Disegel Tidak Jera, Pelaku Usaha yang Bandel saat PSBB Bisa Dipidana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha yang masih beroperasi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta bisa dikenakan hukum pidana.

Adapun pelaku usaha tersebut di luar dunia usaha yang diizinkan beroperasi saat PSBB.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Arie Ardian Rishadi mengatakan bahwa terdapat tahapan-tahapan untuk menindak pelaku usaha bandel yang masih buka saat PSBB.

"Ya tentunya kita mengutamakan komunikatif dan persuatif, tetapi kalau pun mereka sangat susah dan tidak patuh, tadi ada langkah-langkah dari wali kota untuk mencabut izin usaha," kata Arie di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Sejumlah Toko di Pasar Burung dan Pasar Jangkrik Matraman Ditutup Paksa

Arie menambahkan, jika penyegelan hingga pencabutan izin usaha belum membuat pelaku usaha jera dan masih memaksa untuk membuka tokonya, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan hukum pidana.

"Bahkan kalau memang tidak patuh kita bisa lakukan proses pemidanaan, pemidanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi itu merupakan langkah terakhir apabila memang tahap-tahap persuasif dan komunikatif tidak bisa dilaksanakan," ujar Arie.

Terkait hal itu, sebenarnya sanksi bagi pelanggar PSBB telah diatur dalam Pasal 93 Juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Baca juga: Langgar PSBB, 101 Perusahaan di Jakarta Disegel

"Sanksi tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang yang ditetapkan mengenai karantina kesehatan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disiarkan Pemprov DKI Jakarta melalui YouTube, Kamis (9/4/2020).

Adapun Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan berbunyi:

Ayat (1) Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

Ayat (2) Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

Kemudian, pada Pasal 93 berbunyi:

"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." 

Sebelumnya diberitakan, personel gabungan Pemkot Jakarta Timur, Polri dan TNI menutup paksa sejumlah toko di Pasar Jangkrik dan Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur yang masih beroperasi, Kamis ini.

Penutupan paksa itu ditandai dengan penempelan stiker oleh petugas.