Kompas.com - 02/12/2020, 19:32 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekertaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, usulan kenaikan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta masih kecil dibandingkan jumlah APBD yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

"Kita lihat di DKI Jakarta sebenarnya kalau melihat dari APBD kita ini kecil ya," kata Achmad saat dihubungi melalui telepon, Rabu (2/12/2020).

Dia menyebut, daerah lain memakan porsi yang lebih besar untuk anggaran kegiatan Dewan, bahkan ada yang mencapai 3,3 persen dari APDB.

"Di daerah lain ada yang 3,3 persen, nah sementara di DKI masih nol koma," ujar Achmad.

Baca juga: Minta Tunjangan DPRD DKI Dinaikkan di Tengah Pandemi, F-Golkar: Niat Dewan Mulia

Achmad mengatakan, usulan kenaikan anggaran RKT tersebut masih sesuai dengan peraturan yang mengatur batas penggunaan APBD untuk kegiatan Dewan sampai 5 persen.

"Penggunaan dana untuk kedewanan itu, yang seharusnya di dalam peraturan yang ada bisa 5 persen," kata dia.

Itulah sebabnya, kata Achmad, Fraksi PKS akan mendukung kenaikan anggaran RKT tersebut dengan syarat mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Memang dalam sisi persentase kita masih kecil, sedangkan APBD-nya besar ya itu nggak menyalahi aturan. Cuma lagi-lagi kembali kita ini tentang masalah kegiatan berhubungan dengan kemasyarakatan," kata dia.

Baca juga: Ini Rincian Gaji Anggota DPRD DKI yang Diusulkan Naik Jadi Rp 8,38 Miliar Per Tahun

Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan naik menjadi Rp 8,38 miliar, tepatnya Rp 8.383.791.000, dalam setahun pada 2021.

Artinya, masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat gaji sebesar Rp 698.649.250 (Rp 698,6 juta) per bulan.

Berdasarkan data rancangan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) yang diperoleh Kompas.com, usulan kenaikan gaji tersebut mencakup pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses.

Dengan usulan kenaikan gaji setiap anggota Dewan sebesar Rp 8,38 miliar per tahun itu, maka anggaran pendapatan untuk 106 anggota Dewan sebesar Rp 888,6 miliar, tepatnya Rp 888.681.846.000.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Ngotot Naik Gaji di Masa Pandemi, Warga: Luar Biasa Ya

Berikut rincian usulan kenaikan gaji setiap anggota DPRD DKI Jakarta dalam rancangan anggaran RKT tahun 2021:

Pendapatan langsung:

Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan
Uang paket: Rp 225.000 per bulan
Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan
Tunjangan jabatan: Rp 3.262.500 per bulan
Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan
Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan
Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan
Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan
Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan
Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan

Total: Rp 173.249.250 per bulan

Satu tahun: Rp 2.078.991.000

Pendapatan tidak langsung (1):

Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000 per bulan
Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000 per bulan
Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000 per bulan
Rapat kerja dengan eksekutif:Rp 6.000.000 per bulan
Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000 per bulan
Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000 per bulan
Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000 per bulan

Total: Rp 143.400.000 per bulan

Satu tahun: Rp 1.720.800.000

Pendapatan tidak langsung (2):

Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
Tunjangan reses: Rp 144.000.000 dalam satu tahun

Total: Rp 264.000.000 dalam satu tahun

Kegiatan sosialisasi dan reses:

Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan
Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan
Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan
Reses: Rp 960.000.000 per tahun

Total: Rp 4.320.000.000 dalam satu tahun

Total keseluruhan dalam satu tahun: Rp 8.383.791.000

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Redam Bentrokan Kelompok Pemuda, 3 Gang Perbatasan RW 01 dan RW 02 Kebon Baru Ditutup

Redam Bentrokan Kelompok Pemuda, 3 Gang Perbatasan RW 01 dan RW 02 Kebon Baru Ditutup

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 di RS Polri Selalu di Bawah 50 Orang Sejak Awal April 2021

Jumlah Pasien Covid-19 di RS Polri Selalu di Bawah 50 Orang Sejak Awal April 2021

Megapolitan
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Surabaya Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Surabaya Terbaru Tahun 2021

Megapolitan
RS Polri Vaksinasi Covid-19 bagi Juru Parkir, Diklaim yang Pertama di Indonesia

RS Polri Vaksinasi Covid-19 bagi Juru Parkir, Diklaim yang Pertama di Indonesia

Megapolitan
Anies Sebut Kemenangan Melawan Pandem Covid-19 Sudah di Depan Mata

Anies Sebut Kemenangan Melawan Pandem Covid-19 Sudah di Depan Mata

Megapolitan
Cara Daftar untuk Dapat BLT UMKM Depok 2021 Senilai Rp 1,2 Juta

Cara Daftar untuk Dapat BLT UMKM Depok 2021 Senilai Rp 1,2 Juta

Megapolitan
Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Dugaan Narkoba

Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Dugaan Narkoba

Megapolitan
Koja Berdarah, Ketika 3 Tewas dan Ratusan Luka-Luka dalam Konflik Makam Mbah Priok

Koja Berdarah, Ketika 3 Tewas dan Ratusan Luka-Luka dalam Konflik Makam Mbah Priok

Megapolitan
Cerita Pangdam Jaya Dudung Abdurrachman Shalat Bersama Pedemo hingga Ketika Ambil Keputusan Berisiko

Cerita Pangdam Jaya Dudung Abdurrachman Shalat Bersama Pedemo hingga Ketika Ambil Keputusan Berisiko

Megapolitan
BLT UMKM Wilayah Jakarta Dibuka, Ini Syarat dan Link Pendaftarannya

BLT UMKM Wilayah Jakarta Dibuka, Ini Syarat dan Link Pendaftarannya

Megapolitan
Pertikaian Para Pemuda di Tebet Bermula dari Permusuhan 2 Orang

Pertikaian Para Pemuda di Tebet Bermula dari Permusuhan 2 Orang

Megapolitan
Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jeff Smith: Konsumsi Ganja Setelah Lulus SMA dan Barang Bukti 0,52 Gram

Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jeff Smith: Konsumsi Ganja Setelah Lulus SMA dan Barang Bukti 0,52 Gram

Megapolitan
Menengok Masjid Raya KH Hasyim Ashari yang Bernuansa Betawi

Menengok Masjid Raya KH Hasyim Ashari yang Bernuansa Betawi

Megapolitan
Kata Para Saksi soal Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Kata Para Saksi soal Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Megapolitan
Kadinkes DKI: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Kadinkes DKI: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X