Ini 6 Aturan Baru dalam Perda Penanggulangan Covid-19, Siap-siap Denda Jutaan Rupiah jika Melanggar

Kompas.com - 20/10/2020, 08:07 WIB
Operasi Yustisi di Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (17/10/2020). Sejumlah warga yang kedapatan melanggar PSBB sedang melakukan sanksi sosial. Selain sanksi sosial, warga yang melanggar juga dapat membayar denda. Dok. Humas Polres Metro Jakarta BaratOperasi Yustisi di Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (17/10/2020). Sejumlah warga yang kedapatan melanggar PSBB sedang melakukan sanksi sosial. Selain sanksi sosial, warga yang melanggar juga dapat membayar denda.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19 resmi disahkan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang didampingi dua wakilnya, Suhaimi dan Mohamad Taufik. Sementara dari pihak Pemprov DKI Jakarta dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Setelah disahkan, Perda diserahkan secara resmi kepada Ariza selaku pimpinan eksekutif yang hadir.

Perlu diketahui, Perda Penanggulangan Covid-19 itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.

Perda dibentuk agar penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat dan lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (pergub) sebelumnya yang menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.

Baca juga: Perda Penanganan Covid-19 Disahkan DPRD DKI

Perda tersebut berisi 11 bab dan 35 pasal yang di dalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanganan Covid-19. Namun, sanksi pidana dihapuskan dari aturan dalam perda.

Kompas.com merangkum enam aturan baru yang tertuang dalam Perda Penanggulangan Covid-19.

1. Sanksi denda bagi yang tolak tes PCR atau vaksin

Warga DKI Jakarta yang menolak melakukan rapid test atau swab test menggunakan metode PCR dapat dikenakan denda maksimal Rp 5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 Juta," bunyi Pasal 29 Perda Penanggulangan Covid-19.

Tak hanya mengenai tes, warga yang menolak divaksin atau diobati juga bisa dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp 5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta," bunyi Pasal 30.

2. Denda bagi warga yang jemput paksa jenazah Covid-19

Pasal lainnya juga mengatur pengurusan jenazah. Jenazah positif Covid-19 maupun berstatus probable di DKI Jakarta dilarang dibawa pulang dari rumah sakit tanpa izin dari petugas kesehatan.

Baca juga: Dihapus, Tak Ada Sanksi Pidana Dalam Perda Penanganan Covid-19 di Jakarta

Apabila ada anggota keluarga nekat membawa jenazah Covid-19 tanpa izin dari petugas kesehatan, mereka dapat dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp 5 juta.

Aturan sanksi denda itu tertuang dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19.

"Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus probable atau konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta," bunyi Pasal 31 Ayat 1.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Terbatas, Pemkot Bekasi Minta Bantuan Ridwan Kamil untuk Proyek Normalisasi Kali Bekasi

Anggaran Terbatas, Pemkot Bekasi Minta Bantuan Ridwan Kamil untuk Proyek Normalisasi Kali Bekasi

Megapolitan
Kawalcovid19: Korban Jiwa Covid-19 Jakarta Seperti 3 Kali Tragedi 911

Kawalcovid19: Korban Jiwa Covid-19 Jakarta Seperti 3 Kali Tragedi 911

Megapolitan
Robby Abbas, Mantan Muncikari Artis yang Kembali Ditangkap karena Sabu

Robby Abbas, Mantan Muncikari Artis yang Kembali Ditangkap karena Sabu

Megapolitan
Proyek Normalisasi Kali Bekasi Resmi Dimulai untuk Kendalikan Banjir

Proyek Normalisasi Kali Bekasi Resmi Dimulai untuk Kendalikan Banjir

Megapolitan
Satpol PP Tutup 4 Kafe di Jakpus karena Langgar Jam Operasional

Satpol PP Tutup 4 Kafe di Jakpus karena Langgar Jam Operasional

Megapolitan
KawalCovid19: Tingkat Kematian Pasien di DKI Meningkat hingga 2,8 Persen

KawalCovid19: Tingkat Kematian Pasien di DKI Meningkat hingga 2,8 Persen

Megapolitan
Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara: Assyifa, kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara: Assyifa, kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Megapolitan
Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Megapolitan
Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Megapolitan
Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Isi Pleidoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Isi Pleidoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X