Ini 6 Aturan Baru dalam Perda Penanggulangan Covid-19, Siap-siap Denda Jutaan Rupiah jika Melanggar

Kompas.com - 20/10/2020, 08:07 WIB
Operasi Yustisi di Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (17/10/2020). Sejumlah warga yang kedapatan melanggar PSBB sedang melakukan sanksi sosial. Selain sanksi sosial, warga yang melanggar juga dapat membayar denda. Dok. Humas Polres Metro Jakarta BaratOperasi Yustisi di Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (17/10/2020). Sejumlah warga yang kedapatan melanggar PSBB sedang melakukan sanksi sosial. Selain sanksi sosial, warga yang melanggar juga dapat membayar denda.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19 resmi disahkan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang didampingi dua wakilnya, Suhaimi dan Mohamad Taufik. Sementara dari pihak Pemprov DKI Jakarta dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Setelah disahkan, Perda diserahkan secara resmi kepada Ariza selaku pimpinan eksekutif yang hadir.

Perlu diketahui, Perda Penanggulangan Covid-19 itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.

Perda dibentuk agar penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat dan lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (pergub) sebelumnya yang menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.

Baca juga: Perda Penanganan Covid-19 Disahkan DPRD DKI

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perda tersebut berisi 11 bab dan 35 pasal yang di dalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanganan Covid-19. Namun, sanksi pidana dihapuskan dari aturan dalam perda.

Kompas.com merangkum enam aturan baru yang tertuang dalam Perda Penanggulangan Covid-19.

1. Sanksi denda bagi yang tolak tes PCR atau vaksin

Warga DKI Jakarta yang menolak melakukan rapid test atau swab test menggunakan metode PCR dapat dikenakan denda maksimal Rp 5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 Juta," bunyi Pasal 29 Perda Penanggulangan Covid-19.

Tak hanya mengenai tes, warga yang menolak divaksin atau diobati juga bisa dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp 5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta," bunyi Pasal 30.

2. Denda bagi warga yang jemput paksa jenazah Covid-19

Pasal lainnya juga mengatur pengurusan jenazah. Jenazah positif Covid-19 maupun berstatus probable di DKI Jakarta dilarang dibawa pulang dari rumah sakit tanpa izin dari petugas kesehatan.

Baca juga: Dihapus, Tak Ada Sanksi Pidana Dalam Perda Penanganan Covid-19 di Jakarta

Apabila ada anggota keluarga nekat membawa jenazah Covid-19 tanpa izin dari petugas kesehatan, mereka dapat dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp 5 juta.

Aturan sanksi denda itu tertuang dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19.

"Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus probable atau konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta," bunyi Pasal 31 Ayat 1.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

Megapolitan
Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Megapolitan
Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Megapolitan
Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Megapolitan
Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Megapolitan
Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Megapolitan
Pemkot Tangerang Mau Fokus Gencarkan Vaksinasi, Wali Kota: Mumpung Kasus Covid-19 Turun

Pemkot Tangerang Mau Fokus Gencarkan Vaksinasi, Wali Kota: Mumpung Kasus Covid-19 Turun

Megapolitan
Turun Drastis, Kini Ada 7 RT Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Turun Drastis, Kini Ada 7 RT Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Tambah 1.601 Kasus Covid-19 di Jakarta, 2.506 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Agustus: Tambah 1.601 Kasus Covid-19 di Jakarta, 2.506 Pasien Sembuh

Megapolitan
Terjaring Razia Masker di Cakung, Pengendara Ini Pilih Sanksi Lafalkan Pancasila, tapi Justru Tak Hafal

Terjaring Razia Masker di Cakung, Pengendara Ini Pilih Sanksi Lafalkan Pancasila, tapi Justru Tak Hafal

Megapolitan
Tukang Parkir Minimarket di Koja Ditusuk Orang Tak Dikenal, Kini Dirawat di RS

Tukang Parkir Minimarket di Koja Ditusuk Orang Tak Dikenal, Kini Dirawat di RS

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Karang Taruna Gadungan di Ciputat

Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Karang Taruna Gadungan di Ciputat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X