Kompas.com - 14/08/2020, 10:04 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik, di Balai Agung, Balai Kota, Jumat (21/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIWakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik, di Balai Agung, Balai Kota, Jumat (21/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyediakan alternatif pengganti kantong plastik agar masyarakat memiliki banyak pilihan.

Ia mengaku sempat menerima aduan masyarakat yang bingung mencari kantong lain selain kantong plastik terutama untuk belanjaan yang bersifat basah.

"Yang penting jangan plastik kresek konvensional seperti dulu yang sulit terurai sekitar 500 sampai 1.000 tahun. Namun, harus ada pilihan yang membuat masyarakat semakin diuntungkan, dan juga tidak terbebani. Jangan sampai solusinya hanya terbatas dan tidak banyak alternatif," ujar Taufik dalam keterangannya, Kamis (13/8/2020) malam.

Baca juga: Walhi Jakarta Sebut Larangan Kantong Plastik Belum Berjalan Maksimal

Taufik mengatakan, masih banyak toko atau mal yang menggunakan kertas atau spunbond (pp non woven) yang merupakan senyawa polypropylene (plastik konvensional), di mana masih mengandung mikroplastik.

Sementara penggunaan kantong belanja dengan kertas, selain sulit dipakai ulang, bisa menimbulkan masalah baru soal penebangan pohon.

"Sementara kalau pakai polypropylene atau kain spunbond itu adalah bahan yang sama untuk masker, APD, dan sebagainya. Sehingga ada kompetisi dan keterbatasan bahan mentah, yang nanti ujung-ujungnya akan memperbanyak impor bahan tersebut," jelasnya.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini menyarankan Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan penggunaan kantong-kantong dari daun, ranting, anyaman.

"Itu saya lihat bagus sekali. Tetapi memang masih ada keterbatasan terutama dari fungsional yang tidak rapat sehingga air-air bisa keluar atau menetes. Lalu juga lebih cepat rusak sehingga pakai ulangnya terbatas," terang Taufik.

Baca juga: Pembeli Tidak Dikenakan Sanksi jika Langgar Aturan Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta

Untuk itu, Pemprov DKI harus bekerja sama dengan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa memproduksi kantong alternatif.

Salah satu yang paling dimungkinkan adalah kantong berbahan dasar singkong karena tidak akan terkonsentrasi ke kertas atau polypropylene plastik.

"Jadi implementasi Pergub Nomor 142 Tahun 2019 baiknya mengakomodasi solusi-solusi inovatif juga. Yang penting semuanya berubah kearah green mulai dari perilaku, cara pakai kantong harus pakai ulang, sampai material-material inovatif yang ada," tutupnya.

Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat sejak 2 Juli 2020.

Larangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Bagi pelaku usaha yang melanggar, bisa diberi teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, dan pencabutan izin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Terima Kasih Warga Jabodetabek yang Memilih Tidak Mudik

Anies: Terima Kasih Warga Jabodetabek yang Memilih Tidak Mudik

Megapolitan
Arus Lalu Lintas Malam Lebaran di Jalan MH Thamrin Ramai Lancar, Aparat Bersiaga di Bundaran HI

Arus Lalu Lintas Malam Lebaran di Jalan MH Thamrin Ramai Lancar, Aparat Bersiaga di Bundaran HI

Megapolitan
Kawasan Tebet Ramai Didatangi Pembeli Pakaian pada Malam Lebaran

Kawasan Tebet Ramai Didatangi Pembeli Pakaian pada Malam Lebaran

Megapolitan
Larangan Ziarah Kubur Bikin Omzet Penjual Bunga Merosot padahal Sudah Terlanjur Utang

Larangan Ziarah Kubur Bikin Omzet Penjual Bunga Merosot padahal Sudah Terlanjur Utang

Megapolitan
Pantau Protokol Kesehatan Saat Shalat Id, Pemkot Bekasi Kerahkan 13.000 Aparatur

Pantau Protokol Kesehatan Saat Shalat Id, Pemkot Bekasi Kerahkan 13.000 Aparatur

Megapolitan
Hari Ketujuh Larangan Mudik, Pemprov DKI Terima 5.280 Permohonan SIKM

Hari Ketujuh Larangan Mudik, Pemprov DKI Terima 5.280 Permohonan SIKM

Megapolitan
Masjid Keramat Luar Batang Akan Gelar Shalat Id, Kapasitas Hanya 50 Persen

Masjid Keramat Luar Batang Akan Gelar Shalat Id, Kapasitas Hanya 50 Persen

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Minta Warga Laksanakan Shalat Id di Rumah

Wali Kota Jakbar Minta Warga Laksanakan Shalat Id di Rumah

Megapolitan
Jelang Lebaran, Satpol PP Kota Tangerang Tertibkan PKL di Pasar Anyar

Jelang Lebaran, Satpol PP Kota Tangerang Tertibkan PKL di Pasar Anyar

Megapolitan
Jalan Tebet Utara Dalam Ditutup Sementara

Jalan Tebet Utara Dalam Ditutup Sementara

Megapolitan
Kunjungi Panti Sosial, Anies Imbau Warga Peduli dengan Sesama yang Tak Punya Keluarga

Kunjungi Panti Sosial, Anies Imbau Warga Peduli dengan Sesama yang Tak Punya Keluarga

Megapolitan
700 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Konvoi Takbir Keliling di Kota Depok

700 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Konvoi Takbir Keliling di Kota Depok

Megapolitan
Cegah Takbiran Keliling, 760 Personel Gabungan Berpatroli di Kota Tangerang

Cegah Takbiran Keliling, 760 Personel Gabungan Berpatroli di Kota Tangerang

Megapolitan
Kawasan Kota Tua Ditutup pada 12-16 Mei

Kawasan Kota Tua Ditutup pada 12-16 Mei

Megapolitan
Masjid Raya Al-Azhom Tangerang Tak Selenggarakan Shalat Idul Fitri, Besok

Masjid Raya Al-Azhom Tangerang Tak Selenggarakan Shalat Idul Fitri, Besok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X