Diarak Massa Saat Daftar ke KPU, Bacalon Walkot Depok Pradi Supriatna Ditegur Mendagri

Kompas.com - 11/09/2020, 16:22 WIB
Bakal calon wali kota Depok, Pradi Supriatna (kanan) dan wakilnya, Afifah Alia (kiri) dari poros Gerindra-PDI-P mendaftarkan diri ke KPU Kota Depok, Jumat (4/9/2020). IstimewaBakal calon wali kota Depok, Pradi Supriatna (kanan) dan wakilnya, Afifah Alia (kiri) dari poros Gerindra-PDI-P mendaftarkan diri ke KPU Kota Depok, Jumat (4/9/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon wali kota Depok Pradi Supriatna masuk dalam daftar 5 calon kepala daerah berstatus petahana di Indonesia yang mendapatkan teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Mendapat teguran tertulis karena menggelar arak-arakan massa dalam kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon wali kota Depok dan wakil wali kota Depok Tahun 2020 di KPU Kota Depok," ujar staf khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, Jumat (11/9/2020).

Pradi Supriatna mendaftarkan diri ke KPU Kota Depok pada Jumat (4/9/2020) pekan lalu.

Dalam perjalanan menuju kantor KPU Kota Depok di Pancoran Mas, sejumlah pendukungnya menggelar arak-arakan hingga menguasai badan jalan.

Baca juga: Umbar Janji Idris Versus Pradi, Sesama Petahana yang Bentrok di Pilkada Depok

Kompas.com berupaya meminta tanggapan Pradi mengenai teguran keras ini, namun permintaan wawancara via WhatsApp maupun telepon belum ditanggapi hingga berita ini disusun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Upaya konfirmasi melalui WhatsApp dan telepon kepada Ketua Tim Pemenangan Pradi Supriatna-Afifah Alia, Nurozi, juga tidak digubris sampai sekarang.

Secara keseluruhan, ada 72 calon kepala daerah yang bakal bertarung di Pilkada Depok 2020 kena teguran keras Tito Karnavian.

Mayoritas teguran karena para bakal calon kepala daerah petahana itu melanggar protokol kesehatan saat tahapan pilkada.

"Para pelanggar ketentuan diberikan teguran yang diikuti oleh sanksi lebih berat bila pelanggaran berulang. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan UU maupun Peraturan KPU," tambah Kastorius dalam keterangan tertulis, kemarin.

Baca juga: 10 Janji Pradi-Afifah di Pilkada Depok, Salah Satunya Berobat Gratis dengan KTP

"Saat ini, sanksi sedang disiapkan bagi mereka yang sudah ditegur, tetapi masih melakukan pelanggaran," ujarnya.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Megapolitan
Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Megapolitan
Anies Minta Banjir di Jakarta Harus Surut dalam 6 Jam, Ini Penjelasan Wagub

Anies Minta Banjir di Jakarta Harus Surut dalam 6 Jam, Ini Penjelasan Wagub

Megapolitan
Anies Instruksikan Seluruh Wali Kota Antisipasi Banjir pada Musim Hujan

Anies Instruksikan Seluruh Wali Kota Antisipasi Banjir pada Musim Hujan

Megapolitan
Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Tidak Semua Bansos Dihentikan di Jakarta, Ini Program yang Masih Berlanjut

Tidak Semua Bansos Dihentikan di Jakarta, Ini Program yang Masih Berlanjut

Megapolitan
Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Megapolitan
Sudin Pendidikan Jaksel Yakin Tak Ada Klaster Covid-19 PTM di Wilayahnya

Sudin Pendidikan Jaksel Yakin Tak Ada Klaster Covid-19 PTM di Wilayahnya

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Jumat, 24 September

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Jumat, 24 September

Megapolitan
Akhir Pelarian Perampok yang Bacok Korbannya di Cipulir, Pelaku Terlilit Utang Judi Togel

Akhir Pelarian Perampok yang Bacok Korbannya di Cipulir, Pelaku Terlilit Utang Judi Togel

Megapolitan
Fakta Penyegelan 6 TPS Liar di Kota Tangerang: Diadukan oleh Warga, Pengelola Pasrah

Fakta Penyegelan 6 TPS Liar di Kota Tangerang: Diadukan oleh Warga, Pengelola Pasrah

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

Megapolitan
UPDATE 23 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 147 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 147 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.