DPRD DKI Disorot Karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sorotan publik terhadap DPRD DKI Jakarta yang mengusulkan kenaikan penghasilan lewat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 dianggap sebagai langkah maju dalam proses demokrasi.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J Vermonte menilai, situasi ini membuktikan bahwa proses demokrasi di Ibukota tak lagi berhenti ketika pemilu selesai.

"Menurut saya ini harus didorong ke semua tempat, inisiatif-inisiatif warga. Ini adalah bagian di mana level of the game-nya naik. Partisipasi kita sebagai pemilih dan warga tidak berhenti sampai masa pemilihan," ujar Philips dalam diskusi daring yang dihelat Koalisi Jakarta pada Sabtu (5/12/2020) malam.

"Kebetulan Jakarta konstituennya kan agak berbeda. Karena ibu kota mungkin, informasi lebih baik, tingkat pendidikan lebih baik, akses orang kepada orang lain lebih baik juga sehingga publiknya otomatis lebih kritis," jelasnya.

Baca juga: PSI Minta Anies Berani Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

Philips melanjutkan, keadaan ini justru merupakan proses politik yang penting. Periode pengawasan yang paling baik terhadap pejabat publik memang bukan dilakukan saat pemilu, melainkan kurun antara satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Situasi ini pun dianggap berpotensi menimbulkan semacam tegangan dalam iklim politik di Jakarta, antara kebiasaan kuno serta serba tertutup dan harapan menuju praktik politik yang modern dan transparan.

Philips menjelaskan, saat ini para politikus di Kebon Sirih menghadapi perubahan fenomena, di mana konstituen semakin peduli terhadap isu politik, termasuk perencanaan anggaran di parlemen.

"Kita bergeser dari demokrasi yang sifatnya prosedural menuju aspek-aspek yang sifatnya substansial," sebut Philips.

"Masyarakat demand-nya makin tinggi, kebutuhan untuk diperhatikan dan engagement-nya (keterlibatan) naik, sementara praktik politiknya masih kuno, tidak transparan, tidak menghendaki partisipasi politik yang lebih substansial," ungkap ilmuwan politik Northern Illinois University, Amerika Serikat ini.

Baca juga: Muncul Petisi Ajakan Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

Sebagai informasi, usulan RKT 2021 DPRD DKI Jakarta memuat rencana anggaran hingga Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Dengan rancangan anggaran RKT 2021 tersebut, setiap anggota bisa mengantongi Rp 8,3 miliar per tahun atau Rp 689 juta per bulan apabila setiap kegiatan dalam RKT terlaksana.

Berikut rincian rancangan anggaran RKT untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021:

Pendapatan langsung:

1. Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan

2. Uang paket: Rp 225.000 per bulan

3. Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan