Pencabutan Izin Black Owl Disebut sebagai Ancaman bagi Usaha Lain

Kompas.com - 18/02/2020, 10:12 WIB
Kafe Black Owl, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (17/2/2020) KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIKafe Black Owl, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (17/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen Restoran dan Pub Black Owl di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara menyebutkan, pencabutan izin usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap mereka bisa jadi ancaman terhadap usaha sejenis.

Komisaris Utama Black Owl Efrat Tio mengatakan, usaha lainnya yang tidak terbukti terlibat dalam transaksi narkoba dan prostitusi bisa ditutup seperti yang mereka alami.

"Pengusaha kafe lainnya, apabila ada razia dan tidak terbukti ada BB (barang bukti), tidak ada prostitusi, dan tidak ada judi, itu bisa ditutup, kalau kayak Black Owl aja bisa ditutup. Saya rasa semua kafe di Indonesia ini bisa saja ditutup kalo itu terjadi," kata Efrat saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Dicabutnya Izin Pub Black Owl Gara-Gara Pengunjung Positif Narkoba Meski Tanpa Barang Bukti

Efrat mengatakan, pub mereka baru dibuka 3,5 bulan lalu. Pihak manajemen belum melakukan grand launching Black Owl itu.

Saat polisi merazia tempat itu pada Sabtu dini hari lalu, sebanyak 14 orang positif menggunakan narkotika. Namun tidak ditemukan adanya barang bukti.

"Jelas tidak ada peredaran narkoba, tidak ada prostitusi, tidak ada perjudian. Ini kafe biasa, tapi bisa semena-mena ditutup. Apakah ini ada persaingan bisnis atau tidak saya juga nggak ngerti," ujar Efrat.

Menurut dia, pengelola sebuah kafe tentu tidak bisa mengetahui apakah pelanggan yang masuk ke tempat mereka sebelumnya pernah menggunakan narkoba atau tidak.

"Apakah mungkin setiap orang masuk ke kafe kita, kita tes urine dulu baru boleh masuk. Apakah mungkin itu terjadi? Sekalian saja Pemprov buat peraturan bahwa setiap yang masuk ke kafe harus dites urine dulu, biar kitanya juga jelas," kata dia.

Namun pihak manajemen belum berencana menggugat Pemprov DKI terkait pencabutan izin mereka. Saati ini, mereka akan mengkonfirmasi terkait pencabutan izin mereka ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mencabut izin atau tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) PT Murino Berkarya Indonesia selaku pemilik usaha Restoran dan Pub Black Owl.

Baca juga: Deretan Tempat Hiburan yang Ditutup Era Anies, Hotel Alexis hingga Pub Black Owl

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Megapolitan
Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Megapolitan
Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Megapolitan
UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

Megapolitan
Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Megapolitan
FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Megapolitan
Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Megapolitan
Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Megapolitan
Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Megapolitan
Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Megapolitan
350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X