Ganjil Genap di Jakarta Dikritik: Tak Bisa Batasi Pergerakan Warga hingga Khawatir Klaster Baru

Kompas.com - 04/08/2020, 07:12 WIB
Sejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan kembali sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di sejumlah jalan di Jakarta menuai kritik dari sejumlah pihak.

Sistem ganjil genap mulai diterapkan Senin kemarin, sebagai langkah Pemprov DKI mengurangi pergerakan warga di Jakarta pada masa pandemi Covid-19 ini.

Kepolisian masih melakukan sosialisasi aturan ganjil genap hingga Rabu besok. Pelanggar hanya diberi sanksi teguran.

Baca juga: Ganjil Genap di Jakarta Mulai Diterapkan, Simak Fakta Lengkapnya

Mulai Kamis lusa, penindakan berupa penilangan akan dilakukan bagi pengendara mobil yang melanggar.

Dinilai tak dapat mengurangi mobilitas warga

Pengamat kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan menilai, sistem ganjil genap tak ada hubungannya dengan upaya menekan mobilitas warga Jakarta di tengah pandemi Covid-19 seperti klaim Pemprov DKI.

Menurut Tigor, tujuan awal penerapan sistem ganjil genap di 25 ruas jalan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, bukan menekan mobilitas warga.

"Sebagaimana kita ketahui, ganjil-genap adalah upaya agar masyarakat berpindah menggunakan transportasi umum dan mengurangi kemacetan di jalan raya," ujar Tigor, Senin (3/8/2020).

Tigor menyampaikan, penerapan sistem ganjil genap tak akan memengaruhi jumlah pergerakan warga di Jakarta.

Baca juga: Anggota DPRD: Di Tengah Pandemi Covid-19, Mengapa Paksakan Ganjil Genap?

Pasalnya, warga akan memilih alternatif lain untuk menghindari sistem ganjil genap, yakni beralih ke transportasi umum, bukan berdiam diri di rumah seperti yang diharapkan Pemprov DKI.

Selain itu, sistem ganjil genap dirancang saat keadaan normal. Sehingga aturan tersebut tak dapat diterapkan untuk menekan pergerakan warga seperti saat pandemi sekarang.

"Jadi, menurut saya salah jika Pemprov DKI Jakarta ingin tetap menerapkan kebijakan ganjil-genap pada masa pandemi Covid-19," ujar Tigor.

Pendapat yang sama juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza.

Anthony menilai, pemberlakuan kembali sistem ganjil genap di Ibu Kota kontra produktif dengan penanganan pandemi Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2088 Titik Jalan Rusak di Jaktim Telah Diperbaiki Sepanjang 2021

2088 Titik Jalan Rusak di Jaktim Telah Diperbaiki Sepanjang 2021

Megapolitan
Update 25 Februari: Pasien Bertambah, RS Covid-19 Wisma Atlet Terisi 71 Persen

Update 25 Februari: Pasien Bertambah, RS Covid-19 Wisma Atlet Terisi 71 Persen

Megapolitan
3 Orang Tewas Ditembak di Cengkareng, Salah Satunya Anggota TNI Aktif

3 Orang Tewas Ditembak di Cengkareng, Salah Satunya Anggota TNI Aktif

Megapolitan
3.006 Lansia di Jakarta Utara Telah Divaksinasi Covid-19

3.006 Lansia di Jakarta Utara Telah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
UPDATE Vaksinasi Nakes Kota Bekasi: Dosis Pertama 94,5 Persen, Dosis Kedua 68,8 Persen

UPDATE Vaksinasi Nakes Kota Bekasi: Dosis Pertama 94,5 Persen, Dosis Kedua 68,8 Persen

Megapolitan
Rentan Tertular Covid-19, Wartawan Senang Bisa Terima Vaksinasi

Rentan Tertular Covid-19, Wartawan Senang Bisa Terima Vaksinasi

Megapolitan
Depok Daftarkan 18.850 Tenaga Kependidikan untuk Vaksinasi Covid-19

Depok Daftarkan 18.850 Tenaga Kependidikan untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Lebih dari 1.000 Wartawan Ikuti Vaksinasi di GBK, Acara Berlangsung Tertib

Lebih dari 1.000 Wartawan Ikuti Vaksinasi di GBK, Acara Berlangsung Tertib

Megapolitan
Gara-gara Rusak Tembok dan Bangun Warung di Tanah Milik Suziana, Nadih Ditangkap

Gara-gara Rusak Tembok dan Bangun Warung di Tanah Milik Suziana, Nadih Ditangkap

Megapolitan
Dari Bang Ali hingga Ahok, Cerita Para Mantan Gubernur DKI Tangani Banjir di Jakarta

Dari Bang Ali hingga Ahok, Cerita Para Mantan Gubernur DKI Tangani Banjir di Jakarta

Megapolitan
3 Orang Tewas dalam Penembakan di Kafe di Cengkareng, Jakarta Barat

3 Orang Tewas dalam Penembakan di Kafe di Cengkareng, Jakarta Barat

Megapolitan
Peringatan IDI Usai 10 Nakes Puskesmas Jombang Terpapar Covid-19 meski Sudah Divaksinasi...

Peringatan IDI Usai 10 Nakes Puskesmas Jombang Terpapar Covid-19 meski Sudah Divaksinasi...

Megapolitan
Cerita Pemerintah Hindia Belanda Habiskan Jutaan Gulden, tetapi Tak Bisa Atasi Banjir Jakarta

Cerita Pemerintah Hindia Belanda Habiskan Jutaan Gulden, tetapi Tak Bisa Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Rumah Kontrakan 4 Pintu di Pulogadung Ludes Terbakar Kamis

Rumah Kontrakan 4 Pintu di Pulogadung Ludes Terbakar Kamis

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Tenaga Pendidik: Persiapan Belajar Tatap Muka dan Target 5 Juta Guru

Vaksinasi Covid-19 untuk Tenaga Pendidik: Persiapan Belajar Tatap Muka dan Target 5 Juta Guru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X