Ini 6 Aturan Baru dalam Perda Penanggulangan Covid-19, Siap-siap Denda Jutaan Rupiah jika Melanggar

Kompas.com - 20/10/2020, 08:07 WIB
Operasi Yustisi di Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (17/10/2020). Sejumlah warga yang kedapatan melanggar PSBB sedang melakukan sanksi sosial. Selain sanksi sosial, warga yang melanggar juga dapat membayar denda. Dok. Humas Polres Metro Jakarta BaratOperasi Yustisi di Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (17/10/2020). Sejumlah warga yang kedapatan melanggar PSBB sedang melakukan sanksi sosial. Selain sanksi sosial, warga yang melanggar juga dapat membayar denda.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19 resmi disahkan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang didampingi dua wakilnya, Suhaimi dan Mohamad Taufik. Sementara dari pihak Pemprov DKI Jakarta dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Setelah disahkan, Perda diserahkan secara resmi kepada Ariza selaku pimpinan eksekutif yang hadir.

Perlu diketahui, Perda Penanggulangan Covid-19 itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.

Perda dibentuk agar penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat dan lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (pergub) sebelumnya yang menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.

Baca juga: Perda Penanganan Covid-19 Disahkan DPRD DKI

Perda tersebut berisi 11 bab dan 35 pasal yang di dalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanganan Covid-19. Namun, sanksi pidana dihapuskan dari aturan dalam perda.

Kompas.com merangkum enam aturan baru yang tertuang dalam Perda Penanggulangan Covid-19.

1. Sanksi denda bagi yang tolak tes PCR atau vaksin

Warga DKI Jakarta yang menolak melakukan rapid test atau swab test menggunakan metode PCR dapat dikenakan denda maksimal Rp 5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 Juta," bunyi Pasal 29 Perda Penanggulangan Covid-19.

Tak hanya mengenai tes, warga yang menolak divaksin atau diobati juga bisa dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp 5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta," bunyi Pasal 30.

2. Denda bagi warga yang jemput paksa jenazah Covid-19

Pasal lainnya juga mengatur pengurusan jenazah. Jenazah positif Covid-19 maupun berstatus probable di DKI Jakarta dilarang dibawa pulang dari rumah sakit tanpa izin dari petugas kesehatan.

Baca juga: Dihapus, Tak Ada Sanksi Pidana Dalam Perda Penanganan Covid-19 di Jakarta

Apabila ada anggota keluarga nekat membawa jenazah Covid-19 tanpa izin dari petugas kesehatan, mereka dapat dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp 5 juta.

Aturan sanksi denda itu tertuang dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19.

"Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus probable atau konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta," bunyi Pasal 31 Ayat 1.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Megapolitan
Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Megapolitan
Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Megapolitan
Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Megapolitan
FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

Megapolitan
Janji Anies dan Kritik soal Syarat NIK dan KK pada Smart E-budgeting

Janji Anies dan Kritik soal Syarat NIK dan KK pada Smart E-budgeting

Megapolitan
MER-C Sebut Rizieq Shihab Dapat Perlakuan Tak Beretika dari Bima Arya

MER-C Sebut Rizieq Shihab Dapat Perlakuan Tak Beretika dari Bima Arya

Megapolitan
Kasus Meningkat, Pusat Karantina Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Hampir Penuh

Kasus Meningkat, Pusat Karantina Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Hampir Penuh

Megapolitan
RS Ummi Dapat Teguran Keras, MER-C: Seharusnya Bima Arya Percaya Penuh pada RS

RS Ummi Dapat Teguran Keras, MER-C: Seharusnya Bima Arya Percaya Penuh pada RS

Megapolitan
Di Tengah Polemik Tes Swab, Rizieq Shihab Pergi Tinggalkan RS Ummi

Di Tengah Polemik Tes Swab, Rizieq Shihab Pergi Tinggalkan RS Ummi

Megapolitan
Kontroversi Tes Swab Diam-diam Rizieq Shihab yang Berbuntut Kasus Hukum...

Kontroversi Tes Swab Diam-diam Rizieq Shihab yang Berbuntut Kasus Hukum...

Megapolitan
Modus Pencabulan Bocah di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi hingga Imingi Bertemu Artis

Modus Pencabulan Bocah di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi hingga Imingi Bertemu Artis

Megapolitan
Terus Bertambah, Ini Sederet Pejabat yang Dicopot Akibat Kerumunan Massa Rizieq

Terus Bertambah, Ini Sederet Pejabat yang Dicopot Akibat Kerumunan Massa Rizieq

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakut, Jaktim, dan Jaksel Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakut, Jaktim, dan Jaksel Hujan Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X