Ganjil Genap di Jakarta Dikritik: Tak Bisa Batasi Pergerakan Warga hingga Khawatir Klaster Baru

Kompas.com - 04/08/2020, 07:12 WIB
Sejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan kembali sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di sejumlah jalan di Jakarta menuai kritik dari sejumlah pihak.

Sistem ganjil genap mulai diterapkan Senin kemarin, sebagai langkah Pemprov DKI mengurangi pergerakan warga di Jakarta pada masa pandemi Covid-19 ini.

Kepolisian masih melakukan sosialisasi aturan ganjil genap hingga Rabu besok. Pelanggar hanya diberi sanksi teguran.

Baca juga: Ganjil Genap di Jakarta Mulai Diterapkan, Simak Fakta Lengkapnya

Mulai Kamis lusa, penindakan berupa penilangan akan dilakukan bagi pengendara mobil yang melanggar.

Dinilai tak dapat mengurangi mobilitas warga

Pengamat kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan menilai, sistem ganjil genap tak ada hubungannya dengan upaya menekan mobilitas warga Jakarta di tengah pandemi Covid-19 seperti klaim Pemprov DKI.

Menurut Tigor, tujuan awal penerapan sistem ganjil genap di 25 ruas jalan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, bukan menekan mobilitas warga.

"Sebagaimana kita ketahui, ganjil-genap adalah upaya agar masyarakat berpindah menggunakan transportasi umum dan mengurangi kemacetan di jalan raya," ujar Tigor, Senin (3/8/2020).

Tigor menyampaikan, penerapan sistem ganjil genap tak akan memengaruhi jumlah pergerakan warga di Jakarta.

Baca juga: Anggota DPRD: Di Tengah Pandemi Covid-19, Mengapa Paksakan Ganjil Genap?

Pasalnya, warga akan memilih alternatif lain untuk menghindari sistem ganjil genap, yakni beralih ke transportasi umum, bukan berdiam diri di rumah seperti yang diharapkan Pemprov DKI.

Selain itu, sistem ganjil genap dirancang saat keadaan normal. Sehingga aturan tersebut tak dapat diterapkan untuk menekan pergerakan warga seperti saat pandemi sekarang.

"Jadi, menurut saya salah jika Pemprov DKI Jakarta ingin tetap menerapkan kebijakan ganjil-genap pada masa pandemi Covid-19," ujar Tigor.

Pendapat yang sama juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza.

Anthony menilai, pemberlakuan kembali sistem ganjil genap di Ibu Kota kontra produktif dengan penanganan pandemi Covid-19.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hina Brimob dengan Sebutan Kacung China, Seorang Pria di Bogor Diamankan

Hina Brimob dengan Sebutan Kacung China, Seorang Pria di Bogor Diamankan

Megapolitan
Pemuda Pembunuh Mantan Bos di Tangerang Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Pemuda Pembunuh Mantan Bos di Tangerang Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Megapolitan
AMAN Tak Merasa Kirim Karangan Bunga ke Kodam Jaya

AMAN Tak Merasa Kirim Karangan Bunga ke Kodam Jaya

Megapolitan
Anies Klaim Pemprov DKI Sudah Bagikan 22,5 Juta Masker Gratis

Anies Klaim Pemprov DKI Sudah Bagikan 22,5 Juta Masker Gratis

Megapolitan
Anies: Dampak Libur Panjang, Sekarang Kita Saksikan Kenaikan Kasus Covid-19

Anies: Dampak Libur Panjang, Sekarang Kita Saksikan Kenaikan Kasus Covid-19

Megapolitan
104 Warga Petamburan Ikut Rapid Test Massal, 5 Orang Reaktif Covid-19

104 Warga Petamburan Ikut Rapid Test Massal, 5 Orang Reaktif Covid-19

Megapolitan
Dendam Motornya Dihilangkan, Pemuda Bunuh Mantan Bosnya

Dendam Motornya Dihilangkan, Pemuda Bunuh Mantan Bosnya

Megapolitan
Hindari Mobil yang Putar Balik, Truk Boks Terguling di Jalan Benyamin Sueb

Hindari Mobil yang Putar Balik, Truk Boks Terguling di Jalan Benyamin Sueb

Megapolitan
Anies: Stabilitas Jakarta di Tengah Pandemi Tidak Gratis

Anies: Stabilitas Jakarta di Tengah Pandemi Tidak Gratis

Megapolitan
Berkurang, Kini Ada 16 RW di Jakarta yang Masuk Zona Merah

Berkurang, Kini Ada 16 RW di Jakarta yang Masuk Zona Merah

Megapolitan
Gowes Pakai Seli Keliling Dufan hingga Main Sepuasnya Cuma Bayar Rp 50.000, Tertarik?

Gowes Pakai Seli Keliling Dufan hingga Main Sepuasnya Cuma Bayar Rp 50.000, Tertarik?

Megapolitan
1.823 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, Ini Data di 11 Kecamatan

1.823 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, Ini Data di 11 Kecamatan

Megapolitan
Satpol PP DKI Tertibkan 1.483 Baliho dalam Sehari, Termasuk yang Bergambar Rizieq

Satpol PP DKI Tertibkan 1.483 Baliho dalam Sehari, Termasuk yang Bergambar Rizieq

Megapolitan
Agustinus Woro Kembali Panjat Tiang Baliho, Kali Ini Setinggi 30 Meter

Agustinus Woro Kembali Panjat Tiang Baliho, Kali Ini Setinggi 30 Meter

Megapolitan
Kronologi Dugaan Pungutan Liar Bansos Covid-19 oleh Ketua RT di Penjaringan

Kronologi Dugaan Pungutan Liar Bansos Covid-19 oleh Ketua RT di Penjaringan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X