"Semestinya ditutup karena sudah bertentangan dengan Perda DKI nomor 4 tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas," kata Purwanto saat rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Menurut Anggota DPRD DKI, Warga Kapuk Sudah Lama Keluhkan RPH Babi

Purwanto pun menyayangkan PT Dharma Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola rumah pemotongan babi itu tidak menyesuaikan dengan aturan yang ada.

"Jika pelaku usaha saja sudah dilarang jika bertentangan dengan perda tersebut, mengapa PT Dharma Jaya selaku BUMD tidak menyesuaikan," jelasnya.

Apalagi babi yang dipotong hanya sedikit setiap harinya yaitu sekitar 200 ekor atau untuk menyuplai 10 persen saja kebutuhan babi di DKI.

Baca juga: Fraksi PKS Soroti Lambatnya Penetapan Penghuni Rusunami DP Rp 0

Ia pun menyarankan agar Pemprov DKI mengalihfungsikan lahan yang luasnya mencapai 5 hektar itu untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Hal senada juga juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari mendukung agar RPH Babi ditutup lantaran banyak dikeluhan dari warga sekitar Kapuk.

"Kita meminta agar rumah potong babi di daerah Kapuk Jakarta Barat segera ditutup karena meresahkan warga," tuturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[BERITA FOTO] Bumi Tak Pilih Kasih di Kuburan Cina

[BERITA FOTO] Bumi Tak Pilih Kasih di Kuburan Cina

Megapolitan
Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Pilih PT Bahana sebagai Kontraktor Revitalisasi Monas?

Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Pilih PT Bahana sebagai Kontraktor Revitalisasi Monas?

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku yang Setubuhi Remaja dengan Iming-iming Main Sinetron

Polisi Tangkap Pelaku yang Setubuhi Remaja dengan Iming-iming Main Sinetron

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Pohon Dipindahkan agar Monas Langsung Terlihat dari Pintu Masuk

Sekda DKI Sebut Pohon Dipindahkan agar Monas Langsung Terlihat dari Pintu Masuk

Megapolitan
Kadis SDA Sebut Video Genangan di Monas Sampai 30 Sentimeter Hoaks

Kadis SDA Sebut Video Genangan di Monas Sampai 30 Sentimeter Hoaks

Megapolitan
Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Megapolitan
Sutiyoso Pernah Tolak Program Menteri yang Ingin Bangun Situ di Monas

Sutiyoso Pernah Tolak Program Menteri yang Ingin Bangun Situ di Monas

Megapolitan
Mengenal Sejarah di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa

Mengenal Sejarah di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa

Megapolitan
Tidak Hanya Hari Ini, Banjir di Monas Sudah Terjadi Berkali-kali

Tidak Hanya Hari Ini, Banjir di Monas Sudah Terjadi Berkali-kali

Megapolitan
Sekda DKI: Pembangunan Monas Belum Pernah Selesai, Presiden Pertama Pun Belum Meresmikan

Sekda DKI: Pembangunan Monas Belum Pernah Selesai, Presiden Pertama Pun Belum Meresmikan

Megapolitan
100 Personel Gabungan Jaga Wihara Dharma Bakti Saat Imlek

100 Personel Gabungan Jaga Wihara Dharma Bakti Saat Imlek

Megapolitan
Kasus Pengaturan Skor Persikasi Vs Perses Sumedang Segera Disidangkan

Kasus Pengaturan Skor Persikasi Vs Perses Sumedang Segera Disidangkan

Megapolitan
Sebelum Dipindahkan, Pohon yang Ditebang di Monas Disehatkan di Kebun Bibit

Sebelum Dipindahkan, Pohon yang Ditebang di Monas Disehatkan di Kebun Bibit

Megapolitan
Polisi Duga Pelaku Masturbasi Depan Bocah di Cikarang Timur Eksibisionis

Polisi Duga Pelaku Masturbasi Depan Bocah di Cikarang Timur Eksibisionis

Megapolitan
Seluruh Gardu Listrik PLN Jakarta yang Padam akibat Banjir Sudah Menyala

Seluruh Gardu Listrik PLN Jakarta yang Padam akibat Banjir Sudah Menyala

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X