PPKM Mikro, Pemkot Bogor Bentuk Posko Covid-19 Tingkat Kelurahan

Kompas.com - 10/02/2021, 05:05 WIB
Pengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Jumar (3/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/prasPengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Jumar (3/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia.

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro dengan membentuk posko penanganan Covid-19 tingkat kelurahan.

Upaya tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro

di Pulau Jawa dan Bali, termasuk area Jabodetabek, yang mulai berlaku Selasa (9/2/2021) hingga 22 Januari 2021.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, keberadaan posko Covid-19 di setiap kelurahan ini untuk memperkuat fungsi tracing, testing dan treatment (3T) di wilayah-wilayah.

Baca juga: Ini Perbedaan PPKM dan PPKM Mikro, Ada Kelonggaran untuk Perkantoran dan Restoran

Bima juga akan melibatkan TNI-Polri dalam pembentukan posko tingkat kelurahan tersebut.

"Kita buat posko-posko di wilayah, posko tingkat kelurahan untuk melakukan penguatan fungsi 3T. Posko ini terbentuk juga arahan dari Pak Gubernur sesuai dengan instruksi Mendagri. Kita akan rapikan lagi alur updating data dan lain sebagainya," ungkap Bima, Selasa (9/2/2021).

Bima menambahkan, selain memperkuat fungsi 3T, posko Covid kelurahan juga akan mempermudah Tim Satgas dalam mengumpulkan data agar lebih sinkron.

Bima berujar, instruksi Mendagri dalam pelaksanaan PPKM skala mikro ini sudah diterapkan sebelumnya oleh Pemkot Bogor. Hanya saja, sambungnya, ada poin-poin yang diperjelas lagi.

Baca juga: Aturan PPKM Mikro, Pengemudi Ojol Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang

"Ini sejalan dengan apa yang Kota Bogor sudah lakukan. Hanya lebih detail dalam beberapa hal. Pertama adalah pembentukan posko di wilayah, di kelurahan dengan ketua poskonya adalah Lurah, wakil ketuanya tokoh masyarakat setempat. Kedua, pembagian tugas. Babinsa, Babinkamtibmas, puskesmas, tugasnya akan diatur. Sehingga 3T akan lebih diperkuat,” jelasnya.

"Makanya sekarang dirapikan. Nanti Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah, itu mangupdate real time. Jangan sampai ada data yang tidak sinkron,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

18 Titik Banjir di Kecamatan Benda, Pemkot Tangerang Sebut Drainase Tol JORR II Tak Memadai

18 Titik Banjir di Kecamatan Benda, Pemkot Tangerang Sebut Drainase Tol JORR II Tak Memadai

Megapolitan
Titik Banjir di Jakarta Bertambah Jadi 47 RT, Terbanyak di Jakarta Barat

Titik Banjir di Jakarta Bertambah Jadi 47 RT, Terbanyak di Jakarta Barat

Megapolitan
Pembongkaran Trotoar di Cilandak Diduga Libatkan Oknum PNS

Pembongkaran Trotoar di Cilandak Diduga Libatkan Oknum PNS

Megapolitan
197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Baru Kembali dari Lima Negara Ini

197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Baru Kembali dari Lima Negara Ini

Megapolitan
Disdik DKI Sebut Ada Sekolah di Jakarta yang Tolak Dites Pelacakan Covid-19

Disdik DKI Sebut Ada Sekolah di Jakarta yang Tolak Dites Pelacakan Covid-19

Megapolitan
46 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang Banjir di Jakarta Barat Hingga Selasa Sore

46 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang Banjir di Jakarta Barat Hingga Selasa Sore

Megapolitan
Yusuf Mansur Bicara Nilai Sedekah saat Tawarkan Investasi Tabung Tanah

Yusuf Mansur Bicara Nilai Sedekah saat Tawarkan Investasi Tabung Tanah

Megapolitan
Yusuf Mansur Disebut Tawarkan Investasi Tabung Tanah saat Pengajian

Yusuf Mansur Disebut Tawarkan Investasi Tabung Tanah saat Pengajian

Megapolitan
Kriminolog Sebut Penagihan oleh Rentenir Cenderung Timbulkan Kekerasan, Bagaimana Mengatasinya?

Kriminolog Sebut Penagihan oleh Rentenir Cenderung Timbulkan Kekerasan, Bagaimana Mengatasinya?

Megapolitan
Artis FTV Jadi Korban Pengeroyokan di Tempat Hiburan Malam di Bogor

Artis FTV Jadi Korban Pengeroyokan di Tempat Hiburan Malam di Bogor

Megapolitan
Pemkot Jaktim Akan Menata Trotoar di Depan RS UKI Setelah PKL Direlokasi

Pemkot Jaktim Akan Menata Trotoar di Depan RS UKI Setelah PKL Direlokasi

Megapolitan
Diperiksa Terkait Laporan Luhut, Haris Azhar dan Fatia Dimintai Keterangan Soal Akun Youtube

Diperiksa Terkait Laporan Luhut, Haris Azhar dan Fatia Dimintai Keterangan Soal Akun Youtube

Megapolitan
Akibat Hujan Deras Hari Ini, Ada 8 Titik Banjir di Jakarta Pusat

Akibat Hujan Deras Hari Ini, Ada 8 Titik Banjir di Jakarta Pusat

Megapolitan
Gugat Yusuf Mansur, 3 Pekerja Migran Tak Pernah Terima Bagi Hasil Program Tabung Tanah yang Dijanjikan

Gugat Yusuf Mansur, 3 Pekerja Migran Tak Pernah Terima Bagi Hasil Program Tabung Tanah yang Dijanjikan

Megapolitan
UPDATE 18 Januari: 856 Kasus Omicron di Jakarta, Kasus Aktif Covid-19 Capai 4.297

UPDATE 18 Januari: 856 Kasus Omicron di Jakarta, Kasus Aktif Covid-19 Capai 4.297

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.