DPRD DKI Disorot Karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Kompas.com - 05/12/2020, 21:02 WIB
Executice Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte


Andri Donnal PuteraExecutice Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte

JAKARTA, KOMPAS.com - Sorotan publik terhadap DPRD DKI Jakarta yang mengusulkan kenaikan penghasilan lewat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 dianggap sebagai langkah maju dalam proses demokrasi.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies ( CSIS), Philips J Vermonte menilai, situasi ini membuktikan bahwa proses demokrasi di Ibukota tak lagi berhenti ketika pemilu selesai.

"Menurut saya ini harus didorong ke semua tempat, inisiatif-inisiatif warga. Ini adalah bagian di mana level of the game-nya naik. Partisipasi kita sebagai pemilih dan warga tidak berhenti sampai masa pemilihan," ujar Philips dalam diskusi daring yang dihelat Koalisi Jakarta pada Sabtu (5/12/2020) malam.

"Kebetulan Jakarta konstituennya kan agak berbeda. Karena ibu kota mungkin, informasi lebih baik, tingkat pendidikan lebih baik, akses orang kepada orang lain lebih baik juga sehingga publiknya otomatis lebih kritis," jelasnya.

Baca juga: PSI Minta Anies Berani Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

Philips melanjutkan, keadaan ini justru merupakan proses politik yang penting. Periode pengawasan yang paling baik terhadap pejabat publik memang bukan dilakukan saat pemilu, melainkan kurun antara satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Situasi ini pun dianggap berpotensi menimbulkan semacam tegangan dalam iklim politik di Jakarta, antara kebiasaan kuno serta serba tertutup dan harapan menuju praktik politik yang modern dan transparan.

Philips menjelaskan, saat ini para politikus di Kebon Sirih menghadapi perubahan fenomena, di mana konstituen semakin peduli terhadap isu politik, termasuk perencanaan anggaran di parlemen.

"Kita bergeser dari demokrasi yang sifatnya prosedural menuju aspek-aspek yang sifatnya substansial," sebut Philips.

"Masyarakat demand-nya makin tinggi, kebutuhan untuk diperhatikan dan engagement-nya (keterlibatan) naik, sementara praktik politiknya masih kuno, tidak transparan, tidak menghendaki partisipasi politik yang lebih substansial," ungkap ilmuwan politik Northern Illinois University, Amerika Serikat ini.

Baca juga: Muncul Petisi Ajakan Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

Sebagai informasi, usulan RKT 2021 DPRD DKI Jakarta memuat rencana anggaran hingga Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Dengan rancangan anggaran RKT 2021 tersebut, setiap anggota bisa mengantongi Rp 8,3 miliar per tahun atau Rp 689 juta per bulan apabila setiap kegiatan dalam RKT terlaksana.

Berikut rincian rancangan anggaran RKT untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021:

Pendapatan langsung:

1. Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan

2. Uang paket: Rp 225.000 per bulan

3. Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 15.876 Korban Banjir di Kota Tangerang, Hanya 200 Pengungsi yang Dites Swab PCR

Ada 15.876 Korban Banjir di Kota Tangerang, Hanya 200 Pengungsi yang Dites Swab PCR

Megapolitan
UPDATE 24 Februari: Ada 43 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Kini 7.105

UPDATE 24 Februari: Ada 43 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Kini 7.105

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Kota Tangerang, Peserta Terbanyak Guru SD hingga SMP

Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Kota Tangerang, Peserta Terbanyak Guru SD hingga SMP

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Kota Bogor Dimulai Pekan Depan, 34.785 Pelayan Publik Jadi Prioritas

Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Kota Bogor Dimulai Pekan Depan, 34.785 Pelayan Publik Jadi Prioritas

Megapolitan
Terjebak di Lift Stasiun Jatinegara, Penumpang KRL Keluhkan Voice Call yang Mati

Terjebak di Lift Stasiun Jatinegara, Penumpang KRL Keluhkan Voice Call yang Mati

Megapolitan
Kuasa Hukum: Belum Ada Keterangan Saksi yang Buktikan John Kei Lakukan Pembunuhan Berencana

Kuasa Hukum: Belum Ada Keterangan Saksi yang Buktikan John Kei Lakukan Pembunuhan Berencana

Megapolitan
Minta Kasus Pencurian Ponselnya Dihentikan, Selebgram Ajudan Pribadi Juga Beri Uang ke Pelaku

Minta Kasus Pencurian Ponselnya Dihentikan, Selebgram Ajudan Pribadi Juga Beri Uang ke Pelaku

Megapolitan
Pencurian Motor di Tamansari Terekam Kamera CCTV, Seorang Pelaku Pakai Atribut Ojol

Pencurian Motor di Tamansari Terekam Kamera CCTV, Seorang Pelaku Pakai Atribut Ojol

Megapolitan
Pemprov DKI Umumkan 782 Kasus Baru Covid-19, Belum Semua Data Dilaporkan

Pemprov DKI Umumkan 782 Kasus Baru Covid-19, Belum Semua Data Dilaporkan

Megapolitan
Korban Pembacokan di Duri Kosambi: Saya Yakin yang Perintah John Kei

Korban Pembacokan di Duri Kosambi: Saya Yakin yang Perintah John Kei

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bangun Prasasti Pengingat Penggunaan Sepeda Saat Pandemi Covid-19

Pemprov DKI Akan Bangun Prasasti Pengingat Penggunaan Sepeda Saat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kadis SDA DKI: Tidak Ada Dikotomi Naturalisasi dan Normalisasi

Kadis SDA DKI: Tidak Ada Dikotomi Naturalisasi dan Normalisasi

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Telah Buat 3.964 Sumur Resapan di Jakarta

Pemprov DKI Klaim Telah Buat 3.964 Sumur Resapan di Jakarta

Megapolitan
Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Mulai Dipasang Pembatas Beton

Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Mulai Dipasang Pembatas Beton

Megapolitan
90 Lansia Telah Divaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kramatjati

90 Lansia Telah Divaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kramatjati

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X