Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/04/2020, 18:52 WIB
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen mengusulkan perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga 7 Mei 2020.

Namun, kata Pepen, kepastian rentan waktu PSBB akan mengikuti keputusan gubernur.

Adapun PSBB di Kota Bekasi telah diterapkan mulai dari 15 April 2020 hingga 28 April 2020 besok.

“Penetapannya itu harusnya serentak dengan wilayah Bodabek lainnya. Kalau DKI Jakarta akhirnya bulan segini, ya harusnya kami juga bulan segini. Kan kami ini minta sama dengan DKI, teserah nanti Pak Gubernur mau dikasih 14 hari atau sama dengan DKI,” ucap Pepen di Bekasi, Senin (27/4/2020).

Baca juga: PSBB di Kota Bekasi Berakhir Besok, IDI Minta Pemerintah Pertegas Aturan dan Pengawasan

Pepen mengatakan, ada beberapa pertimbangan sehingga pihaknya mengajukan perpanjangan PSBB. Salah satu pertimbangannya adalah kasus Covid-19 di Kota Bekasi makin bertambah tiap harinya. Saat ini jumlah kasus Covid-19 di Kota Bekasi mencapai 233 orang.

Bahkan pasien suspect meninggal dunia di Kota Bekasi, kata Pepen, pun bertambah menjadi 125 orang. Hal ini tak seimbang dengan jumlah pasien sembuh, yang saat ini ada 70 orang.

“Iya perkembangannya dilanjutkan ini karena belum selesai. Yang kedua, indikasi-indikasi di kami juga positifnya naik terus, sehingga kita perlu langkah-langkah, kecuali sudah terjadi penurunan. Ini positifnya masih naik, jadi perlu diantisipasi,” kata Pepen.

Dalam usulan kepada Ridwan Kamil, Pepen juga meminta agar pemerintah menerbitkan dasar hukum yang tegas sehingga dapat dijadikan acuan bagi penerapan sanksi untuk pelanggar ketentuan PSBB di Kota Bekasi.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Walkot Bekasi Minta Perpanjangan PSBB

Sebab, menurut dia, selama ini PSBB sulit ditegakkan secara efektif karena para aparat daerah tak punya dasar hukum buat menghukum para pelanggar ketentuan PSBB.

“Kami minta ada ketegasan dalam pemberian sanksi karena sekarang belum ada tindak tegas,” kata Pepen.

Di sisi lain, Pepen juga meminta agar commuter line berhenti beroperasi selama penerapan PSBB tahap kedua. Sehingga dapat mengurangi pergerakan warga Bekasi ke Jakarta.

Lalu, ia juga minta agar pemerintah memberikan kewenangan daerah untuk membuat aturan. Sehingga, Pemda tidak lagi kesulitan mengawasi maupun menindak pelanggar PSBB lantaran adanya overlaping aturan PSBB yang diterbitkan pemerintah pusat.

“Terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi ini yang tidak dikecualikan harusnya patuh terhadap pembatasan, jangan ada tidak singkron antara keputusan menteri dengan keputusan menteri lainnya," kata Pepen.

"Kami minta juga bahwa yang menjadi kewenangan daerah tentunya supaya tidak terjadi overlaping, berikan daerah itu untuk melakukan, mengawasi, mengatur,” imbuhnya.

Ia mengatakan, saat ini masih menunggu surat balasan dari Ridwan Kamil dan Kementerian Kesehatan terkait perpanjang PSBB tersebut.

“Sudah barusan saya sudah PDF-kan (surat pengajuan perpanjang PSBB), ya yang terjadi kekosongan, seharusnya besok juga sudah keluar," ujar Pepen.

"Kalau terjadi kekosongan kan, harusnya malam ini saya kirim, Pak Gubernur juga langsung kirim ke Kementerian. Kan suratnya sekarang enggak perlu fisik, ada PDD. 24 jam harusnya besok sudah keluar hasil,” lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Orang Mencurigakan Sebelum Rumah Kos di Matraman Dibobol Maling

Ada Orang Mencurigakan Sebelum Rumah Kos di Matraman Dibobol Maling

Megapolitan
Kegeraman Gibran dan Gerak Cepat Polisi Usut Pelemparan Bus Persis Solo...

Kegeraman Gibran dan Gerak Cepat Polisi Usut Pelemparan Bus Persis Solo...

Megapolitan
Heru Budi Kunjungi Anak Stunting di RPTRA Triputra Persada Hijau Cilincing

Heru Budi Kunjungi Anak Stunting di RPTRA Triputra Persada Hijau Cilincing

Megapolitan
Renaldy Korban Pencurian Identitas Pesimistis UU Perlindungan Data Berpihak kepadanya

Renaldy Korban Pencurian Identitas Pesimistis UU Perlindungan Data Berpihak kepadanya

Megapolitan
Bangun 4 Embung untu Cegah Banjir di Cempaka Putih, Pemkot Jakpus: Sudah 80 Persen

Bangun 4 Embung untu Cegah Banjir di Cempaka Putih, Pemkot Jakpus: Sudah 80 Persen

Megapolitan
Polda Metro: Nur Penumpang Audi A6 di Cianjur Diduga Selingkuhan Kompol D

Polda Metro: Nur Penumpang Audi A6 di Cianjur Diduga Selingkuhan Kompol D

Megapolitan
Kasus Mahasiswa UI Tertabrak Pensiunan Polri, Keluarga Hasya: Kami Ingin Prosedur Hukum yang Transparan!

Kasus Mahasiswa UI Tertabrak Pensiunan Polri, Keluarga Hasya: Kami Ingin Prosedur Hukum yang Transparan!

Megapolitan
Warga Duga Pencuri Ponsel di Rumah Kos Matraman Sudah Rencanakan Aksinya sejak Lama

Warga Duga Pencuri Ponsel di Rumah Kos Matraman Sudah Rencanakan Aksinya sejak Lama

Megapolitan
Kampung Apung Muara Baru, 'Wajah' Warga Miskin Ekstrem di Jakarta...

Kampung Apung Muara Baru, 'Wajah' Warga Miskin Ekstrem di Jakarta...

Megapolitan
Saat 'Pool Party' di Bekasi Dibubarkan Satpol PP, Ada Banyak Miras dan Muda-mudi Berpakaian Minim...

Saat "Pool Party" di Bekasi Dibubarkan Satpol PP, Ada Banyak Miras dan Muda-mudi Berpakaian Minim...

Megapolitan
Ancol Akan Bagikan Puluhan Ribu Tiket Gratis Tiap Bulan, Ini Alasannya...

Ancol Akan Bagikan Puluhan Ribu Tiket Gratis Tiap Bulan, Ini Alasannya...

Megapolitan
Tak Belajar dari Tragedi Kanjuruhan, Suporter Persita Tangerang Pertontonkan Fanatisme Buta

Tak Belajar dari Tragedi Kanjuruhan, Suporter Persita Tangerang Pertontonkan Fanatisme Buta

Megapolitan
Sederet Fakta Penemuan Mayat di Selokan Pesanggrahan, Kondisi Telanjang Dada hingga KTA PDI-P

Sederet Fakta Penemuan Mayat di Selokan Pesanggrahan, Kondisi Telanjang Dada hingga KTA PDI-P

Megapolitan
Setop Bangun Rumah DP Rp 0, Pemprov DKI Tetap Sediakan Anggaran bagi yang Berminat

Setop Bangun Rumah DP Rp 0, Pemprov DKI Tetap Sediakan Anggaran bagi yang Berminat

Megapolitan
Dukung TGPF, Lemkapi: Kapolda Tak Akan Ragu Jerat Pensiunan Polri jika Ada Fakta Baru atas Tewasnya Mahasiswa UI

Dukung TGPF, Lemkapi: Kapolda Tak Akan Ragu Jerat Pensiunan Polri jika Ada Fakta Baru atas Tewasnya Mahasiswa UI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.