BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzanna mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Depok telah menggelontorkan dana sekitar Rp 90 miliar untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.

"Lumayan banyak, rincinya saya tidak begitu hafal, sekitar Rp 90-an miliar lah, itu dari mulai tahap pertama," kata Nina kepada wartawan, Jumat (14/8/2020).

Nina mengatakan, sejak mula Pemerintah Kota Depok mengalokasikan dana sekitar Rp 180 miliar untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 di Depok Lampaui Kapasitas Rumah Sakit

Dana itu digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi, mitigasi, pengamanan, serta jaring pengaman sosial (JPS). Hal itu diklaim selaras dengan arahan Kementerian Dalam Negeri.

"Dari kasus muncul awal Maret, kami gunakam BTT (biaya tak terduga) murni kita di APBD, lalu refocusing, ada PSBB, sosialisasi, semua kegiatan menggunakan APBD, tidak ada bantuan pusat," ujar dia.

Bantuan anggaran dari pemerintah pusat baru akan datang dalam beberapa waktu ke depan melalui mekanisme dana insentif daerah (DID).

"Sekarang karena sudah adaptasi kebiasaan baru (AKP), diarahkan untuk program Pemulihan Ekonomi Naisonal (PEN). Kita (Depok) dapat DID tambahan dari pemerintah pusat Rp 13,4 miliar, sebagian juga diarahkan untuk PEN," ujar Nina.

Baca juga: Warga Abai, Pemkot Setengah Hati, Pandemi Covid-19 di Depok bagai Bom Waktu?

Meski demikian, anggaran DID itu belum cair saat ini.

Nina mengklaim, jumlah itu merupakan keputusan pemerintah pusat setelah Kemendagri dan Kementerian Keuangan menerima usulan program PEN di Depok.

"Bantuan DID kami sampaikan program dulu ke Kemendagri dan Kemenkeu, nanti setelah itu baru cair 100 persen. Ini masih usulan, walaupun anggarannya sudah fixed," ungkapnya.