Minta Polemik Bansos Segera Diselesaikan, Politisi Nasdem: Malu Sama Rakyat

Kompas.com - 11/05/2020, 09:36 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta meminta agar polemik yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19) segera diselesaikan.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, seharusnya pemerintah pusat dan daerah berupaya sebaik mungkin meringankan beban masyarakat.

Bukan waktunya untuk saling menyalahkan.

"Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan, antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama sama membantu rakyat yang sedang kesusahan," ucap Wibi saat dikonfirmasi, Minggu (11/5/2020) malam.

Baca juga: Politisi PDI-P: Sejak Awal Pemprov DKI Salah Perhitungan Bansos Warga Terdampak Covid-19

Ia mengungkapkan, DPRD DKI tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bantuan tersebut diberikan, baik pusat atau daerah.

Karena yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan.

"Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI," tuturnya.

Keponakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta.

Ini semua akibat terjadinya defisit anggaran di APBD DKI Jakarta karena pandemi Covid-19.

"Tentunya atas bantuan dari pemerintah pusat tersebut kami meminta Pemprov fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang berhak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat," kata dia.

Baca juga: Kritik Masalah Bansos, Politisi PDI-P: Anies Tega Bayar Rp 207 Miliar untuk Formula E

Sebelumnya, persoalan bansos di DKI Jakarta pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi perbincangan setelah disinggung dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyinggung soal data penerima bansos.

Muhadjir Effendy merasa data penerima bansos di Jakarta tumpang tindih dan tidak sesuai kesepakatan awal.

Berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut DKI Tak Punya Anggaran Bansos, Anies: Pemprov Sediakan Rp 5 Triliun

Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sedangkan 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK.

Namun, kenyataannya, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari Kemensos.

Akibatnya, ada KK yang mendapatkan bansos dobel, ada pula yang tidak menerima bansos sama sekali.

Muhadjir pun keberatan dengan ucapan Anies yang menyatakan bansos tahap pertama dari Pemprov DKI untuk mengisi kekosongan bansos dari pemerintah pusat.

"Makanya, kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir, Rabu (6/5/2020).

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah pernyataan Sri Mulyani tersebut.

Menurut dia, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," ucap Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Tegaskan Ganjil Genap Tetap Berlaku di Tengah Desakan Penghapusan Aturan

Pemprov DKI Tegaskan Ganjil Genap Tetap Berlaku di Tengah Desakan Penghapusan Aturan

Megapolitan
Kembali Telan Korban, Awas Jangan Terobos Palang Pelintasan Kereta Api

Kembali Telan Korban, Awas Jangan Terobos Palang Pelintasan Kereta Api

Megapolitan
Jakarta Darurat Omicron, Masyarakat yang Langgar Aturan Pengetatan Mobilitas Akan Disanksi

Jakarta Darurat Omicron, Masyarakat yang Langgar Aturan Pengetatan Mobilitas Akan Disanksi

Megapolitan
Fakta Kuli Cabuli Bocah di Pamulang: Iming-iming Cokelat dan Mengelak Akui Perbuatan

Fakta Kuli Cabuli Bocah di Pamulang: Iming-iming Cokelat dan Mengelak Akui Perbuatan

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Bertambah 97 Kasus Positif Covid-19, Pasien dalam Perawatan Tambah 81 Orang

UPDATE 20 Januari: Bertambah 97 Kasus Positif Covid-19, Pasien dalam Perawatan Tambah 81 Orang

Megapolitan
Fakta Banjir di Kecamatan Benda, 3 Hari Tak Kunjung Surut Bikin Lebih dari 1.000 KK Jadi Korban

Fakta Banjir di Kecamatan Benda, 3 Hari Tak Kunjung Surut Bikin Lebih dari 1.000 KK Jadi Korban

Megapolitan
Begini Alur untuk Dapatkan Vaksinasi Booster Covid-19...

Begini Alur untuk Dapatkan Vaksinasi Booster Covid-19...

Megapolitan
Bruder Angelo Tak Mengaku Bersalah, Divonis 14 Tahun Penjara lalu Ajukan Banding

Bruder Angelo Tak Mengaku Bersalah, Divonis 14 Tahun Penjara lalu Ajukan Banding

Megapolitan
Mengenal Apa Itu Check Sound, Kegiatan yang Digelar Jakpro bersama Musisi di JIS...

Mengenal Apa Itu Check Sound, Kegiatan yang Digelar Jakpro bersama Musisi di JIS...

Megapolitan
Mahasiswa UI Tertabrak KRL di Pocin, Petugas: Sudah Diteriaki 'Awas Ada Kereta', Dia Enggak Dengar

Mahasiswa UI Tertabrak KRL di Pocin, Petugas: Sudah Diteriaki "Awas Ada Kereta", Dia Enggak Dengar

Megapolitan
Begini Cara Cek Tiket Vaksin 'Booster' lewat Aplikasi PeduliLindungi...

Begini Cara Cek Tiket Vaksin "Booster" lewat Aplikasi PeduliLindungi...

Megapolitan
UPDATE: Kasus Omicron di DKI Jakarta Tembus Angka 1.000

UPDATE: Kasus Omicron di DKI Jakarta Tembus Angka 1.000

Megapolitan
Kala Pedagang Roti Jatuh Bangun Pertahankan Motor dari Serangan Remaja Pelaku Begal

Kala Pedagang Roti Jatuh Bangun Pertahankan Motor dari Serangan Remaja Pelaku Begal

Megapolitan
Teka-teki Kasus Suami Bunuh Istrinya Usai Berhubungan Badan di Duren Sawit

Teka-teki Kasus Suami Bunuh Istrinya Usai Berhubungan Badan di Duren Sawit

Megapolitan
Berikut Pernyataan Para Saksi dalam Sidang Ketiga Dokter Hamil Pembakar Bengkel di Cibodas

Berikut Pernyataan Para Saksi dalam Sidang Ketiga Dokter Hamil Pembakar Bengkel di Cibodas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.