Kompas.com - 21/04/2020, 08:42 WIB
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Kantor Ombudsman RI, Kamis (31/1/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Kantor Ombudsman RI, Kamis (31/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan meminta klarifikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pemberian bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin dan rentan miskin selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, klarifikasi itu dibutukan karena ada laporan, warga yang tidak membutuhkan bantuan justru mendapatkan bansos.

Hal itu menimbulkan kesan bawah bansos salah sasaran.

"Sejak bansos diberlakukan dari tanggal 9 (April 2020) sampai sekarang, ada laporan terkait warga mampu yang menerima bantuan dan warga tidak mampu malah tidak dapat. Kemudian, ada yang menerima ganda," kata Teguh saat dihubungi, Selasa (21/4/2020).

Baca juga: Berecana Salurkan Bansos bagi Warga Tak Terdata, Pemerintah Minta Rekomendasi KPK

Menurut dia, salah satu faktor yang membuat pemberian bansos kerap salah sasaran adalah karena belum adanya keputusan gubernur (kepgub) mengenai pemberian bansos.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa penerimaan bansos akan ditetapkan lewat keputusan gubernur (kepgub).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu maka kepgub tersebut penting. Kedua, karena dengan kepgub akan ada kepastian, yaitu, kepastian indikator penerima bantuan, kepastian siapa penerima bantuan, kepastian si pemberi bantuan, mana yang dibiayai Pemprov DKI dan mana yang dibiayai pusat melalui Kemensos," kata dia.

Baca juga: Warga Perumahan Sunter Indah Kebagian Paket Bansos, Ketua RW: Tidak Tepat Sasaran

Teguh mendesak Gubernur Anies Baswedan agar segera menerbitkan kepgub terkait bansos.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan 1,2 juta kepala keluarga (KK) sebagai penerima bansos.

Penyaluran bansos itu dilakukan dengan metode pengantaran hingga ke pintu rumah penerima mulai dari tanggal 9 hingga 24 April ini.

Program bansos Pemprov DKI itu bersumber dari realokasi anggaran APBD DKI Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Megapolitan
Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Megapolitan
Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Megapolitan
Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Megapolitan
Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Megapolitan
Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Megapolitan
Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Megapolitan
Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Megapolitan
PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

Megapolitan
Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.