Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Polemik Bansos Segera Diselesaikan, Politisi Nasdem: Malu Sama Rakyat

Kompas.com - 11/05/2020, 09:36 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta meminta agar polemik yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19) segera diselesaikan.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, seharusnya pemerintah pusat dan daerah berupaya sebaik mungkin meringankan beban masyarakat.

Bukan waktunya untuk saling menyalahkan.

"Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan, antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama sama membantu rakyat yang sedang kesusahan," ucap Wibi saat dikonfirmasi, Minggu (11/5/2020) malam.

Baca juga: Politisi PDI-P: Sejak Awal Pemprov DKI Salah Perhitungan Bansos Warga Terdampak Covid-19

Ia mengungkapkan, DPRD DKI tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bantuan tersebut diberikan, baik pusat atau daerah.

Karena yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan.

"Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI," tuturnya.

Keponakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta.

Ini semua akibat terjadinya defisit anggaran di APBD DKI Jakarta karena pandemi Covid-19.

"Tentunya atas bantuan dari pemerintah pusat tersebut kami meminta Pemprov fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang berhak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat," kata dia.

Baca juga: Kritik Masalah Bansos, Politisi PDI-P: Anies Tega Bayar Rp 207 Miliar untuk Formula E

Sebelumnya, persoalan bansos di DKI Jakarta pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi perbincangan setelah disinggung dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyinggung soal data penerima bansos.

Muhadjir Effendy merasa data penerima bansos di Jakarta tumpang tindih dan tidak sesuai kesepakatan awal.

Berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut DKI Tak Punya Anggaran Bansos, Anies: Pemprov Sediakan Rp 5 Triliun

Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sedangkan 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK.

Namun, kenyataannya, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari Kemensos.

Akibatnya, ada KK yang mendapatkan bansos dobel, ada pula yang tidak menerima bansos sama sekali.

Muhadjir pun keberatan dengan ucapan Anies yang menyatakan bansos tahap pertama dari Pemprov DKI untuk mengisi kekosongan bansos dari pemerintah pusat.

"Makanya, kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir, Rabu (6/5/2020).

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah pernyataan Sri Mulyani tersebut.

Menurut dia, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," ucap Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditusuk Sedalam 19 Cm, Imam Mushala di Kebon Jeruk Meninggal Saat Dirawat di RS

Ditusuk Sedalam 19 Cm, Imam Mushala di Kebon Jeruk Meninggal Saat Dirawat di RS

Megapolitan
Dharma Pongrekun Ikut Pilkada DKI Jalur Independen, Pengamat : Harus Dapat Simpati Warga Buat Menang

Dharma Pongrekun Ikut Pilkada DKI Jalur Independen, Pengamat : Harus Dapat Simpati Warga Buat Menang

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi Kasus Tewasnya Rojali, Korban Penganiayaan di Bogor

Polisi Periksa 4 Saksi Kasus Tewasnya Rojali, Korban Penganiayaan di Bogor

Megapolitan
Supaya Nyaman, Pekerja Harap Debu Tebal di Terminal Kontainer Pelabuhan Tanjung Priok Segera Dibersihkan

Supaya Nyaman, Pekerja Harap Debu Tebal di Terminal Kontainer Pelabuhan Tanjung Priok Segera Dibersihkan

Megapolitan
Peremas Payudara Beraksi di Bojonggede, Korbannya Ibu yang Sedang Gandeng Anak

Peremas Payudara Beraksi di Bojonggede, Korbannya Ibu yang Sedang Gandeng Anak

Megapolitan
Pria Tewas Tertabrak Kereta di Bogor Sempat Tulis Surat Wasiat untuk Keluarga

Pria Tewas Tertabrak Kereta di Bogor Sempat Tulis Surat Wasiat untuk Keluarga

Megapolitan
Sebelum Bunuh Imam Mushala di Kebon Jeruk, Galang Beli Pisau Lipat dan Bolak-balik Cek TKP

Sebelum Bunuh Imam Mushala di Kebon Jeruk, Galang Beli Pisau Lipat dan Bolak-balik Cek TKP

Megapolitan
Lantik 33 Panwascam, Bawaslu Depok Harapkan Komunikasi Efektif

Lantik 33 Panwascam, Bawaslu Depok Harapkan Komunikasi Efektif

Megapolitan
Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Bogor, Diduga Bunuh Diri

Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Bogor, Diduga Bunuh Diri

Megapolitan
Alasan PKS Usulkan Anies untuk Pilkada Jakarta, Punya Segudang Prestasi Saat Jadi Gubernur

Alasan PKS Usulkan Anies untuk Pilkada Jakarta, Punya Segudang Prestasi Saat Jadi Gubernur

Megapolitan
Keluarga Korban Merasa Ada yang Janggal dalam Kecelakaan Maut di Basura Jaktim

Keluarga Korban Merasa Ada yang Janggal dalam Kecelakaan Maut di Basura Jaktim

Megapolitan
Motif Galang Bunuh Imam Mushala di Kebon Jeruk: Sakit Hati karena Urusan Asmara

Motif Galang Bunuh Imam Mushala di Kebon Jeruk: Sakit Hati karena Urusan Asmara

Megapolitan
Para Pekerja Takut Paru-paru Mereka Terpapar Debu Pelabuhan Tanjung Priok

Para Pekerja Takut Paru-paru Mereka Terpapar Debu Pelabuhan Tanjung Priok

Megapolitan
Motif Pembunuhan Imam Mushala di Kebon Jeruk: Pelaku Sakit Hati dan Dendam Selama 2 Tahun

Motif Pembunuhan Imam Mushala di Kebon Jeruk: Pelaku Sakit Hati dan Dendam Selama 2 Tahun

Megapolitan
Debu Tebal di Terminal Kontainer Pelabuhan Tanjung Priok, Pekerja: Makan Aja Pakai Kuah Debu

Debu Tebal di Terminal Kontainer Pelabuhan Tanjung Priok, Pekerja: Makan Aja Pakai Kuah Debu

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com