Miliaran Rupiah untuk Parpol di Jakarta dan Harapan Lahirnya Legislator Berkualitas

Kompas.com - 16/12/2019, 08:12 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kader partai politik tingkat Provinsi DKI Jakarta patut senang dan bersyukur karena dana bantuan parpol dari Pemprov DKI Jakarta naik hingga 100 persen.

Jika pada tahun ini dana bantuan parpol hanya Rp 2.400 per suara, maka 2020 akan menjadi Rp 5.000 per suara.

Artinya kenaikan tersebut bahkan lebih dari 100 persen. Pemprov pun menggelontorkan anggaran Rp 27,1 miliar.

Dianggarkan di APBD 2020

Kenaikan dana bantuan ini dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

"DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat mendukung terhadap rencana bantuan keuangan untuk partai politik di DKI Jakarta," ujar anggota Badan Anggaran Achmad Yani saat melaporkan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap raperda tentang APBD 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Kemendagri Setuju, Dana Parpol di Jakarta Akan Cair Rp 27,2 M

Badan Anggaran menyepakati bantuan keuangan Rp 5.000 per suara karena sebelumnya sudah dibahas dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta.

"Dalam rapat pembahasan di Komisi A sebelumnya telah disepakati adanya kenaikan bantuan keuangan partai politik menjadi sebesar Rp 5.000 per suara dari sebelumnya sebesar Rp 2.400 per suara," kata Achmad Yani.

Untuk ciptakan legislator berintegritas

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, dana bantuan keuangan itu akan digunakan untuk rekrutmen dan mendidik kader-kader parpol.

Harapannya, para kader partai yang menjadi legislator diharapkan memiliki integritas.

"Uang bantuan partai itu bisa digunakan untuk pendidikan politik bagi kader-kadernya untuk melek politik," ujar Taufan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/12/2019) malam.

Taufan menuturkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpesan kepada semua pihak untuk menjaga integritas, termasuk legislator.

Baca juga: Kemendagri Izinkan Pemprov DKI Tambah Dana Parpol Jadi Rp 5.000 Per Suara

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta membantu parpol-parpol di wilayah Jakarta untuk mewujudkan pesan KPK tersebut dengan memberikan bantuan keuangan.

Harapannya, parpol memberikan pendidikan tentang integritas kepada kader-kadernya.

"Integritas itu amat penting bagi pengurus parpol, karena mereka adalah bahan baku orang-orangnya bisa masuk ke DPR," kata Taufan.

Disetujui Kemendagri

Saat dikonfirmasi, Kemendagri memperbolehkan Pemprov DKI Jakarta memberikan dana bantuan keuangan untuk parpol Rp 5.000 per suara pada 2020.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Megapolitan
Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Megapolitan
Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Megapolitan
Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Megapolitan
DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

Megapolitan
Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Megapolitan
Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Megapolitan
Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Megapolitan
PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

Megapolitan
Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Megapolitan
[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

Megapolitan
Satgas Covid-19 Kota Bogor Pertimbangkan Cabut Laporan Polisi terhadap RS Ummi

Satgas Covid-19 Kota Bogor Pertimbangkan Cabut Laporan Polisi terhadap RS Ummi

Megapolitan
Cerita Merekam Adegan Seks Sendiri dari Para Pelaku…

Cerita Merekam Adegan Seks Sendiri dari Para Pelaku…

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X