KALEIDOSKOP 2019: Anggaran Fantastis DKI Jakarta yang Hebohkan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan anggaran DKI Jakarta pada tahun ini mendapat banyak sorotan dari publik.

Hal ini lantaran saat anggaran tersebut masih dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran-Priotitas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020, banyak mata anggaran janggal hingga fantastis yang mencuat.

Pembahasan anggaran APBD-Perubahan 2019 pun terdapat sejumlah anggaran yang buat publik geleng-geleng kepala.

Anggaran janggal ini heboh di dunia maya dan diperbincangkan warganet.

Berikut kehebohan soal anggaran yang terjadi dalam pembahasan APBD 2020 yang dirangkum Kompas.com:

1. Lem Aibon Rp 82 miliar

Anggaran pembelian lem Aibon mencuat setelah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengunggahnya ke media sosial twitter pada Selasa (29/10/2019) tengah malam. 

Anggaran itu milik Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur yang dimasukkan dalam KUA-PPAS 2020.

Pejabat di lingkungan Pemprov hingga Pemkot DKI Jakarta pun diburu wartawan untuk bisa menjelaskan duduk persoalannya. Namun terjadi perbedaan tanggapan dari Dinas Pendidikan hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedam.

Baca juga: William Dapat Sanksi Teguran karena Ungkap Lem Aibon Rp 82 M, Politisi PDI-P Beri Saran Ini

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengomentari bahwa anggaran itu hanya salah ketik.

"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," kata Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2019) malam.

Titik terang soal munculnya anggaran lem Aibon ini baru didapat pada Rabu (30/10/2019) malam.

Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Jakarta Barat Wilayah I Sudarman mengakui asal pilih ketika memasukkan lem Aibon dalam dokumen rancangan KUA-PPAS DKI Jakarta 2020.

Sudarman menjelaskan, saat menginput data tersebut, Sudin Pendidikan Jakarta Barat harus mengisi data anggaran setelah menerima pagu anggaran dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

Baca juga: Pesan untuk Anies di Balik Keributan yang Berawal dari Lem Aibon

Namun, saat itu sekolah-sekolah di Jakarta Barat belum mengunggah rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

Sementara data itu harus diunggah dalam sistem e-budgeting sebelum akhir Juli 2019.

"Input itu kan saat kita menyusun anggaran kan perlu mengalokasikan dulu BOP (Biaya Operasional Pendidikan) sementara sebelum RKAS disusun sekolah sesuai kebutuhan. Itu kan Sudin boleh ngeklik satu rekening dua rekening dan seterusnya," dalih Sudarman.

Mengingat nantinya anggaran tersebut akan diganti sesuai dengan RKAS yang dilampirkan masing-masing sekolah, Sudarman lantas asal pilih dalam memasukan nama rekening dan terpilihlah lem Aibon.

"Karena menurut saya yang simple begitu karena ke depannya pasti diubah. Karena memang bukan kebutuhan. Misalnya saya cantumkan pulpen pun. Pulpen kok Rp 82 Miliar, buat apa?" ujar Sudirman.

2. Cat impor jalur sepeda Rp 73 miliar

Anggaran lainnya yang menggemparkan publik adalah anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk pembangunan jalur sepeda.

Dana itu dianggarkan Dinas Perhubungan dalam kegiatan pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas di koridor busway.

Adapun anggaran itu semula Rp 4,4 miliar lalu ada penambahan dana Rp 69,2 miliar hingga total anggarannya menjadi Rp 73,7 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya juga sudah memiliki master plan terkait pembangunan jalur sepeda itu. Ia menargetkan tahun 2022, sepanjang 500 kilometer jalur sepeda selesai.

“Tahun ini kami targetkan selesai 69 kilometer. Sehingga tambahan ini akan digunakan untuk membangun secara bertahap,” kata Syafrin.

Namun, anggaran itu ditunda sesuai kesepakatan anggota DPRD Komisi B saat rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Baca juga: Anggaran Pembuatan Jalur Sepeda Rp 73 Miliar, Dishub DKI: Catnya Impor

Kesepakatan itu ditunda lantaran Komisi B ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda keseluruhannya.

Komisi B menilai rencana jalur sepeda ini belum jelas. Mereka juga mempertanyakan tiba-tiba saja anggaran itu melonjak naik.

Syafrin menjelaskan, perubahan anggaran ke Rp 73 miliar itu lantaran program jalur sepeda saat ini menjadi prioritas Pemrov DKI Jakarta. 

Syafrin juga menyebutkan anggaran tersebut itu tidak sepenuhnya menggunakan jalur sepeda. Melainkan dibagi dua kegiatan untuk pembangunan jalur sepeda dan marka ganjil genap.

Dari dua kegiatan itu, ada lima komponen pengalokasian anggaran tersebut.

Pertama, Pemrov DKI mengalokasikan sekitar Rp 496 juta untuk rambu lalu lintas allumunium composite sepanjang 300 meter persegi.

Kedua, dana itu dialokasikan juga sekitar Rp 11 miliar untuk marka jalan thermoplastic putih sepanjang 34.700 meter persegi.

Baca juga: Anggaran Jalur Sepeda di DKI Capai Rp 73,7 Miliar, Benarkah Warga Jakarta Beralih Gunakan Sepeda?

Ketiga, anggaran itu juga dialokasikan untuk Marka coldplastic bewarna sebesar Rp 61 miliar sepanjang 89.888 meter persegi.

Keempat, pembuatan marka thermoplastic kuning sepanjang 472 meter persegi dialokasikan sebesar Rp 146 juta.

“Terakhir anggaran itu digunakan untuk pita penggaduh sepanjang 450 meter persegi dengan anggaran Rp 439 juta," tuturnya.

3. Anggaran influencer Rp 5 miliar

Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan Rp 5 miliar untuk membayar 5 influencer pada tahun depan.

Kelima influencer itu rencananya diminta untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.

Dalam draft KUA-PPAS yang beredar di media sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudaaan DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk penyelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan kebudayaan melalui media sosial.

Anggaran sebesar itu dibayarkan kepada lima influencer luar negeri yang memiliki pengikut (followers) terbanyak dengan masing-masing bayaran per orangnya sebesar Rp 1 miliar. Dana yang dianggarkan sebesar Rp 5.008.691.930.

Lima orang influencer itu bertugas mempromosikan pariwisata dan kebudayaan melalui akun media sosial mereka.

Adapun lokasi promosi dan kebudayaan itu berlokasi di DKI Jakarta.

Terkait hal itu, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Asiantoro menyatakan, usulan anggaran tersebut dalam KUA-PPAS 2020 sudah dicoret atau dibatalkan.

Artinya, pemerintah daerah tidak akan akan menyewa jasa influencer untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI.

"Yang jelas sekarang anggaran itu sudah tidak ada atau dihapus yah," kata Asiantoro.

Asiantoro mengatakan, rencananya lima influencer yang direkrut itu memiliki jumlah pengikut yang banyak. Namun Asiantoro enggan menjelaskan jumlah minimum followers influencer itu yang akan diundang DKI.

Baca juga: Heboh Anggaran Rp 5 M untuk Influencer Luar Negeri, Ini Penjelasan Dinas Pariwisata DKI

"Tadinya influencer luar negeri yang mempunyai followers banyak, tapi sekarang kan sudah enggak ada kegiatan itu," ujarnya.

Akibat masalah ini, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatannya. Dia mengundurkan diri sejak Kamis (31/10/2019).

"Per tanggal 31 semalam dia mengundurkan diri," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2019).

Chaidir menuturkan, Edy mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Ia menyatakan tidak ada yang menekan Edy untuk mundur dari jabatannya.

4. Anggaran pasir dan cat tembok untuk siswa

Anggaran janggal lainnya diungkap oleh politisi muda Fraksi PDI-P, Ima Mahdiah.

Anggaran-anggaran janggal tersebut ditemukan Ima saat menyisir anggaran Dinas Pendidikan.

Diketahui, ia merupakan anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat yang mengurusi bidang pendidikan.

Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini mengaku menemukan sejumlah anggaran janggal, seperti anggaran untuk pasir senilai Rp 52,16 miliar.

Ima bingung lantaran anggaran pasir masuk dalam Biaya Operasional Pendidikan SMP dan SMK.

"Ini pasir di situ tertulisnya untuk alat peraga sekolah. Totalnya Rp 52 miliar buat apa itu? Dia di SMKN (jurusan) bisnis manajemen. Memangnya bisnis manajemen ada pasirnya?" kata dia.

Ia mengungkapkan, anggaran pasir tersebut masuk dalam anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat.

Baca juga: Polemik Anggaran Pasir Rp 52 M, Dibantah dan Diduga Direvisi Saat Viral

Selain menemukan anggaran pengadaan pasir, Ima Mahdiah juga menemukan anggaran janggal lain, seperti pembelian tiner (pengencer cat), helm proyek, hingga penghapus cair atau Tipp-ex.

Pengadaan 438.000 tiner sebesar Rp 40,1 miliar, 456.000 helm proyek sebesar Rp 34,27 miliar, dan 97.000 Tipp-ex dengan anggaran Rp 31,61 miliar.

Selain itu, ditemukan pula cat minyak berwarna sebesar Rp 19,78 miliar, cat tembok sebesar Rp 18,91 miliar, dan kaca bening Rp 18,53 miliar.

"Ada tiner, ada helm proyek, terus ada penghapus cair. Ini setelah Pak Anies marah-marah ya, jadi bukannya sebelum Pak Anies marah-marah terus kita soroti lagi. Ada cat tembok, kaca bening, Rotring, penghapus cair atau Tipp-ex," ungkapnya.

Ima bingung karena barang seperti cat tembok, tinner, dan cat minyak tidak dianggarkan dalam anggaran rehab sekolah tetapi dibuat terpisah.

5. Anggaran komputer Rp 128 miliar

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengusulkan pengadaan satu unit komputer lengkap dengan perangkatnya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Total anggaran yang diusulkan untuk pengadaan komputer itu sebesar Rp 128,9 miliar.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo mempertanyakan besarnya anggaran untuk pengadaan satu unit komputer dan perangkatnya itu.

"Saya melihat di BPRD itu ada anggaran yang lumayan fantastis, itu untuk pembelian komputer kapabilitas data analitik, satu unit itu Rp 60 miliar, plus ada tambahan lagi sembilan unit apa saya lihat, itu sekitar Rp 60 miliar juga. Jadi total Rp 120 miliar," ujar Anthony.

Anthony menyampaikan itu dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 antara Komisi C DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Dituduh Beberkan Anggaran Komputer Rp 128 Miliar, Siapa Anggota DPRD Anthony Winza Probowo?

Pembahasan anggaran komputee ini pun berujung cekcok antara Anthony dengan rekan satu komisinya dari Fraksi PDI-P, Cinta Mega.

Cinta menuding Anthony menyebarkan materi yang dibahas di dalam rapat kepada wartawan. Cinta tidak menjelaskan materi rapat yang dimaksud.

"Pak Anthony, kalau pembahasan rapat itu jangan disebar ke media," ujar Cinta.

Anthony pun menanggapi pernyataan Cinta.

"Ini tuduhan apa lagi," kata dia.

Anthony dan Cinta saling menunjuk. Mereka juga membantah pernyataan satu sama lain. Anggota Komisi C lainnya berupaya menenangkan mereka.

Meski demikian, anggaran ini akhirnya disetujui oleh DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan RAPBD.

6. Anggaran Formula E capai Rp 1,6 triliun

Anggaran fantastis lainnya yang paling banyak disorot publik adalah anggaran untuk perhelatan mobil balap Formula E di Jakarta pada tahun 2020.

Untuk mendanai balapan ini, Pemprov DKI Jakartapun mengajukan anggaran dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 dan APBD 2020.

Tercatat hingga saat ini sudah ada empat anggaran yang diajukan dengan total mencapai Rp 1,6 triliun.

Pemprov DKI Jakarta harus menyetor dana 20 juta poundsterling untuk menjadi tuan rumah balap mobil listrik  Formula E. Jumlah itu setara dengan Rp 345,9 miliar.

Dana itu harus disetorkan kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E atau disebut sebagai commitment fee.

"Jumlahnya 20 juta poundsterling. (Untuk) Formula E (sebesar) 24,1 juta dollar AS," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Di Hadapan Anies, DPRD DKI Kritik TGUPP, Rumitnya Rusunami DP 0, hingga Penolakan Formula E

DPRD DKI Jakarta lalu menyetujui anggaran belanja langsung tersebut KUA-PPAS untuk APBD-P 2019 pada Selasa (13/8/2019) sore.

Anggaran yang disetujui sebesar Rp 360 miliar atau 20,79 juta poundsterling.

Dalam pengajuan sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan dana sebesar Rp 345,9 miliar dengan menggunakan kurs dollar AS, yaitu 24,1 juta dollar atau 20 juta poundsterling.

"Baik, Formula E berarti Rp 360 miliar adanya di Dispora. Karena tadi salah ngitung mata uang (dollar) jadinya poundsterling. Jadi total Rp 360 miliar," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana dalam rapat KUPA-PPAS 2019 di ruang serbaguna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (13/7/2019).

Tak lama kemudian, Pemprov DKI kembali mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 934 miliar untuk penyelenggaraan dan asuransi Formula E.

Anggaran ini diajukan dalam rapat KUA-PPAS 2020 di ruang Komisi E DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Dalam draf yang diajukan tertulis pagu anggaran indikatif sebesar Rp 934 miliar. Rinciannya 22 juta poundsterling untuk biaya penyelenggaraan dan 35 juta euro untuk asuransi.

Jika dikonversi dengan menggunakan rupiah (1 poundstreling Rp 17.205), 22 juta poundsterling setara Rp 378,46 miliar.

Baca juga: Beda dengan PSI, Fraksi PKS hingga Golkar Kompak Dukung Penyelenggaraan Formula E

Lalu 35 juta euro (1 euro Rp 15.892) setara Rp 556,22 miliar. Total Rp 934 miliar.

Selain anggaran yang diajukan Pemprov DKI lewat Dispora, anggaran penyelenggaraan juga diajukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

PT Jakpro sendiri merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditugaskan oleh Anies untuk menyelenggaraan turnamen balap mobil listrik tersebut.

"Formula E iya (ditugaskan), tunggu pergubnya," ujar Corporate Secretary OT Jakpro Hani saat dihubungi, Jumat (16/8/2019).

Untuk mengerjakan penugasan tersebut, Jakpro mengajukan suntikan dana berupa penyertaan modal daerah (PMD) sebanyak Rp 305,2 miliar dari  APBD DKI 2020.

Terakhir, Pemprov DKI Jakarta mengajukan anggaran senilai Rp 600 juta untuk sosialisasi dan pre-event Formula E.

Dalam draf tertulis kegiatan Jakarta Fun Race 2020 dengan keterangan sosialisasi dan pre-event Formula E dengan jumlah anggaran Rp 600 juta.

Baca juga: Jawab PSI, Anies Sebut Formula E Sama Pentingnya dengan Infrastruktur Transportasi dan Air Bersih

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus mengatakan, pre-event ini sebagai bentuk sosialisasi agar masyarakat mengetahui Jakarta akan mengadakan Formula E.

"Kami ada kegiatan pre-event. Itu kami anggarkan di Dispora. Jangan sampai ada Formula E, tapi masyarakat belum (tahu). Nah kami ada sosialisasi dulu, kemudian ada sejumlah event supaya masyarakat paham itu apakah balap mobil atau motor. Nanti kami laksanakan di APBD 2019, termasuk pada 2020 kami mengusulkan juga," kata Firdaus di ruang Komisi D DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Syahrial menyebutkan, anggaran sosialisasi atau pre-event itu kemungkinan dikabulkan DPRD DKI bersama dengan anggaran pelaksanaan sebesar 22 juta poundsterling.

"Jadi, tetap kami sesuai yang 2019 fun race ini Rp 600 juta. Yang 2020 nanti kami anggarkan 22 juta poundsterling," ucap Syahrial.