Dianggap duet yang saling melengkapi
Imam berkata, duetnya dengan Idris kelak cukup menawarkan paket komplet yang diinginkan partai-partai politik dalam koalisi PKS agar dapat memenangi Pilkada Depok 2020.
Pertama, IBH berharap, duetnya dengan Idris sanggup meraup sebanyak-banyaknya suara pemilih dengan latar belakang identitas "asli Depok" dan etnis Jawa.
"Pak Idris kan asalnya dari Depok asli, sementara kan saya orang Jawa. Jadi antara 'suku Depok' sebanyak 37 persen (di Kota Depok) dan suku Jawa 35 persen bisa diraih suaranya," ujarnya.
Di luar latar belakang etnisitas yang diharapkan mampu memikat banyak pemilih, Imam juga merasa duetnya dengan Idris cukup komplementer dalam menggaet pemilih lintas usia yang punya preferensi berbeda soal "ketokohan" sosok calon penguasa.
"Pak Idris kan seorang kiai, sementara kan saya style-nya anak muda, mungkin lebih banyak bergerak di bidang anak muda dan kemasyarakatan. Ya biasa saling menutupi untuk mendulang suara," ungkap Imam.
"Beliau (Idris) kenapa memilih saya (sebagai calon wakil), karena saya bisa menutupi kekurangan beliau dalam hal ini. Pak Idris melihat peluang berdampingan dengan saya lebih mudah memenangkan Pilkada 2020," tambahnya.
Imam juga tampak sudah satu frekuensi dengan Idris soal visinya menjalankan pemerintahan di Depok seandainya kelak mendapat mandat.
Ia mengaku bakal mengincar pihak ketiga dalam menggencarkan pembangunan di Kota Depok.
"Dalam artian bukan sekadar membanguan menggunakan APBD, tapi juga bisa partisipatif dari beberapa pihak, juga pihak-pihak swasta yang memungkinkan untuk membangun Kota Depok," kata Imam.
Baca juga: Koalisi Gerindra dan PDI-P Diprediksi Jor-joran Tumbangkan PKS di Pilkada Depok 2020
Visi serupa juga pernah dilontarkan oleh Idris beberapa waktu lalu.
"Visi dalam Pilkada. Yang jelas, dalam pembangunan ekonomi Depok, kita akan gandeng investor," ujar Idris pada Kamis (16/7/2020).
Pasalnya, APBD Kota Depok dianggap tak dapat membiayai seluruh pembangunan kelak, terlebih setelah digempur pandemi Covid-19.
Idris bilang, sebetulnya ia juga mempunyai opsi berutang untuk mendanai pembangunan di Kota Belimbing itu, namun pilihan itu akan ia hindari selama investor mau turun tangan.
"Jadi dalam membangun fasilitas publik, kita arahkan kepada pengusaha, tidak hanya mengandalkan bermodal APBD," jelas dia.