Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Kompas.com - 28/05/2020, 18:29 WIB
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta membantah ada kedinasan yang tunjangannya tidak dipotong sehubungan dengan pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

"Tidak benar, itu isu sesat. Yang dikecualikan itu bentuknya bukan dinas," kata Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi di Jakarta, Kamis (28/5/2020), seperti dikutip Antara.

Chaidir menyatakan, yang dikecualikan untuk tidak dikenakan potongan tunjangan adalah tenaga kesehatan dan pendukung tenaga kesehatan di RS dan Puskesmas.

Baca juga: Politisi PSI Sayangkan THR TGUPP Tak Dipangkas seperti Tunjangan PNS Pemprov DKI

Kemudian, tenaga pemulasaraan jenazah, petugas data informasi epidemiologi COVID-19, petugas penanganan bencana COVID-19 serta petugas pemakaman COVID-19.

"Jadi bukan dinas yang dilihat. Yang dikecualikan itu diatur dalam pergub," kata Chaidir yang tidak cukup jelas membeberkan acuan regulasinya.

Contoh ada petugas di BKD yang mengerti memandikan jenazah, kemudian ditugaskan sebagai tenaga untuk penanganan COVID-19.

Ada mekanisme, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusulkan petugas yang masuk untuk dikecualikan pada gubernur melalui Sekda DKI.

"Jadi nggak semua tuh BKD dapat tidak ditunda, tetap dipangkas, tapi ada beberapa yang enggak, yaitu yang diusulkan itu," ujar Chaidir.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Kembali Desak Anggaran Formula E Dialihkan untuk Atasi Covid-19

Sementara itu, terkait dengan ramainya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang tunjangannya tidak dipotong, Chaidir mengatakan, TGUPP memiliki bentuk belanja kegiatan, bukan belanja pegawai.

"Itu adalah kegiatan dari Bappeda. Jika dalam kegiatan itu memang dimungkinkan ada apresiasi untuk membayar keahlian tenaganya, ya boleh saja," kata Chaidir.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masih Bertahan di Kawasan JIS, Warga Kampung Kebun Bayam Tunggu Huntara Selesai

Masih Bertahan di Kawasan JIS, Warga Kampung Kebun Bayam Tunggu Huntara Selesai

Megapolitan
Fakta Peserta Laporkan Ketua Arisan Lebaran ke Polisi, Berawal Pengakuan Uang Rp 950 Juta Dicuri

Fakta Peserta Laporkan Ketua Arisan Lebaran ke Polisi, Berawal Pengakuan Uang Rp 950 Juta Dicuri

Megapolitan
Warga Kampung Kebun Bayam Belum Pindah, Pengangkatan Atap JIS Ditunda

Warga Kampung Kebun Bayam Belum Pindah, Pengangkatan Atap JIS Ditunda

Megapolitan
Beragam Modus demi Lolos Penyekatan Mudik: Naik Ambulans hingga Nekat Terobos Pembatas Jalan

Beragam Modus demi Lolos Penyekatan Mudik: Naik Ambulans hingga Nekat Terobos Pembatas Jalan

Megapolitan
UPDATE 7 Mei: Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 115 Orang, 6 Meninggal

UPDATE 7 Mei: Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 115 Orang, 6 Meninggal

Megapolitan
30 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 316 Pasien Masih Dirawat dan Isolasi

30 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 316 Pasien Masih Dirawat dan Isolasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Larangan Mudik Lokal Jabodetabek: Warga dan Pemerintah Daerah Sama-sama Bingung

Larangan Mudik Lokal Jabodetabek: Warga dan Pemerintah Daerah Sama-sama Bingung

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Pengelola: Libur Lebaran dan Perawatan

Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Pengelola: Libur Lebaran dan Perawatan

Megapolitan
UPDATE 7 Mei: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 204 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 7 Mei: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 204 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X