Mikrofon Tak Berfungsi Saat Rapat Paripurna, F-PSI: Apakah Ini Setting-an?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Fraksi DPRD DKI Jakarta menginterupsi dan menolak laporan pertanggungjawaban Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2019.

Rapat tersebut adalah rapat paripurna yang digelar bareng Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sekretaris PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo yang mewakili fraksinya bahkan menuding rapat tersebut sudah di-setting.

Pernyataan ini disampaikan, Anthony ketika mengetahui fasilitasi mic meja wireless (mikrophone) yang disediakan di setiap tempat duduk anggota DPRD tidak berfungsi.

Anthony mengaku harus maju ke depan mimbar untuk bicara menggunakan pengeras suara yang ada di sana saat mendapati fasilitas di mejanya tidak berfungsi.

Baca juga: Protes Pertanggungjawaban APBD 2019, F-PAN DPRD DKI: Harus Transparan, apalagi ke Dewan

"Mikrophone-nya enggak ada. Saya enggak ngerti apakah ini setting atau apa," ucap Anthony, di Gedung DPRD DKI sepertu rekaman yang diterima Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Dia bahkan mengatakan pengeras suara itu sengaja dicabut oleh oknum tertentu dalam rapat ini. 

Peristiwa ini, kata dia, baru terjadi kali ini selama dia ikut rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta.

"Baru kali ini saya lihat rapat paripurna, anggota DPRD tidak diberikan mikrophone, dicabutin dari mejanya, satu per satu dipretelin," tuturnya.

Anthony mengaku heran karena hanya mikrofon pimpinan rapat yakni Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang berfungsi.

"Hanya pimpinan, gubernur dan wagub di atas saja. Biasanya setiap satu meja ada satu. Kita lagi suasana Covid-19, enggak mungkin saya buka masker teriak-teriak interupsi. Kita harusnya disediakan mikrofon seperti biasanya. Cabutnya itu kan susah, 106. Kabel-kabel dicabut semua. Ada apa?" kata dia.

Baca juga: Tolak Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019, 4 Fraksi DPRD DKI Walk Out dari Rapat Paripurna

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Raperda P2APBD DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota DPRD DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana di tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna. Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci.

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim.

Tak hanya Hakim, Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.

Ia menyinggung dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).

August juga menyebutkan Pemprov DKI tak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.

"Kami fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," ucap August.