Mengaku Sudah Bekerja Maksimal, Ketua Pansus Banjir DKI: Kuncinya Ada di Gubernur

Kompas.com - 19/10/2020, 20:49 WIB
Pengendara motor melintasi banjir di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu (8/2) dini hari membuat sejumlah kawasan di Ibu Kota terendam banjir. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPengendara motor melintasi banjir di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu (8/2) dini hari membuat sejumlah kawasan di Ibu Kota terendam banjir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, pansus berupaya mencari sejumlah solusi penanganan banjir di Ibu Kota.

Meski demikian, Zita berujar keputusan terakhir tetap berada di pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mau menjalankan atau tidak rekomendasi tersebut.

Pansus tidak mau disalahkan atas bencana alam tahunan ini, karena mereka sudah membentuk pansus untuk mendapat jalan keluar mengatasi banjir Jakarta.

"Tidak lagi nanti DPRD yang disalahkan karena DPRD sudah maksimal, sudah mengadakan pansus, mengundang expert, melakukan diskusi panjang, dan memberi rekomendasi, tapi tetap yang menjalankan adalah eksekutif. Jadi kuncinya ada di pak Gubernur," kata Zita dalam rekaman yang diterima, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Wagub DKI Minta Warga Turut Buat Sumur Resapan untuk Cegah Banjir

Adapun, pada agenda hari ini, Pansus Banjir mengundang sejumlah pakar membicarakan masalah ini, di antaranya Pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia; Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga dan Yayat Supriyatna.

Masukan mereka terkait penangan banjir Jakarta akan diteruskan ke Anies Baswedan.

"Jadi Pansus Banjir Insya Allah akan bekerja cepat. Bulan ini kami akan memberi rekomendasi ke depannya bagaimana secara program maupun anggaran DKI Jakarta sehingga nanti hasil rekomendasi kami bisa dibaca publik," ucap Zita.

Saat ini, Pansus Banjir masih dalam tahap menyusun rekomendasi penanganan jangka pangjang untuk menuntaskan banjir DKI.

"Ya masih dibuat. Jadi di DKI Jakarta memang belum ada master plan, bukan master plan infrastruktur ya, kalau infrastruktur sudah ada di RPJMD dan di rencana jangka panjang," tuturnya.

Diketahui, Pansus Banjir terbentuk setelah adanya banjir besar pada awal tahun 2020.

Mereka berwacana untuk menyelidiki banjir pada awal tahun dan juga membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi permasalahan tahun itu.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco menuturkan bahwa untuk menyelidiki banjir besar dan mencari solusi ini maka dibutuhkan pansus.

"Bencana kali ini dampaknya lebih luas sehingga karena DPRD adalah wakil rakyat dan DPRD harus bicara untuk rakyat, maka kita bersepakat sepertinya akan mengajukan kepada pimpinan supaya kita membentuk suatu tim panitia khusus (pansus) untuk mencari mengenai fakta dan data serta apa penyebab utama terjadinya banjir," ucap Basri, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020).

Akhirnya Pansus Banjir pun terbentuk sekitar bulan Februari 2020 yang diketuai oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Megapolitan
Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Megapolitan
Dudung Abdurachman, Loper Koran Jadi Jenderal

Dudung Abdurachman, Loper Koran Jadi Jenderal

Megapolitan
UPDATE 24 November: Naik Terus, Jumlah Pasien Covid-19 di Depok 1.823 Orang

UPDATE 24 November: Naik Terus, Jumlah Pasien Covid-19 di Depok 1.823 Orang

Megapolitan
UPDATE 24 November: Bertambah 20 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 2.400

UPDATE 24 November: Bertambah 20 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 2.400

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Besar Jabodetabek Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Besar Jabodetabek Hujan Hari Ini

Megapolitan
Perkantoran Disebut Lokasi Rawan Pelanggaran Prokes

Perkantoran Disebut Lokasi Rawan Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Anies: Rasio Tracing Covid-19 di Jakarta 1:12

Anies: Rasio Tracing Covid-19 di Jakarta 1:12

Megapolitan
Agustinus Panjat Tower Baliho Lagi, Polisi Sebut Itu Upaya Cari Sensasi

Agustinus Panjat Tower Baliho Lagi, Polisi Sebut Itu Upaya Cari Sensasi

Megapolitan
1 Camat dan 1 Kepala Dinas di Kota Bogor Positif Covid-19

1 Camat dan 1 Kepala Dinas di Kota Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Update 24 November: 273 Pasien Positif Covid-19 di Kota Tangerang Masih Dirawat

Update 24 November: 273 Pasien Positif Covid-19 di Kota Tangerang Masih Dirawat

Megapolitan
Anies: Pengerukan Waduk Pondok Ranggon Capai 80 Persen

Anies: Pengerukan Waduk Pondok Ranggon Capai 80 Persen

Megapolitan
Simpan Rp 800 Juta Uang Palsu Siap Edar, 2 Lansia Ditangkap

Simpan Rp 800 Juta Uang Palsu Siap Edar, 2 Lansia Ditangkap

Megapolitan
Satpol PP Jakbar Kumpulkan Rp 1,5 Miliar Denda dari Pelanggar Prokes

Satpol PP Jakbar Kumpulkan Rp 1,5 Miliar Denda dari Pelanggar Prokes

Megapolitan
Warga Tak Kooperatif, Polisi Sulit Cari Pelaku Tawuran di Johar Baru

Warga Tak Kooperatif, Polisi Sulit Cari Pelaku Tawuran di Johar Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X