Ganjil Genap di Jakarta Dikritik: Tak Bisa Batasi Pergerakan Warga hingga Khawatir Klaster Baru

Kompas.com - 04/08/2020, 07:12 WIB
Sejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan kembali sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di sejumlah jalan di Jakarta menuai kritik dari sejumlah pihak.

Sistem ganjil genap mulai diterapkan Senin kemarin, sebagai langkah Pemprov DKI mengurangi pergerakan warga di Jakarta pada masa pandemi Covid-19 ini.

Kepolisian masih melakukan sosialisasi aturan ganjil genap hingga Rabu besok. Pelanggar hanya diberi sanksi teguran.

Baca juga: Ganjil Genap di Jakarta Mulai Diterapkan, Simak Fakta Lengkapnya

Mulai Kamis lusa, penindakan berupa penilangan akan dilakukan bagi pengendara mobil yang melanggar.

Dinilai tak dapat mengurangi mobilitas warga

Pengamat kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan menilai, sistem ganjil genap tak ada hubungannya dengan upaya menekan mobilitas warga Jakarta di tengah pandemi Covid-19 seperti klaim Pemprov DKI.

Menurut Tigor, tujuan awal penerapan sistem ganjil genap di 25 ruas jalan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, bukan menekan mobilitas warga.

"Sebagaimana kita ketahui, ganjil-genap adalah upaya agar masyarakat berpindah menggunakan transportasi umum dan mengurangi kemacetan di jalan raya," ujar Tigor, Senin (3/8/2020).

Tigor menyampaikan, penerapan sistem ganjil genap tak akan memengaruhi jumlah pergerakan warga di Jakarta.

Baca juga: Anggota DPRD: Di Tengah Pandemi Covid-19, Mengapa Paksakan Ganjil Genap?

Pasalnya, warga akan memilih alternatif lain untuk menghindari sistem ganjil genap, yakni beralih ke transportasi umum, bukan berdiam diri di rumah seperti yang diharapkan Pemprov DKI.

Selain itu, sistem ganjil genap dirancang saat keadaan normal. Sehingga aturan tersebut tak dapat diterapkan untuk menekan pergerakan warga seperti saat pandemi sekarang.

"Jadi, menurut saya salah jika Pemprov DKI Jakarta ingin tetap menerapkan kebijakan ganjil-genap pada masa pandemi Covid-19," ujar Tigor.

Pendapat yang sama juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza.

Anthony menilai, pemberlakuan kembali sistem ganjil genap di Ibu Kota kontra produktif dengan penanganan pandemi Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai Jumat Ini, Taman Impian Jaya Ancol Dibuka Untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Mulai Jumat Ini, Taman Impian Jaya Ancol Dibuka Untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi | Ancol Dipadati Antrean Pengunjung

[POPULER JABODETABEK] Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi | Ancol Dipadati Antrean Pengunjung

Megapolitan
Lebaran Hari Pertama, 896 Kendaraan Diputar Balik di GT Cikarang Barat

Lebaran Hari Pertama, 896 Kendaraan Diputar Balik di GT Cikarang Barat

Megapolitan
8 Hari Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 64.612 Kendaraan Pemudik

8 Hari Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 64.612 Kendaraan Pemudik

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Jaksel, Jaktim, dan Bogor Hujan Siang Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Jaksel, Jaktim, dan Bogor Hujan Siang Nanti

Megapolitan
UPDATE: Tambah 785 Kasus di Jakarta, 7.585 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 785 Kasus di Jakarta, 7.585 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 51 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 51 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Anies Apresiasi Pelayan Publik yang Tidak Bisa Lebaran Bareng Keluarga

Anies Apresiasi Pelayan Publik yang Tidak Bisa Lebaran Bareng Keluarga

Megapolitan
26 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 13 Mei 2021

26 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 13 Mei 2021

Megapolitan
Selama Masa Libur Lebaran, TMII Beroperasi Pukul 06.00 - 20.00 WIB

Selama Masa Libur Lebaran, TMII Beroperasi Pukul 06.00 - 20.00 WIB

Megapolitan
Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran di Matraman

Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran di Matraman

Megapolitan
Tamu Hotel Direkam Saat Mandi, Bobobox Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

Tamu Hotel Direkam Saat Mandi, Bobobox Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Lebaran Hari Pertama, 25.000 Orang Berwisata ke Ancol

Lebaran Hari Pertama, 25.000 Orang Berwisata ke Ancol

Megapolitan
Lebaran di Tengah Pandemi, Lapas Kelas II Perempuan Tangerang Sediakan Layanan Video Call Gratis bagi Warga Binaan

Lebaran di Tengah Pandemi, Lapas Kelas II Perempuan Tangerang Sediakan Layanan Video Call Gratis bagi Warga Binaan

Megapolitan
115 Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas II Tangerang Dapat Remisi Lebaran

115 Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas II Tangerang Dapat Remisi Lebaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X