Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Kompas.com - 02/07/2020, 22:40 WIB
Wahyu Adityo Prodjo,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Unsur aparat TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tak terlihat membantu pembatasan jumlah pengunjung di sejumlah pasar di Jakarta Selatan pada hari pertama penerapan penghapusan sistem ganjil genap dan penormalan jam operasional pasar.

Hal itu dikonfirmasi oleh Manager Area 12 Selatan Perumda Pasar Jaya sekaligus Kepala Pasar Minggu, Febry Rozaldi.

"Hari ini belum ada (aparat). Katanya setelah tanggal 5 Juni ada ASN, TNI, Polri membantu ikut kami membantu dalam hal memberikan pembinaan untuk tercapainya sosialisasi protokol kesehatan kepada pedagang dan pengunjung," kata Febri saat ditemui Kompas.com di Kantor Pengelola Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: Pedagang Sebut Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Bisa Kurangi Sampah di Jakarta

Area 12 Selatan Perumda Pasar Jaya meliputi Pasar Minggu, Pasar Lenteng Agung, Pasar Tebet Barat, Pasar Menteng Pulo, Pasar Tebet Timur, Pasar Bukit Duri, Pasar Karet Belakang, Pasar Manggis, dan Pasar Karet Pedurenan

Pantauan Kompas.com, tak ada unsur TNI, Polri, dan ASN di pintu-pintu masuk Pasar Minggu.

"Kami terima kasih pada ASN, TNI, Polri dibantu. Otomatis tenaga kami akan bertambah dalam rangka melakukan pembinaan pedagang maupun pengunjung tentang protokol kesehatan," ujarnya.

Manager Area 12 Selatan Perumda Pasar Jaya sekaligus Kepala Pasar Minggu, Febry Rozaldi.KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJO Manager Area 12 Selatan Perumda Pasar Jaya sekaligus Kepala Pasar Minggu, Febry Rozaldi.

Ia mengaku siap berkoordinasi dengan pihak-pihak ASN, TNI, dan Polri untuk tenaga bantuan pembatasan jumlah kunjungan pengunjung di pasar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengembalikan operasional seluruh pasar secara normal mulai Kamis ini.

Baca juga: Kata Anies, Pasar dan KRL Jadi Tempat Penularan Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui operasional pasar secara ganjil genap tak berjalan maksimal selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Pasalnya, para pedagang diketahui tetap berjualan tanpa mengikuti aturan ganjil genap yang ditetapkan Pemprov DKI.

Sementara pasar disebut Anies kini menjadi tempat penularan Covid-19.

"Dalam praktiknya, jumlah pengunjung tidak terpengaruh ganjil genap. Praktiknya (penjual) tetap datang. Hari ganjil, penjual genap menitip penjual ke yang ganjil," ujar Anies dalam siaran YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Oleh karena itu, Anies memutuskan untuk menghapuskan sistem ganjil genap dan mengembalikan operasional seluruh pasar yang ada seperti sediakala mulai Kamis (2/7/2020) besok.

Pemprov DKI hanya membatasi jumlah pengunjung di dalam pasar sehingga tidak melebihi 50 persen kapasitas pasar.

Baca juga: Ganjil Genap Dihapus, Pedagang Pasar Minggu Senang Bisa Berjualan Normal

Pembatasan itu dilakukan dengan cara menempatkan petugas dari TNI, Polri dan ASN untuk mengontrol warga yang keluar masuk.

“Unsur TNI, Polri, ASN akan diterjunkan untuk mengawasi ketat pasar di DKI Jakarta. Pasar yang dikelola Pemprov 153 pasar, 150 pasar yang sifatnya komunitas,” ujar Anies.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com