Fraksi Gerindra dan Demokrat Desak Pemprov DKI Tutup Rumah Pemotongan Babi di Kapuk

Kompas.com - 04/12/2019, 16:08 WIB
Fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIFraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menutup Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Babi yang berada di Kapuk, Jalan Peternakan, Kapuk, Jakarta Barat.

Sekretaris Fraksi partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mengatakan, penutupan itu diminta karena keberadaan RPH dikeluhkan warga sekitar. 

Warga mengeluh karena RPH tersebut kerap menimbulkan limbah dan bau tidak sedap yang diduga berasal dari kegiatan pemotongan babi.

Apalagi limbah dan bau yang ditimbulkan dari pemotongan itu berdampak pada kegiatan dagang dan usaha makanan yang menimbulkan kerugian.

"Semestinya ditutup karena sudah bertentangan dengan Perda DKI nomor 4 tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas," kata Purwanto saat rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Menurut Anggota DPRD DKI, Warga Kapuk Sudah Lama Keluhkan RPH Babi

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Purwanto pun menyayangkan PT Dharma Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola rumah pemotongan babi itu tidak menyesuaikan dengan aturan yang ada.

"Jika pelaku usaha saja sudah dilarang jika bertentangan dengan perda tersebut, mengapa PT Dharma Jaya selaku BUMD tidak menyesuaikan," jelasnya.

Apalagi babi yang dipotong hanya sedikit setiap harinya yaitu sekitar 200 ekor atau untuk menyuplai 10 persen saja kebutuhan babi di DKI.

Baca juga: Fraksi PKS Soroti Lambatnya Penetapan Penghuni Rusunami DP Rp 0

Ia pun menyarankan agar Pemprov DKI mengalihfungsikan lahan yang luasnya mencapai 5 hektar itu untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Hal senada juga juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari mendukung agar RPH Babi ditutup lantaran banyak dikeluhan dari warga sekitar Kapuk.

"Kita meminta agar rumah potong babi di daerah Kapuk Jakarta Barat segera ditutup karena meresahkan warga," tuturnya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM di Jakarta Diperketat: Barbershop, Kolam Renang, hingga Bioskop Kembali Ditutup

PPKM di Jakarta Diperketat: Barbershop, Kolam Renang, hingga Bioskop Kembali Ditutup

Megapolitan
Vaksinasi Massal, 5.000 Orang Disuntik di Puspemkot Tangerang Hari Ini

Vaksinasi Massal, 5.000 Orang Disuntik di Puspemkot Tangerang Hari Ini

Megapolitan
Dilantik 2021, Masa Jabatan Idris-Imam di Depok Hanya sampai 2024 karena Pilkada Serentak

Dilantik 2021, Masa Jabatan Idris-Imam di Depok Hanya sampai 2024 karena Pilkada Serentak

Megapolitan
RSUD Kota Bekasi Penuh akibat Lonjakan Kasus Covid-19, Pemkot Bangun Tenda Darurat

RSUD Kota Bekasi Penuh akibat Lonjakan Kasus Covid-19, Pemkot Bangun Tenda Darurat

Megapolitan
PPKM Mikro Diperpanjang, Taman Impian Jaya Ancol Tutup Sementara Mulai 24 Juni

PPKM Mikro Diperpanjang, Taman Impian Jaya Ancol Tutup Sementara Mulai 24 Juni

Megapolitan
Dinkes Tangerang Gelar Vaksinasi di 38 Puskesmas, Khusus untuk Warga Berusia 18 Tahun ke Atas

Dinkes Tangerang Gelar Vaksinasi di 38 Puskesmas, Khusus untuk Warga Berusia 18 Tahun ke Atas

Megapolitan
Perpanjangan PPKM Mikro DKI Jakarta: WFH Wajib 75 Persen, Ibadah Kembali di Rumah

Perpanjangan PPKM Mikro DKI Jakarta: WFH Wajib 75 Persen, Ibadah Kembali di Rumah

Megapolitan
Anies: Besar Kemungkinan Varian Baru Covid-19 Mudah Menularkan Anak-anak

Anies: Besar Kemungkinan Varian Baru Covid-19 Mudah Menularkan Anak-anak

Megapolitan
11 Orang Positif Covid-19, Satu RT di Kelurahan Petogogan Di-lockdown

11 Orang Positif Covid-19, Satu RT di Kelurahan Petogogan Di-lockdown

Megapolitan
Wisma Atlet Penuh, Pasien yang Masih Positif Covid-19 Diminta Pulang

Wisma Atlet Penuh, Pasien yang Masih Positif Covid-19 Diminta Pulang

Megapolitan
Petugas Puskesmas Kerja Berlebih: Dari Vaksinasi Covid-19, Penelusuran, hingga Pantau Pasien

Petugas Puskesmas Kerja Berlebih: Dari Vaksinasi Covid-19, Penelusuran, hingga Pantau Pasien

Megapolitan
Tempat Wisata Ancol Tutup Sementara Mulai Kamis Besok

Tempat Wisata Ancol Tutup Sementara Mulai Kamis Besok

Megapolitan
Kasus Covid-19 Lebih Parah dari Gelombang Pertama, Kenapa Depok Tetap Hindari Lockdown?

Kasus Covid-19 Lebih Parah dari Gelombang Pertama, Kenapa Depok Tetap Hindari Lockdown?

Megapolitan
UPDATE Klaster Warakas: Kini Ada 37 Warga yang Terpapar Covid-19

UPDATE Klaster Warakas: Kini Ada 37 Warga yang Terpapar Covid-19

Megapolitan
Mikro Lockdown Kampung di Gandaria Selatan, Jam Malam Diberlakukan

Mikro Lockdown Kampung di Gandaria Selatan, Jam Malam Diberlakukan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X