Awasi 25 Persen Pegawai yang Bekerja di Kantor, Pemprov DKI Buat Jadwal Sidak hingga Minta Laporan

Kompas.com - 14/09/2020, 15:09 WIB
Pekerja yang menggunakan masker saat berjalan menuju kantor masing-masing di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. PSBB Jakarta 14 September 2020Pekerja yang menggunakan masker saat berjalan menuju kantor masing-masing di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, Dinasnya memperketat pengawasan bagi seluruh kantor dan perusahaan terutama untuk perusahaan non esensial saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid dua ini.

Diketahui, perusahaan non esensial di DKI bisa beroperasi dengan syarat hanya 25 persen pegawai yang bekerja dari kantor.

Menurut Andri, langkah untuk bisa mengawasi 25 persen pegawai yang bekerja dari kantor ini adalah menyusun jadwal pemeriksaan ke kantor atau perusahaan.

"Kita juga melakukan pemeriksaan atau pengawasan dari jadwal yang sudah kita susun, juga kita melakukan dari pengaduan-pengaduan masyarakat," ucap Andri saat dihubungi, Senin (14/9/2020).

Baca juga: PSBB Jakarta Dimulai Hari Ini, Simak 17 Aturan Baru yang Wajib Dipatuhi Warga

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini mengungkapkan, ada 25 tim dari Disnakertransgi yang akan mengawasi seluruh perusahaan di DKI.

Satu tim pengawas diutus untuk mengawasi dan mengecek protokol kesehatan pada tiga perusahaan dalam satu hari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita sekarang ini membentuk 1 sudin (suku dinas) itu 5 tim. Di mana tim itu terdiri dari 4 orang, jadi di DKI ada sekitar 25 tim. Sebanyak 25 tim itu per tim kita targetkan satu hari minimal bisa melakukan pengawasan 3 perkantoran," jelasnya.

Selain memeriksa langsung, Andri juga meminta perusahaan untuk dengan jujur melaporkan kepada Disnakertransgi soal jumlah karyawan yang bekerja dari kantor.

Baca juga: Satpol PP Jaktim Kewalahan Awasi Perkantoran yang Langgar PSBB

Terkait aturan yang berpotensi dilanggar oleh pihak perusahaan, masyarakat juga bisa melaporkan ke Disnakertransgi.

"Kita punya data wajib lapor, ini datanya tidak hanya saat Covid. Sebelum pun sudah melakukan. Misalnya perusahaan X kita tau perusahaan apa, di mana, jumlah pekerjanya, kita tau. Nanti kita lihat dari daftar absen yang masuk pada hari itu dan kita cek di lapangan. Betul enggak, kelihatan. Baik kita cek secara administrasi maupun lapangan," kata dia.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begal Motor Beraksi Dini Hari di Bintaro, Korban Alami Luka Bacok

Begal Motor Beraksi Dini Hari di Bintaro, Korban Alami Luka Bacok

Megapolitan
Anies Disuntik Vaksin Covid-19 AstraZeneca Dosis Kedua

Anies Disuntik Vaksin Covid-19 AstraZeneca Dosis Kedua

Megapolitan
3.362 Orang Kunjungi TMII, Taman Burung Paling Diminati

3.362 Orang Kunjungi TMII, Taman Burung Paling Diminati

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 Jakarta Turun, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,3 Persen

Kasus Aktif Covid-19 Jakarta Turun, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,3 Persen

Megapolitan
Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Megapolitan
Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Megapolitan
Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

Megapolitan
Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Megapolitan
Soal Penyebab Kecelakaan 'Adu Banteng' di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Soal Penyebab Kecelakaan "Adu Banteng" di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Megapolitan
Motor 'Adu Banteng', Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Motor "Adu Banteng", Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Megapolitan
Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.