Demi Formula E, Benarkah Pemprov DKI Terobos Regulasi?

Kompas.com - 12/02/2020, 18:58 WIB
Rute Formula E di kawasan Monas, Jakarta Pusat. DOK. SURAT GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDANRute Formula E di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

4. Melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan, dan kerusakan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka.

 

Pergub 186 Tahun 2017

Bukan hanya UU Cagar Budaya, pegelaran Formula E juga berpotensi menabrak Pergub yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri.

Pergub yang dimaksud yakni Pergub nomor 186 Tahun 2017, perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.

Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan Pergub pada tanggal 13 Oktober 2017 yang melarang Monas sebagai tempat untuk kegiatan budaya, pendidikan, sosial dan agama.

Baca juga: Silang Suara DPRD DKI soal Formula E di Monas: PSI Tuding Ada Deal, Gerindra Dukung Pemprov

Kemudian, saat kepemimpinan DKI 1 bergulir, Anies menerbitkan Pergub tersebut agar masyarakat bisa menggunakan area Monas untuk kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan keagamaan.

Dalam Pergub 186/2017 pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa Monas hanya diperuntukkan untuk kegiatan acara kenegaraan, acara yang bertujuan untuk kepentingan negara, pendidikan, sosial, budaya, dan agama.

Selain itu, acara bertemakan untuk memperkuat identitas Monumen Nasional (upacara), olahraga individual atau karyawan kantor di sekitar Jalan Medan Merdeka dalam kelompok kecil serta kunjungan wisata juga diperbolehkan di Monas.

Banyak pihak yang mempertanyakan, sebenarnya Formula E termasuk kategori yang mana? 

Kebingungan itulah yang dialami fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

“Sekadar mengingatkan soal pergub. Formula E masuk kategori yang mana? Kita mengingatkan bahwa penyelenggaraan ini tuh setelah kita lihat kok berbenturan antara 1 dengan aturan lain," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Eneng Melianasari saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/2/2020).

Apalagi, Formula E tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: PSI Ngotot Tolak Formula E, Wakil Ketua DPRD: Kita Jangan Jago Kandang

"Komitmennya sih, komitmen pemerintah kalau misalnya isu pembangunan tuh mau membangun dari sisi mana? Prioritas pembangunan ini enggak sesuai dengan RPJMD enggak ada di RPJMD," tutur Eneng.

Walapun sudah diberi izin oleh pihak Istana Negara, pihaknya tetap memprotes keras rencana tersebut. Bahkan penolakan tersebut cukup konsisten dilayangkan PSI.

Seperti penolakan keras pembahasan anggaran pagelaran Formula E pada April 2019 lalu.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Megapolitan
Kasus 219 Kg Ganja dari Aceh, Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Hukuman Mati

Kasus 219 Kg Ganja dari Aceh, Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Hukuman Mati

Megapolitan
Bertambah 7 Kasus, Total 382 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Bertambah 7 Kasus, Total 382 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Megapolitan
APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

Megapolitan
Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Megapolitan
Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Megapolitan
Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Megapolitan
Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Megapolitan
Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Megapolitan
Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Megapolitan
PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

Megapolitan
Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Megapolitan
Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Megapolitan
4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X