Kompas.com - 23/04/2020, 06:07 WIB
Petugas kepolisian memeriksa identitas pengendara motor yang berpenumpang saat penerapan PSBB di Perbatasan Jakarta - Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Pemeriksaan tersebut untuk memastikan setiap pengendara mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di Kota Depok. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAPetugas kepolisian memeriksa identitas pengendara motor yang berpenumpang saat penerapan PSBB di Perbatasan Jakarta - Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Pemeriksaan tersebut untuk memastikan setiap pengendara mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS.com – Kota Depok di Jawa Barat sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama sepekan, sejak Rabu (15/4/2020) lalu. PSBB itu dijadwal dua pekan dengan opsi bisa diperpanjang waktunya.

Aktivitas warga dibatasi dengan harapan bisa mengurangi tingkat interaksi fisik yang dapat mempermudah penularan wacah Covid-19.

Namun, pelaksanaan PSBB di Depok dalam pekan pertama ini masih jauh dari sempurna. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait bukannya tak bekerja. Namun evaluasi dan perbaikan mutlak dilakukan pada pekan kedua PSBB.

PSBB diberlakukan dengan tujuan menekan laju penularan Covid-19 yang terus meningkat di Depok sejak pertama diumumkan 2 Maret 2020.

Baca juga: Depok Catat Lonjakan Tertinggi Kasus Covid-19 dalam Sehari pada Rabu Kemarin

Akan tetapi, berkaca dari sepekan pertama ini, tanda-tanda menuju ke arah sana jauh dari kenyataan.

Depok mencatat lonjakan kasus positif Covid-19 tertinggi kemarin, dengan penambahan 24 pasien positif Covid-19 dalam satu hari. Itu artinya, total, sudah 222 warga Depok positif terinfeksi virus SARS-CoV-2 sejak pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Jumlah pasien sembuh 13 dan yang meninggal karena Covid-19 sebanyak 17 orang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Jumlah suspect Covid-19 yang tutup usia juga bertambah 4 korban dalam sepekan, menjadi 43 pasien yang meninggal dengan status suspect Covid-19.

Sementara itu, jumlah PDP aktif juga melonjak 75 orang dalam sepekan, menjadi 732 pasien yang masih diawasi hingga Selasa.

Sengkarut distribusi bansos

Selama PSBB, warga harus berdiam di rumah. Pemerintah punya tanggung jawab menambal nafkah harian mereka yang rentan secara ekonomi karena tak bisa beraktivitas normal di luar rumah.

Akan tetapi, bantuan sosial (bansos) yang dijanjikan pemerintah jauh panggang dari api. Distribusinya seret, beberapa bahkan salah sasaran.

Ada dua jenis data yang jadi acuan penerimaan bantuan sosial. Pertama, penerima bansos berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dihimpun Kementerian Sosial sejak lama.

Kedua, penerima bansos non-DTKS yang baru dihimpun pada awal April 2020 oleh Pemerintah Kota Depok.

Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyampaikan, total ada sekitar 78.000 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam DTKS Kementerian Sosial. Mereka menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Mereka akan dapat bansos dari dua instasi itu.

Idris mengungkapkan, pada 15 April 2020, hanya 34.000 KK dari kategori DTKS yang dinyatakan sanggup ditanggung APBN (pemerintah pusat). Meski begitu, pemerintah pusat belum menggelontorkan bansos apa pun ke warga Depok karena masih dalam proses validasi data.

Itu artinya, ada 44.000 KK dari kategori DTKS yang belum jelas penanganannya.

Pemprov Jawa Barat baru menyatakan sanggup menanggung bansos untuk 10.423 KK. Yang  yang sudah dicairkan dalam rupa sembako senilai Rp 350.000 dan uang tunai Rp 150.000 baru untuk 1.000 KK.

Idris pada Rabu kemarin menyatakan bahwa dia masih melobi Pemprov Jawa Barat agar sudi menanggung lebih banyak KK lagi.

Pada data non-DTKS, Pemerintah Kota Depok menghimpun data para pekerja sektor informal melalui Kampung Siaga Covid-19 di tataran RW serta pengajuan dari komunitas, melalui e-mail.

Hingga tenggat 16 April 2020, Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Depok, Tri Rezeki Handayani mengungkapkan, pihaknya menerima lebih dari 250.000 KK untuk dibantu.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viani Limardi Dipecat PSI, Apa Dasar Aturannya?

Viani Limardi Dipecat PSI, Apa Dasar Aturannya?

Megapolitan
Buntut Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, KPAI Bakal Evaluasi Status Kota Layak Anak Tangsel

Buntut Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, KPAI Bakal Evaluasi Status Kota Layak Anak Tangsel

Megapolitan
Anggota DPRD Viani Limardi yang Dipecat PSI sebagai Kader Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi

Anggota DPRD Viani Limardi yang Dipecat PSI sebagai Kader Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi

Megapolitan
Ular Kobra Mulai Bermunculan di Permukiman Warga Jaktim, Ini Cara Antisipasinya

Ular Kobra Mulai Bermunculan di Permukiman Warga Jaktim, Ini Cara Antisipasinya

Megapolitan
Potensi Gelombang Ketiga Covid-19, Begini Langkah Pemkot Tangerang

Potensi Gelombang Ketiga Covid-19, Begini Langkah Pemkot Tangerang

Megapolitan
Pemkot Jakpus Gelar Vaksinasi Rabies dengan Layanan Drive Thru

Pemkot Jakpus Gelar Vaksinasi Rabies dengan Layanan Drive Thru

Megapolitan
Meski Tak Penuhi Kuorum, Rapat Paripurna Bahas Interpelasi Formula E Tetap Digelar

Meski Tak Penuhi Kuorum, Rapat Paripurna Bahas Interpelasi Formula E Tetap Digelar

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 di Kota Tangerang 80 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 di Kota Tangerang 80 Persen

Megapolitan
Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua Fraksi PKS: Itu Ilegal

Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua Fraksi PKS: Itu Ilegal

Megapolitan
Luhut Tantang Haris Azhar dan Fatia Melihat Laporan Harta Kekayaannya

Luhut Tantang Haris Azhar dan Fatia Melihat Laporan Harta Kekayaannya

Megapolitan
Kepada 7 Fraksi Penolak Interpelasi Formula E, Fraksi PDI-P: Kalau Tak Setuju, Sampaikan di Sidang Paripurna

Kepada 7 Fraksi Penolak Interpelasi Formula E, Fraksi PDI-P: Kalau Tak Setuju, Sampaikan di Sidang Paripurna

Megapolitan
DLH Kota Tangerang Vaksinasi Ratusan Pemulung di TPA Rawa Kucing

DLH Kota Tangerang Vaksinasi Ratusan Pemulung di TPA Rawa Kucing

Megapolitan
Hanya Fraksi PDI-P dan PSI, Ini Anggota DPRD yang Hadir dalam Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

Hanya Fraksi PDI-P dan PSI, Ini Anggota DPRD yang Hadir dalam Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

Megapolitan
Kesaksian Ibu yang Bayinya Dicat Silver, Tak Tahu Anaknya Dibawa Mengemis, Tiba-tiba Diberi Rp 20.000

Kesaksian Ibu yang Bayinya Dicat Silver, Tak Tahu Anaknya Dibawa Mengemis, Tiba-tiba Diberi Rp 20.000

Megapolitan
Polisi Bubarkan Kerumunan Pengunjung di Tempat Hiburan di Cikini

Polisi Bubarkan Kerumunan Pengunjung di Tempat Hiburan di Cikini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.