Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp41,46 miliar. Sub kegiatan ini diuraikan dalam objek belanja penghargaan atas suatu prestasi pada Sekretariat DPRD.
Total keseluruhan anggaran dari enam sub kegiatan tersebut adalah sekitar Rp 580 miliar.
Menurut Bahri, ia sudah meminta DPRD untuk mengoreksi anggaran-anggaran tersebut. Sekretaris Dewan DPRD DKI sudah mengirimkan surat pada Kemendagri, menyatakan bahwa kegiatan yang dinilai janggal akan ditunda pelaksanannya.
Baca juga: Polemik Kenaikan Gaji DPRD DKI, Penolakan Fraksi PSI Buat Fraksi Lain Pilih Walk Out
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta dikritik atas rencana kenaikan gaji dan tunjangan yang termaktub dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021. Isu ini pertama kali disoroti oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI.
Ketua DPW PSI Michael Victor Simanjuntak mengatakan, RKT sebesar Rp 888 miliar untuk 106 anggota Dewan di tahun 2021 dinilai tidak layak karena saat ini DKI Jakarta mengalami krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19.
RKT DPRD DKI Jakarta 2020 sebesar Rp 153 miliar.
Setelah menuai kritikan dari publik, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan kenaikan RKT senilai Rp 735 miliar tersebut batal diajukan.
"Sekarang saya nyatakan selaku pimpinan anggota DPRD, itu semua terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," ucap Prasetio.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.