Fakta Baru Revitalisasi Monas: Diminta Dihentikan karena Tak Berizin hingga Pohon Menghilang

Kompas.com - 23/01/2020, 07:30 WIB
Suasana proyek revitalisasi di Taman Sisi Selatan Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Rencananya revitalisasi ini akan dibangun ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai plaza upacara dan plaza parade. KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTOSuasana proyek revitalisasi di Taman Sisi Selatan Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Rencananya revitalisasi ini akan dibangun ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai plaza upacara dan plaza parade.
Penulis Nursita Sari
|

Keppres itu juga mengatur setiap pembangunan yang dilakukan di kawasan Medan Merdeka harus mendapat izin Komisi Pengarah.

Setya Utama pun memastikan Pratikno belum pernah meneken izin untuk merevitalisasi kawasan Monas.

"Dan memang belum pernah ada pengajuan izin," kata dia.

3. Pengakuan Pemprov DKI

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal dan Kepala Dinas Cipta Karya Heru Hermawanto secara implisit mengakui bahwa Pemprov DKI belum mengajukan izin ke Kemensetneg.

Baca juga: Dinas Cipta Karya Lapor ke Anies Soal Permintaan DPRD Hentikan Sementara Revitalisasi Monas

Yusmada mengatakan, Pemprov DKI memiliki hak pengelolaan kawasan Monas. Hal itulah yang mendasari revitalisasi Monas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, kata Yusmada, revitalisasi Monas dimulai dengan sayembara desain. Salah satu panitia sayembara itu berasal dari Kemensetneg.

Meskipun demikian, Pemprov DKI akan mengecek terlebih dahulu apakah harus mengajukan izin ke Kemensetneg untuk merevitalisasi Monas.

"Aturannya seperti apa, nanti akan diperjelas. Apakah setiap kegiatan Monas harus izin, saya cari tahu dulu," tutur Yusmada dalam rapat bersama Komisi D.

Sementara itu, Heru berujar, Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tidak mengatur soal izin kepada Kemensetneg.

Dalam keppres itu, Kemensetneg berperan sebagai komisi pengarah yang bertugas memberikan pendapat, arahan, dan menyetujui rencana pembangunan kawasan Monas yang disusun oleh badan pelaksana.

Badan pelaksana dipimpin oleh gubernur DKI Jakarta.

"Sebenarnya di dalam keppres itu enggak disebut dengan izin bahasanya, karena sebenarnya itu harusnya ada mekanisme kerja, di situ kan disebut pembentukan badan. Pengarah sifatnya memberikan pertimbangan, arahan," kata Heru.

Meskipun demikian, Heru menyatakan akan mencermati keppres tersebut.

Bila aturan itu memang mengharuskan Pemprov DKI mengajukan izin kepada Kemensetneg, Pemprov DKI akan melakukannya.

"Nanti kalau memang harus kami lengkapi, kami lengkapi semuanya," ucapnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelabui Polisi Saat Digerebek, Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Mengaku Perusahaan Ekspedisi

Kelabui Polisi Saat Digerebek, Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Mengaku Perusahaan Ekspedisi

Megapolitan
Polisi Pastikan Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Tak Lagi Lakukan Penagihan

Polisi Pastikan Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Tak Lagi Lakukan Penagihan

Megapolitan
Fakta Baru Kasus Kematian Perempuan di Tol Sedyatmo, Korban Ditabrak Sopir Taksi Online

Fakta Baru Kasus Kematian Perempuan di Tol Sedyatmo, Korban Ditabrak Sopir Taksi Online

Megapolitan
Pemkot Beri Perhatian Khusus pada Empat Kawasan Rawan Banjir di Jakbar

Pemkot Beri Perhatian Khusus pada Empat Kawasan Rawan Banjir di Jakbar

Megapolitan
Perempuan di Pesanggrahan Trauma dan Tak Nafsu Makan karena Pria Masturbasi Buang Sperma di Jok Motornya

Perempuan di Pesanggrahan Trauma dan Tak Nafsu Makan karena Pria Masturbasi Buang Sperma di Jok Motornya

Megapolitan
Sulit Berjalan, Pasien Berbobot 120 Kg Dievakuasi Petugas Damkar dari Lantai 2 Rumah ke RS

Sulit Berjalan, Pasien Berbobot 120 Kg Dievakuasi Petugas Damkar dari Lantai 2 Rumah ke RS

Megapolitan
Rapor Merah 4 Tahun Anies dari LBH: Gimik soal Reklamasi hingga Warga Sulit Punya Rumah di Jakarta

Rapor Merah 4 Tahun Anies dari LBH: Gimik soal Reklamasi hingga Warga Sulit Punya Rumah di Jakarta

Megapolitan
PPKM Jakarta Turun Jadi Level 2

PPKM Jakarta Turun Jadi Level 2

Megapolitan
Babak Baru Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Briptu Fikri dan Ipda Yusmin Didakwa Menganiaya hingga Korban Tewas

Babak Baru Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Briptu Fikri dan Ipda Yusmin Didakwa Menganiaya hingga Korban Tewas

Megapolitan
Cinta Satu Malam di Lokalisasi Gunung Antang Berujung Tewasnya Pelanggan yang Ogah Bayar

Cinta Satu Malam di Lokalisasi Gunung Antang Berujung Tewasnya Pelanggan yang Ogah Bayar

Megapolitan
UPDATE 18 Oktober: Tambah 1 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 40 Pasien Dirawat

UPDATE 18 Oktober: Tambah 1 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 40 Pasien Dirawat

Megapolitan
Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Megapolitan
Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Megapolitan
LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.