Guru, Pegawai Stasiun, hingga Petugas Damkar Juga Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Bekasi

Kompas.com - 22/10/2020, 10:08 WIB
Ilustrasi vaksin corona SHUTTERSTOCK/PalSandIlustrasi vaksin corona
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi sedang mendata warganya yang akan mendapat vaksin Covid-19 tahap pertama pada awal Januari 2021.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati mengatakan, ada beberapa sektor yang diprioritaskan untuk mendapat vaksin tahap pertama.

Salah satunya ada kelompok dari bidang pendidikan atau guru yang akan mendapat jatah sekitar 12.781 vaksin.

"Jadi yang kita prioritaskan masyarakat yang berumur 18-59 tahun. Hanya guru nantinya yang divaksin," ujar Tanti kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Selain guru, ada pejabat publik yang diprioritaskan untuk mendapat vaksin, yaitu TNI Polri. Rencananya ada 1.875 anggota  TNI Polri yang mendapat vaksin.

Baca juga: Pjs Wali Kota Sebut Depok Dapat Jatah 392.000 Vaksin Covid-19 pada Tahap Pertama

Kemudian, ada 200 pegawai stasiun kereta api dan 1.000 pemadam kebakaran yang diajukan untuk mendapat vaksin.

"Untuk petugas air PAM dan PLN ada 200 orang. Kemudian, kelompok risiko lain usia produktif di sektor perekonomian ada 31.829 orang yang diajukan dapat vaksin," ucap Tanti.

Lalu, ada kelompok usia produktif yang tinggal di permukiman padat diajukan ada 390.298 yang mendapat vaksin.

Kemudian, kontak tracking diajukan 10.000 orang mendapat vaksin. Sementara, ada 23.000 aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN yang bekerja di bagian administrator mendapat jatah vaksin.

"Lalu, ada 8.167 pegawai yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan diajukan mendapat vaksin," ucap dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X