Awasi 25 Persen Pegawai yang Bekerja di Kantor, Pemprov DKI Buat Jadwal Sidak hingga Minta Laporan

Kompas.com - 14/09/2020, 15:09 WIB
Pekerja yang menggunakan masker saat berjalan menuju kantor masing-masing di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. PSBB Jakarta 14 September 2020Pekerja yang menggunakan masker saat berjalan menuju kantor masing-masing di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, Dinasnya memperketat pengawasan bagi seluruh kantor dan perusahaan terutama untuk perusahaan non esensial saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid dua ini.

Diketahui, perusahaan non esensial di DKI bisa beroperasi dengan syarat hanya 25 persen pegawai yang bekerja dari kantor.

Menurut Andri, langkah untuk bisa mengawasi 25 persen pegawai yang bekerja dari kantor ini adalah menyusun jadwal pemeriksaan ke kantor atau perusahaan.

"Kita juga melakukan pemeriksaan atau pengawasan dari jadwal yang sudah kita susun, juga kita melakukan dari pengaduan-pengaduan masyarakat," ucap Andri saat dihubungi, Senin (14/9/2020).

Baca juga: PSBB Jakarta Dimulai Hari Ini, Simak 17 Aturan Baru yang Wajib Dipatuhi Warga

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini mengungkapkan, ada 25 tim dari Disnakertransgi yang akan mengawasi seluruh perusahaan di DKI.

Satu tim pengawas diutus untuk mengawasi dan mengecek protokol kesehatan pada tiga perusahaan dalam satu hari.

"Kita sekarang ini membentuk 1 sudin (suku dinas) itu 5 tim. Di mana tim itu terdiri dari 4 orang, jadi di DKI ada sekitar 25 tim. Sebanyak 25 tim itu per tim kita targetkan satu hari minimal bisa melakukan pengawasan 3 perkantoran," jelasnya.

Selain memeriksa langsung, Andri juga meminta perusahaan untuk dengan jujur melaporkan kepada Disnakertransgi soal jumlah karyawan yang bekerja dari kantor.

Baca juga: Satpol PP Jaktim Kewalahan Awasi Perkantoran yang Langgar PSBB

Terkait aturan yang berpotensi dilanggar oleh pihak perusahaan, masyarakat juga bisa melaporkan ke Disnakertransgi.

"Kita punya data wajib lapor, ini datanya tidak hanya saat Covid. Sebelum pun sudah melakukan. Misalnya perusahaan X kita tau perusahaan apa, di mana, jumlah pekerjanya, kita tau. Nanti kita lihat dari daftar absen yang masuk pada hari itu dan kita cek di lapangan. Betul enggak, kelihatan. Baik kita cek secara administrasi maupun lapangan," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Majalah Bobo yang Berulang Tahun Kemarin, Benarkah Bukan dari Indonesia?

Fakta Majalah Bobo yang Berulang Tahun Kemarin, Benarkah Bukan dari Indonesia?

Megapolitan
Polisi Tangkap Petugas Derek Liar yang Paksa Sopir Truk di Tol Halim

Polisi Tangkap Petugas Derek Liar yang Paksa Sopir Truk di Tol Halim

Megapolitan
186 Perusahaan di Jakpus Kena Sanksi karena Langgar Protokol Kesehatan

186 Perusahaan di Jakpus Kena Sanksi karena Langgar Protokol Kesehatan

Megapolitan
Dini Hari, Warga Saksikan Gerombolan Bermotor Serang Pemuda yang Nongkrong di Warkop Jagakarsa

Dini Hari, Warga Saksikan Gerombolan Bermotor Serang Pemuda yang Nongkrong di Warkop Jagakarsa

Megapolitan
Viral Video Sopir Truk Keluhkan Oknum Derek Liar di Tol Halim, Ini Komentar Jasa Marga

Viral Video Sopir Truk Keluhkan Oknum Derek Liar di Tol Halim, Ini Komentar Jasa Marga

Megapolitan
Pemkot Minta Tugu Pamulang Jadi Aset Tangsel, Wagub Banten: Tinggal Usulkan

Pemkot Minta Tugu Pamulang Jadi Aset Tangsel, Wagub Banten: Tinggal Usulkan

Megapolitan
BPBD DKI: 8 Wilayah di Jakarta Timur Berpotensi Hujan Disertai Petir Siang-Sore Ini

BPBD DKI: 8 Wilayah di Jakarta Timur Berpotensi Hujan Disertai Petir Siang-Sore Ini

Megapolitan
Datang Dari Eropa, Begini Spesifikasi Robot Damkar Pemprov DKI yang Kelebihan Bayar Rp 6,5 Miliar

Datang Dari Eropa, Begini Spesifikasi Robot Damkar Pemprov DKI yang Kelebihan Bayar Rp 6,5 Miliar

Megapolitan
Belum Ada Anggaran, Pemprov Banten Tunda Revitalisasi Tugu Pamulang

Belum Ada Anggaran, Pemprov Banten Tunda Revitalisasi Tugu Pamulang

Megapolitan
Sejarawan Minta Pemerintah Beli Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo untuk Dijadikan Museum

Sejarawan Minta Pemerintah Beli Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo untuk Dijadikan Museum

Megapolitan
Sedang Mencecar Bima Arya tapi Dipotong JPU, Rizieq Shihab Bentak Jaksa: Anda Kriminalisasi Pasien

Sedang Mencecar Bima Arya tapi Dipotong JPU, Rizieq Shihab Bentak Jaksa: Anda Kriminalisasi Pasien

Megapolitan
JPO yang Jadi Akses Tawuran di Johar Baru Belum Bisa Dibongkar, Ada Prosedur Panjang

JPO yang Jadi Akses Tawuran di Johar Baru Belum Bisa Dibongkar, Ada Prosedur Panjang

Megapolitan
Wagub Banten Minta Tugu Pamulang Dibongkar agar Tak Jadi Polemik

Wagub Banten Minta Tugu Pamulang Dibongkar agar Tak Jadi Polemik

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 15 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 15 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bogor Hari Ini, 15 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bogor Hari Ini, 15 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X