Menakar Usulan Lockdown pada Akhir Pekan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji usulan lockdown atau karantina wilayah selama akhir pekan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum efektif menekan penyebaran Covid-19.

Riza mengatakan, usulan mengenai lockdwon di akhir pekan berasal dari anggota DPR RI, Saleh Daulay, yang mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki. Menurut Riza, usulan tersebut terlontar karena saat ini tidak memungkinkan bagi pemerinah memberlakukan lockdown secara penuh dalam waktu tertentu.

Baca juga: Pro Kontra Opsi Jakarta Lockdown di Akhir Pekan, Sikap Anggota DPRD DKI Bertentangan dengan Jeritan Pelaku Usaha

"Ya itu kan usulan pribadi karena memang kalau kita lockdown sepanjang waktu, dua minggu, satu bulan, atau lebih, itu kan kita belum memungkinkan," kaat Riza melalui rekaman suara yang diterima wartawan, Kamis (4/2/2021).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Riza, akan mengkaji usulan tersebut. Pemprov DKI Jakarta juga mengkaji berbagai usulan lain dari pakar epidemiologi soal kemungkinan penerapan PSBB ketat seperti dulu.

Dia menyatakan, faktanya di akhir pekan banyak warga Jakarta beraktivitas di luar rumah untuk mengisi waktu senggang mereka.

Menurut Riza, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini tengah menggodok usulan itu dengan berbagai pihak, antara lain jajaran Forkopimda, ahli epidemiologi, dan pihak-pihak lain.

Riza juga menyebutkan, Anies dan beberapa kepala daerah lainnya telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi dan menyampaikan masalah di masing-masing daerah.

"Namun demikian, semua usulan itu akan dikaji, didiskusikan, diteliti, dan dibahas. Kami sendiri membahas masukan-masukan dari siapa saja, termasuk pemerintah pusat," kata dia.

Tanggapan pakar epidemiologi

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wayhudi menilai, opsi lockdown di akhir pekan itu bisa cukup efektif memperlambat penularan Covid-19 jika lockdown akhir pekan dibarengi dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat hari kerja.

Ia menyarankan lockdown akhir pekan itu tak menghapus PSBB yang selama ini sudah diterapkan. Sebab, jika hanya mengandalkan lockdown akhir pekan, itu tak akan efektif menekan penularan.

Ia juga menyarankan agar PSBB benar-benar bisa ditegakkan sehingga tak hanya menjadi aturan di atas kertas.

"Karena lockdown akhir pekan itu tidak melewati masa inkubasi 7-14 hari. Kalau cuma lockdown dua hari tidak ada artinya," kata Tri.

Menurut Tri, kebijakan pemerintah saat ini hanya sekadar regulasi tertulis. Pemerintah hanya ingin terkesan telah membuat kebijakan pengetatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Baca juga: Perhimpunan Hotel dan Restoran Sulit Terima Opsi Lockdown Akhir Pekan

Padahal pada kenyataannya, regulasi tersebut tidak berjalan. Mobilitas warga di jalan masih tinggi. Tri mencontohkan pembatasan kegiatan perkantoran di mana 75 persen pegawai bekerja dari rumah. Namun, mobilitas pegawai kantoran di Jabodetabek masih tinggi.