Kompas.com - 02/12/2020, 19:32 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekertaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, usulan kenaikan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta masih kecil dibandingkan jumlah APBD yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

"Kita lihat di DKI Jakarta sebenarnya kalau melihat dari APBD kita ini kecil ya," kata Achmad saat dihubungi melalui telepon, Rabu (2/12/2020).

Dia menyebut, daerah lain memakan porsi yang lebih besar untuk anggaran kegiatan Dewan, bahkan ada yang mencapai 3,3 persen dari APDB.

"Di daerah lain ada yang 3,3 persen, nah sementara di DKI masih nol koma," ujar Achmad.

Baca juga: Minta Tunjangan DPRD DKI Dinaikkan di Tengah Pandemi, F-Golkar: Niat Dewan Mulia

Achmad mengatakan, usulan kenaikan anggaran RKT tersebut masih sesuai dengan peraturan yang mengatur batas penggunaan APBD untuk kegiatan Dewan sampai 5 persen.

"Penggunaan dana untuk kedewanan itu, yang seharusnya di dalam peraturan yang ada bisa 5 persen," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Itulah sebabnya, kata Achmad, Fraksi PKS akan mendukung kenaikan anggaran RKT tersebut dengan syarat mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Memang dalam sisi persentase kita masih kecil, sedangkan APBD-nya besar ya itu nggak menyalahi aturan. Cuma lagi-lagi kembali kita ini tentang masalah kegiatan berhubungan dengan kemasyarakatan," kata dia.

Baca juga: Ini Rincian Gaji Anggota DPRD DKI yang Diusulkan Naik Jadi Rp 8,38 Miliar Per Tahun

Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan naik menjadi Rp 8,38 miliar, tepatnya Rp 8.383.791.000, dalam setahun pada 2021.

Artinya, masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat gaji sebesar Rp 698.649.250 (Rp 698,6 juta) per bulan.

Berdasarkan data rancangan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) yang diperoleh Kompas.com, usulan kenaikan gaji tersebut mencakup pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses.

Dengan usulan kenaikan gaji setiap anggota Dewan sebesar Rp 8,38 miliar per tahun itu, maka anggaran pendapatan untuk 106 anggota Dewan sebesar Rp 888,6 miliar, tepatnya Rp 888.681.846.000.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Ngotot Naik Gaji di Masa Pandemi, Warga: Luar Biasa Ya

Berikut rincian usulan kenaikan gaji setiap anggota DPRD DKI Jakarta dalam rancangan anggaran RKT tahun 2021:

Pendapatan langsung:

Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan
Uang paket: Rp 225.000 per bulan
Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan
Tunjangan jabatan: Rp 3.262.500 per bulan
Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan
Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan
Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan
Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan
Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan
Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan

Total: Rp 173.249.250 per bulan

Satu tahun: Rp 2.078.991.000

Pendapatan tidak langsung (1):

Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000 per bulan
Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000 per bulan
Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000 per bulan
Rapat kerja dengan eksekutif:Rp 6.000.000 per bulan
Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000 per bulan
Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000 per bulan
Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000 per bulan

Total: Rp 143.400.000 per bulan

Satu tahun: Rp 1.720.800.000

Pendapatan tidak langsung (2):

Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
Tunjangan reses: Rp 144.000.000 dalam satu tahun

Total: Rp 264.000.000 dalam satu tahun

Kegiatan sosialisasi dan reses:

Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan
Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan
Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan
Reses: Rp 960.000.000 per tahun

Total: Rp 4.320.000.000 dalam satu tahun

Total keseluruhan dalam satu tahun: Rp 8.383.791.000

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Sudah Diperiksa Polisi

Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Sudah Diperiksa Polisi

Megapolitan
Polisi: Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Juga Anak-anak

Polisi: Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Juga Anak-anak

Megapolitan
Kapolres Jakut Tegaskan Kasus Pencabulan Anak di Koja Sudah Masuk Penyelidikan

Kapolres Jakut Tegaskan Kasus Pencabulan Anak di Koja Sudah Masuk Penyelidikan

Megapolitan
Ragunan Dibuka Hari ini, Aturan Kendaraan Ganjil Genap Berlaku

Ragunan Dibuka Hari ini, Aturan Kendaraan Ganjil Genap Berlaku

Megapolitan
Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Bernopol RFS

Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Bernopol RFS

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Hujan

Megapolitan
Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Megapolitan
Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Megapolitan
59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Megapolitan
Anak Diduga Korban Kekerasan Ibu Kandung di Duri Kepa Dapat Pendampingan Psikologis

Anak Diduga Korban Kekerasan Ibu Kandung di Duri Kepa Dapat Pendampingan Psikologis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.