DPRD DKI Gelar Rapat Anggaran di Puncak, Pengamat: Bahas APBD Jabar?

"Jadi supaya fokus, kami selenggarakan pembahasannya di sana," ujar dia.

Dia menambahkan, pembahasan KUA-PPAS 2021 sulit dilakukan jika melalui Zoom. Jika diselenggarakan secara tatap muka di Gedung DPRD DKI Jakarta, masih tidak memungkinkan karena tempat yang sempit.

Baca juga: Menanti Smart E-Budgeting ala Anies untuk Saring Anggaran Janggal...

"Pertimbangannya itu, makanya Bamus (Badan Musyawarah) memutuskan menyelenggarakan di sana (Puncak)," kata dia.

Adapun saat ini DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas Rancangan  APBD DKI Jakarta 2021. Pembahasan ini sudah molor dari jadwal.

Adapun agenda kegiatan yang seharusnya tercantum dalam situs DPRD DKI Jakarta juga tidak selalu dicantumkan, seperti yang terjadi hari ini.

Rapat anggaran di Puncak pun tidak disiarkan melalui live streaming. Hal ini membuat akses informasi menjadi serba terbatas.

Padahal, soal transparansi proses penganggaran di DPRD DKI tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaraan.

Akhir tahun lalu, contohnya, proses penganggaran RAPBD DKI Jakarta 2020 menjadi heboh gara-gara alokasi anggaran lem Aibon sebesar Rp 82 miliar dalam pos anggaran Dinas Pendidikan.

Jumlah itu dinilai tidak realistis, apalagi dituliskan untuk dialokasikan kepada 37.500 siswa. Satu bulan, satu siswa mendapat jatah dua lem Aibon.

Temuan itu pertama kali diungkap oleh anggota dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. Setelah itu, PSI dan sejumlah fraksi lain mulai membuka anggaran-anggaran fantastis lain dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).