Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Depok: Rata-rata Pabrik Masih Beroperasi

Kompas.com - 07/04/2020, 15:32 WIB
Vitorio Mantalean,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Manto Jorghi mengatakan bahwa sebagian besar pabrik di Kota Depok masih terus beroperasi hingga saat ini, meskipun gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terasa.

Sebagai informasi, Depok juga belum mengusulkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mengerem aktivitas warga di tengah pandemi Covid-19.

"Pabrik di Kota Depok rata-rata melakukan langkah yang dianjurkan pemerintah, dengan APD (alat pelindung diri) dan memeriksakan suhu," ujar Manto ketika dihubungi pada Selasa (7/4/2020).

"Dalam SE (surat edaran) Pak Wali Kota, tidak mengharuskan perusahaan itu ditutup, tetapi mengimbau bekerja di rumah. Kalau kita tutup semua, kolaps semua nanti, karyawan siapa yang gaji?" jelas dia.

Baca juga: Ribuan Buruh di Bekasi Terancam Kena PHK akibat Pandemi Covid-19

Manto menyoroti bahwa kerja-kerja pabrik sebagian di antaranya tidak bisa dikerjakan dari rumah.

Beberapa perusahaan di Depok akhirnya memutuskan sistem kerja dari rumah untuk 60-70 persen pegawai di bidang manajerial.

Sedangkan para pekerja pabrik tetap masuk dengan sistem shift dan protokol pencegahan penularan Covid-19.

"Karena saya khawatir kalau tutup semua kalau dirumahkan 50 persen bayar gajinya. Kasihan juga karyawannya," ujar Manto.

"Sesuai peraturan, perusahaan yang tidak tutup itu di bidang kesehatan. Ada pabrik Kimia Farma dan Bayer, misalnya, di Jalan Raya Bogor yang tetap buka," kata dia.

Baca juga: Pemkot Depok Sudah Diberi Tahu Ramayana PHK Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19

Manto mengaku belum mendata secara komplet mengenai jumlah perusahaan yang melakukan sistem kerja dari rumah maupun yang tetap beroperasi.

Datanya juga belum lengkap soal perusahaan-perusahaan yang terpaksa melakukan PHK terhadap para pegawainya untuk menyelamatkan kondisi finansial yang limbung didera pandemi.

Sejauh ini, baru Ramayana Depok yang melaporkan secara resmi keputusan PHK terhadap karyawannya dan para pegawai gerai-gerai yang titip-jual melalui Ramayana Depok.

"Yang datang secara langsung tidak ada. Yang saya dengar, baru perhotelan, misalnya, yang tutup total, merumahkan karyawan dengan gaji dikurangi sesuai kesepakatan antara pekerja dan perusahaan," tutur Manto.

"Kemudian ada juga perusahaan garmen yang merumahkan karyawannya kurang lebih 115 orang ada garmen di wilayah Tole Iskandar. Jadi dampak Covid-19 sangat signifikan," kata dia memberi contoh lain.

Baca juga: Ratusan Karyawan Ramayana Depok yang Di-PHK akan Didaftarkan Program Kartu Prakerja

Sebagai informasi, per Senin (6/4/2020), Pemerintah Kota Depok mengumumkan total 65 kasus positif Covid-19, dengan 10 orang sembuh, dan 8 orang meninggal dunia.

Sebanyak 23 pasien dalam pengawasan (PDP) juga telanjur meninggal sebagai suspect, sebelum terkonfirmasi positif Covid-19, sejak 18 Maret 2020.

Sementara itu, kini masih ada 451 pasien yang masih diawasi dan 1.897 orang yang tengah dipantau terkait Covid-19.

Pemerintah terus menggaungkan instruksi agar warga tetap bertahan di dalam rumah selama pandemi Covid-19 untuk memutus rantai penularan, kecuali terpaksa keluar rumah untuk kebutuhan mendesak.

Warga diminta menjauhi diri dari kerumunan yang dapat mempermudah penularan Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com