Vaksin Gotong-royong Sepi Peminat di Kabupaten Bekasi, Salah Satunya karena Fenomena Antivaksin

BEKASI, KOMPAS.com - Fenomena antivaksin disebut jadi salah satu faktor perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi belum ikut-serta dalam program vaksin gotong-royong.

Sebagai informasi, dalam program vaksinasi gotong-royong yang diluncurkan sejak Selasa (18/5/2021), perusahaan diizinkan membeli vaksin Covid-19 untuk diberikan secara cuma-cuma kepada para pegawainya.

Apabila menggunakan vaksin pabrikan Sinopharm, total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 2 kali penyuntikan vaksin buat 1 orang pegawai mencapai sekitar Rp 900.000.

Baca juga: Vaksinasi Gotong-royong Sepi Peminat di Kabupaten Bekasi, Apindo: Hanya Perusahaan Besar yang Sanggup

"Ada beberapa perusahaan yang menyampaikan ke saya, disinyalir sebagian karyawan itu tidak mau divaksin. Ada yang tidak mau divaksin," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi, Sutomo, ketika dihubungi Kompas.com pada Kamis (20/5/2021) sore.

"Jadi daripada dia (perusahaan) terjadi konflik dengan karyawannya maka dia lebih baik menahan diri," imbuhnya.

Sutomo mengonfirmasi bahwa fenomena ini bukan hanya terjadi di 1-2 perusahaan di Kabupaten Bekasi, melainkan dapat dijumpai secara umum.

Hal ini membuat perusahaan berpikir ulang untuk menginvestasikan uangnya buat vaksinasi gotong-royong, sebab ada risiko vaksin yang sudah dibeli jadi mubazir.

"Di Kabupaten Bekasi itu banyak (pegawai) yang begitu (enggan divaksinasi). Saya juga enggak mengerti, kenapa mereka berpikir seperti itu," kata Sutomo.

Baca juga: John Kei Divonis 15 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Sedih, Prihatin, Kami Tahu Dia Sudah Berubah

"Padahal yang membayar itu kan perusahaan. Kalau toh nanti disuntikkan, yang bayar perusahaan. Tapi kenapa dia (pegawai) tidak mau?" lanjutnya.

Meski demikian, fenomena antivaksin di atas bukan faktor tunggal atas program vaksinasi gotong-royong yang sepi peminat di Kabupaten Bekasi, kendati wilayah ini merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, dengan banyak perusahaan tersebar dari level mikro hingga multinasional.

Faktor lain, utamanya, adalah situasi ekonomi yang belum pulih benar sejak awal masa pandemi.

Ditambah lagi, tak ada jaminan bahwa jika karyawan sudah divaksin, maka tidak ada lagi kasus Covid-19 yang ditemukan di lingkungan perusahaan.

Perusahaan-perusahaan, kata Sutomo, lebih memilih menginvestasikan uangnya untuk mengendalikan Covid-19 dari tes dan penerapan protokol kesehatan.

"Kalau rapid test antigen itu Rp 190.000. Kemudian di sana dia (perusahaan) melakukan pengetatan dan ada beberapa perusahaan yang betul-betul fokus dan melakukan evaluasi selama 1 bulan," kata Sutomo.

"Secara kontinu dilakukan evaluasi, setiap berapa hari diperiksa, ya itu, negatif semuanya," jelasnya.