Duduk Perkara Riwayat Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani

Bantuan yang diberikan berisi lima kilogram beras, dua kaleng kecil sarden, 0,9 liter minyak goreng, dua bungkus biskuit, dua masker kain, dan dua batang sabun mandi. Nilainya setara Rp 149.500.

Bansos bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta.

Baca juga: PSBB Jakarta Tahap 2: Pemudik Terancam Dilarang Balik ke Jakarta hingga 20 Juta Masker

Anies mengklaim pembagian bansos tahap pertama sebagian besar tepat sasaran. Dari target 1,2 juta KK penerima bansos, kata dia, 98,4 persen di antaranya tepat sasaran.

"Ada 1,6 persen dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak, lalu dikembalikan. Ada yang salah alamat, orang mampu, sudah meninggal. Itu semua menjadi bahan koreksi dalam distribusi berikutnya," ucap Anies, Jumat (1/5/2020).

Namun, klaim Anies tersebut berbeda dengan data distribusi bansos di situs web corona.jakarta.go.id.

Baca juga: Bansos Tahap 2 Disiapkan Sepenuhnya oleh Perumda Pasar Jaya

Berdasarkan rekap pendistribusian bansos pada 9-25 April 2020 di situs web tersebut, ada 1.049.317 KK yang telah menerima bantuan tahap pertama.

Persentasenya 87,4 persen dari target 1,2 juta KK penerima. Atau, persentasenya 87,8 persen bila target penerima sebanyak 1.194.633 KK.

Bansos dari pusat

Sejak 20 April 2020, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mendistribusikan bansos yang diberi nama bantuan presiden (banpres) kepada warga di Jakarta.

Bantuan sembako itu akan diberikan selama tiga bulan.

Catur Laswanto mengatakan, Kemensos memberikan bantuan kepada 947.126 KK di Ibu Kota.

Hingga Selasa (5/5/2020), banpres bulan pertama telah didistribusikan kepada hampir 86 persen KK penerima.

Karena adanya bansos dari pemerintah pusat, Pemprov DKI pun memutuskan menunda pemberian bansos tahap kedua.

Baca juga: Anies Evaluasi Bansos DKI: Sebagian Besar Tepat Sasaran, Selanjutnya Lebih Banyak Lagi

"Program yang dilakukan saat ini itu oleh Kemensos diberikan tiap dua minggu. Ini sekarang sedang berjalan, itu dikelola oleh Kemensos," ucap Anies, Sabtu (2/5/2020).

Sementara itu, Anies berujar, bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI pada tahap pertama untuk mengisi kekosongan sebelum adanya bantuan dari Kemensos.

Hal ini lantaran PSBB di DKI Jakarta sudah dimulai sejak 10 April 2020, tetapi belum ada bantuan dari pemerintah pusat. 

"Yang dikelola oleh DKI, kita lakukan sebelum pempus mulai tanggal 20 (April). Di situ PSBB sudah mulai lebih awal, ada masa kosong di situ. PSBB-nya sudah mulai, sementara bantuan dari pusat baru mulai tanggal 20. Di situlah kenapa kemudian DKI memberikan bantuan untuk mengisi kekosongan waktu itu," kata dia.

Baca juga: [POPULER JABODETABEK] Bansos DKI Nyasar ke Rumah Mewah | Lebih dari 3.000 Kasus Covid-19 di Jakarta

Menurut Anies, penerima bansos tahap kedua dari Pemprov DKI akan jauh lebih banyak.

Catur menyatakan, penerima bansos tahap kedua rencananya bertambah menjadi 2 juta KK.

Penerima bansos bertambah karena banyaknya warga yang terdampak Covid-19, padahal sebelumnya tak termasuk warga penerima bantuan dari Pemprov DKI.

Tambahan data penerima bansos ini berasal dari usulan RT/RW yang dihimpun Biro Pemerintahan DKI Jakarta. RT/RW mengusulkan warganya yang kehilangan penghasilan akibat Covid-19 untuk mendapatkan bansos.

Selain itu, Pemprov DKI juga mendata warga yang kehilangan pendapatan akibat Covid-19, seperti nelayan, pengemudi ojek, hingga pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Ada pula pengurus rumah ibadah dan warga ber-KTP non-DKI Jakarta.

Baca juga: [UPDATE] - Di Ibu Kota Belum Reda, Kasus Covid-19 di Provinsi Lain Makin Banyak Pula...

Meskipun demikian, Catur menyatakan, data 2 juta KK penerima bansos tahap kedua itu masih belum final. Pemprov DKI masih melakukan sinkronisasi data agar tidak tumpang tindih.

"Dalam posisi sekarang, data masih di-cleansing," ucap Catur.

Data 2 juta KK penerima bansos itu juga diusulkan kepada Kemensos untuk mendapatkan bantuan presiden dari pemerintah pusat.

Keluhan Muhadjir: Data penerima dari DKI sama

Menko PMK Muhadjir Effendy merasa data penerima bansos di Jakarta tumpang tindih dan tidak sesuai kesepakatan awal.