DPRD DKI Disorot Karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Kompas.com - 05/12/2020, 21:02 WIB
Executice Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte


Andri Donnal PuteraExecutice Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte

JAKARTA, KOMPAS.com - Sorotan publik terhadap DPRD DKI Jakarta yang mengusulkan kenaikan penghasilan lewat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 dianggap sebagai langkah maju dalam proses demokrasi.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies ( CSIS), Philips J Vermonte menilai, situasi ini membuktikan bahwa proses demokrasi di Ibukota tak lagi berhenti ketika pemilu selesai.

"Menurut saya ini harus didorong ke semua tempat, inisiatif-inisiatif warga. Ini adalah bagian di mana level of the game-nya naik. Partisipasi kita sebagai pemilih dan warga tidak berhenti sampai masa pemilihan," ujar Philips dalam diskusi daring yang dihelat Koalisi Jakarta pada Sabtu (5/12/2020) malam.

"Kebetulan Jakarta konstituennya kan agak berbeda. Karena ibu kota mungkin, informasi lebih baik, tingkat pendidikan lebih baik, akses orang kepada orang lain lebih baik juga sehingga publiknya otomatis lebih kritis," jelasnya.

Baca juga: PSI Minta Anies Berani Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

Philips melanjutkan, keadaan ini justru merupakan proses politik yang penting. Periode pengawasan yang paling baik terhadap pejabat publik memang bukan dilakukan saat pemilu, melainkan kurun antara satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Situasi ini pun dianggap berpotensi menimbulkan semacam tegangan dalam iklim politik di Jakarta, antara kebiasaan kuno serta serba tertutup dan harapan menuju praktik politik yang modern dan transparan.

Philips menjelaskan, saat ini para politikus di Kebon Sirih menghadapi perubahan fenomena, di mana konstituen semakin peduli terhadap isu politik, termasuk perencanaan anggaran di parlemen.

"Kita bergeser dari demokrasi yang sifatnya prosedural menuju aspek-aspek yang sifatnya substansial," sebut Philips.

"Masyarakat demand-nya makin tinggi, kebutuhan untuk diperhatikan dan engagement-nya (keterlibatan) naik, sementara praktik politiknya masih kuno, tidak transparan, tidak menghendaki partisipasi politik yang lebih substansial," ungkap ilmuwan politik Northern Illinois University, Amerika Serikat ini.

Baca juga: Muncul Petisi Ajakan Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

Sebagai informasi, usulan RKT 2021 DPRD DKI Jakarta memuat rencana anggaran hingga Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Dengan rancangan anggaran RKT 2021 tersebut, setiap anggota bisa mengantongi Rp 8,3 miliar per tahun atau Rp 689 juta per bulan apabila setiap kegiatan dalam RKT terlaksana.

Berikut rincian rancangan anggaran RKT untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021:

Pendapatan langsung:

1. Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan

2. Uang paket: Rp 225.000 per bulan

3. Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Megapolitan
Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Megapolitan
Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Megapolitan
Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Megapolitan
30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

Megapolitan
Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Megapolitan
Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

Megapolitan
[Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

[Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Pasien Covid-19 Meninggal Dunia di Puskesmas di Tangsel Setelah Tak Dapat Ruang ICU di Puluhan RS di Jabodetabek

Pasien Covid-19 Meninggal Dunia di Puskesmas di Tangsel Setelah Tak Dapat Ruang ICU di Puluhan RS di Jabodetabek

Megapolitan
Jasa Raharja Telah Beri Santunan ke 39 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182

Jasa Raharja Telah Beri Santunan ke 39 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Anggota DPRD Pertanyakan Letak Lahan Makam yang Dibeli Pemprov DKI Seharga Rp 185 M

Anggota DPRD Pertanyakan Letak Lahan Makam yang Dibeli Pemprov DKI Seharga Rp 185 M

Megapolitan
Baru Dibuka 8 Hari, Sisa Liang di TPU Srengseng Sawah Diprediksi Habis Besok

Baru Dibuka 8 Hari, Sisa Liang di TPU Srengseng Sawah Diprediksi Habis Besok

Megapolitan
Polisi Diminta Usut Penarikan Paksa Kabel Listrik Rumah Pompa Dukuh Atas

Polisi Diminta Usut Penarikan Paksa Kabel Listrik Rumah Pompa Dukuh Atas

Megapolitan
50 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tabur Bunga di Perairan Pulau Lancang, Besok

50 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tabur Bunga di Perairan Pulau Lancang, Besok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X