Formappi Apresiasi PSI yang Ungkap Kenaikan Anggaran Tunjangan DPRD DKI

Kompas.com - 03/12/2020, 17:42 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (26/9/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (26/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan Koordinator Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengapresiasi fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengungkapkan kenaikan anggaran tunjangan DPRD DKI ke publik.

"Informasi PSI menjawab keingintahuan publik yang merasa ditelikungi DPRD melalui proses pembahasan tertutup anggaran DKI," ujar Lucius kepada Kompas.com, Kamis (3/12/2020).

Diberitakan sebelumnya, Fraksi PSI menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan sebesar Rp 888 miliar.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar melalui keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

Dari sikap PSI tersebut, terungkap bahwa DPRD DKI Jakarta menaikkan gaji dan tunjangan anggotanya melalui anggaran RKT 2021.

Dalam usulan tersebut besaran tunjangan dan gaji anggota DPRD mencapai Rp 888 miliar untuk 106 anggota.

Artinya, setiap anggota dewan mengantongi uang Rp 8,3 miliar setiap tahun,yang berarti Rp 689 juta setiap bulan.

Baca juga: Polemik Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI, Fraksi Golkar: PSI Kibulin Masyarakat

Tanpa peran PSI mengungkap informasi ini, kata Lucius, angaran bisa dengan mudah disetujui tanpa pengetahuan publik.

"Saya kira tanpa informasi dari PSI, anggaran RKT bisa dengan mudah disepakati bersama karena pemerintah provinsi DKI juga hampir pasti tak akan berisik dengan keanehan yang ada," tambahnya.

Lebih lanjut, Lucius bahkan mengatakan bahwa kehadiran PSI kini seolah menggantikan Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama, yang sering protes jika anggaran DPRD terasa janggal.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Megapolitan
UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

Megapolitan
Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Megapolitan
Komplotan Pengedar Narkoba yang Ditangkap Hendak Edarkan Sabu Asal Malaysia di Lombok

Komplotan Pengedar Narkoba yang Ditangkap Hendak Edarkan Sabu Asal Malaysia di Lombok

Megapolitan
Mayat Perempuan Dalam Plastik Sampah di Bogor Teridentifikasi, Korban adalah Pelajar SMA

Mayat Perempuan Dalam Plastik Sampah di Bogor Teridentifikasi, Korban adalah Pelajar SMA

Megapolitan
Terdampak Banjir Kabupaten Bekasi, 2 Jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki

Terdampak Banjir Kabupaten Bekasi, 2 Jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki

Megapolitan
Berkaca dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Kasatpol PP DKI Minta Warga Laporkan Pelanggaran Prokes

Berkaca dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Kasatpol PP DKI Minta Warga Laporkan Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Iming-imingi Uang Rp 500.000, WNA Cabuli Remaja hingga 4 Kali

Iming-imingi Uang Rp 500.000, WNA Cabuli Remaja hingga 4 Kali

Megapolitan
12.000 Lansia di Mampang Prapatan Akan Divaksinasi, Puskesmas Tunggu Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

12.000 Lansia di Mampang Prapatan Akan Divaksinasi, Puskesmas Tunggu Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Megapolitan
BPPT: Tak Ada Penumpukan Awan di Jabodetabek Setelah Modifikasi Cuaca, Curah Hujan Menurun

BPPT: Tak Ada Penumpukan Awan di Jabodetabek Setelah Modifikasi Cuaca, Curah Hujan Menurun

Megapolitan
PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Wakil Ketua Fraksi Demokrat: Saya Pribadi Tak Setuju

PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Wakil Ketua Fraksi Demokrat: Saya Pribadi Tak Setuju

Megapolitan
PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

Megapolitan
Cegah Banjir di Jabodetabek, 16,4 Ton Garam Telah Ditebar dari Atas Perairan Selat Sunda

Cegah Banjir di Jabodetabek, 16,4 Ton Garam Telah Ditebar dari Atas Perairan Selat Sunda

Megapolitan
Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Megapolitan
Fraksi PSI Cari 'Teman' untuk Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Fraksi PSI Cari "Teman" untuk Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X