Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI Disorot Karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Kompas.com - 05/12/2020, 21:02 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sorotan publik terhadap DPRD DKI Jakarta yang mengusulkan kenaikan penghasilan lewat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 dianggap sebagai langkah maju dalam proses demokrasi.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J Vermonte menilai, situasi ini membuktikan bahwa proses demokrasi di Ibukota tak lagi berhenti ketika pemilu selesai.

"Menurut saya ini harus didorong ke semua tempat, inisiatif-inisiatif warga. Ini adalah bagian di mana level of the game-nya naik. Partisipasi kita sebagai pemilih dan warga tidak berhenti sampai masa pemilihan," ujar Philips dalam diskusi daring yang dihelat Koalisi Jakarta pada Sabtu (5/12/2020) malam.

"Kebetulan Jakarta konstituennya kan agak berbeda. Karena ibu kota mungkin, informasi lebih baik, tingkat pendidikan lebih baik, akses orang kepada orang lain lebih baik juga sehingga publiknya otomatis lebih kritis," jelasnya.

Baca juga: PSI Minta Anies Berani Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

Philips melanjutkan, keadaan ini justru merupakan proses politik yang penting. Periode pengawasan yang paling baik terhadap pejabat publik memang bukan dilakukan saat pemilu, melainkan kurun antara satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Situasi ini pun dianggap berpotensi menimbulkan semacam tegangan dalam iklim politik di Jakarta, antara kebiasaan kuno serta serba tertutup dan harapan menuju praktik politik yang modern dan transparan.

Philips menjelaskan, saat ini para politikus di Kebon Sirih menghadapi perubahan fenomena, di mana konstituen semakin peduli terhadap isu politik, termasuk perencanaan anggaran di parlemen.

"Kita bergeser dari demokrasi yang sifatnya prosedural menuju aspek-aspek yang sifatnya substansial," sebut Philips.

"Masyarakat demand-nya makin tinggi, kebutuhan untuk diperhatikan dan engagement-nya (keterlibatan) naik, sementara praktik politiknya masih kuno, tidak transparan, tidak menghendaki partisipasi politik yang lebih substansial," ungkap ilmuwan politik Northern Illinois University, Amerika Serikat ini.

Baca juga: Muncul Petisi Ajakan Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

Sebagai informasi, usulan RKT 2021 DPRD DKI Jakarta memuat rencana anggaran hingga Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Dengan rancangan anggaran RKT 2021 tersebut, setiap anggota bisa mengantongi Rp 8,3 miliar per tahun atau Rp 689 juta per bulan apabila setiap kegiatan dalam RKT terlaksana.

Berikut rincian rancangan anggaran RKT untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021:

Pendapatan langsung:

1. Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan

2. Uang paket: Rp 225.000 per bulan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jakarta Lebaran Fair Jadi Hiburan Warga yang Tak Mudik

Jakarta Lebaran Fair Jadi Hiburan Warga yang Tak Mudik

Megapolitan
Pemkot Tangsel Menanti Bus Transjakarta Rute Pondok Cabe-Lebak Bulus Beroperasi

Pemkot Tangsel Menanti Bus Transjakarta Rute Pondok Cabe-Lebak Bulus Beroperasi

Megapolitan
Jelang Hari Terakhir, Jakarta Lebaran Fair Masih Ramai Dikunjungi

Jelang Hari Terakhir, Jakarta Lebaran Fair Masih Ramai Dikunjungi

Megapolitan
Berenang di Kolam Dewasa, Bocah 7 Tahun di Bekasi Tewas Tenggelam

Berenang di Kolam Dewasa, Bocah 7 Tahun di Bekasi Tewas Tenggelam

Megapolitan
Bangunan Toko 'Saudara Frame' yang Terbakar Hanya Punya 1 Akses Keluar Masuk

Bangunan Toko "Saudara Frame" yang Terbakar Hanya Punya 1 Akses Keluar Masuk

Megapolitan
Pemkot Dukung Proyek MRT Menuju Tangsel, tetapi Butuh Detail Perencanaan Pembangunan

Pemkot Dukung Proyek MRT Menuju Tangsel, tetapi Butuh Detail Perencanaan Pembangunan

Megapolitan
Fakta-fakta Penemuan Jasad Wanita yang Sudah Membusuk di Pulau Pari, Hilang Sejak 10 Hari Lalu

Fakta-fakta Penemuan Jasad Wanita yang Sudah Membusuk di Pulau Pari, Hilang Sejak 10 Hari Lalu

Megapolitan
Cerita 'Horor' Bagi Ibu Pekerja Setelah Lebaran, ART Tak Kembali dan Minta 'Resign'

Cerita "Horor" Bagi Ibu Pekerja Setelah Lebaran, ART Tak Kembali dan Minta "Resign"

Megapolitan
Polisi Pastikan Kecelakaan yang Tewaskan Penumpang Motor di Bekasi Bukan karena Balapan Liar

Polisi Pastikan Kecelakaan yang Tewaskan Penumpang Motor di Bekasi Bukan karena Balapan Liar

Megapolitan
MRT Bakal Masuk Tangsel, Wali Kota Harap Ada Pembahasan dengan Pemprov DKI

MRT Bakal Masuk Tangsel, Wali Kota Harap Ada Pembahasan dengan Pemprov DKI

Megapolitan
Polisi Periksa Satpam dan 'Office Boy' dalam Kasus Pencurian di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran

Polisi Periksa Satpam dan "Office Boy" dalam Kasus Pencurian di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran

Megapolitan
Sudah Rencanakan Aksinya, Maling Motor Naik Ojol ke Benhil untuk Cari Target

Sudah Rencanakan Aksinya, Maling Motor Naik Ojol ke Benhil untuk Cari Target

Megapolitan
4 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' yang Disemayamkan di Rumah Duka Jelambar adalah Satu Keluarga

4 Korban Kebakaran "Saudara Frame" yang Disemayamkan di Rumah Duka Jelambar adalah Satu Keluarga

Megapolitan
4 Korban Kebakaran di Mampang Disebut Akan Dimakamkan di TPU Gunung Gadung Bogor

4 Korban Kebakaran di Mampang Disebut Akan Dimakamkan di TPU Gunung Gadung Bogor

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Laboratorium untuk Tentukan Penyebab Kematian Perempuan di Pulau Pari

Polisi Tunggu Hasil Laboratorium untuk Tentukan Penyebab Kematian Perempuan di Pulau Pari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com