Kompas.com - 23/06/2021, 09:51 WIB
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan untuk melakukan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta datang dari berbagai kalangan, baik akademisi, pengusaha, dan politisi.

Seperti yang dikatakan Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, opsi memperketat kembali PSBB atau lockdown Jakarta merupakan solusi untuk menghentikan lonjakan kasus Covid-19 yang kini terjadi.

"Ini kan ada peningkatan kasus dan enggak bisa disetop karena cara menyetopnya salah. Harusnya lockdown. Solusinya hanya itu," kata Tri, Jumat (18/6/2021).

Sedangkan dari kalangan politisi, wacana rem darurat atau pengetatan datang dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Fraksi Demokrat.

Baca juga: Covid-19 Kian Menggila, Apa Alasan Pemerintah Belum Ambil Opsi Lockdown Jakarta?

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Antony Winza mengatakan, Pemprov DKI jangan sampai terlambat melindungi warganya terhadap lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi.

"Segera tarik rem darurat, laksanakan PSBB ketat agar lonjakan kasus Covid-19 bisa diredam, jangan sampai menyesal belakangan," kata Anthony.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari F-Demokrat Mujiyono menilai sudah waktunya Jakarta menerapkan PSBB kembali karena lonjakan kasus yang luar biasa.

"Kendalikan penularan Covid-19 melalui pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat dengan memberlakukan PSBB," ucap dia.

Pengusaha siap ambil risiko

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pengusaha akan menerima apabila diambil kebijakan pengetatan atau lockdown.

"Jika pemerintah menerapkan PPKM atau PSBB bahkan lockdown, pengusaha pasrah dan akan menerima keputusan tersebut," kata Sarman, Senin (21/6/2021) lalu.

Baca juga: Didesak Perketat PSBB, Pemprov DKI Jakarta Terkendala Urusan Duit

Sarman mengatakan, keputusan tersebut memang sulit baik dari sisi pemerintah maupun pengusaha.

Namun, menurut dia, keselamatan nyawa banyak orang menjadi prioritas tertinggi.

"Sekalipun dampaknya akan memengaruhi kinerja ekonomi kita," ucap Sarman.

Pendapatan surut

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan, semua pihak harus realistis melihat kondisi keuangan Pemda DKI jika ingin menerapkan kebijakan pengetatan PSBB.

"Sebenarnya lockdown (pengetatan pembatasan sosial berskala besar/PSBB) dan tidak ini satu opsi yang harus dipilih. Tapi kalau kita melihat sekarang juga kita harus realistis mengantisipasi penanganan Covid-19 ini," kata Nasruddin, Selasa (22/6/2021).

Nasrudin menjelaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta baru merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta 28,27 persen. Padahal saat ini sudah berjalan setengah tahun.

Baca juga: Anies Optimistis Jakarta Bangkit dari Pandemi Covid-19

Bahkan jumlah belanja daerah DKI Jakarta lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta secara keseluruhan.

"Saat ini saya sudah sampaikan, realisasi 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 13 triliun, total pendapatan 19 triliun. PAD (dan) pendapatan transfer dan lain-lain. Belanjanya ini sudah mencapai Rp 20-an triliun," ucap Nasrudin.

Defisit anggaran tersebut harus menjadi pertimbangan memutuskan lockdown atau tidak.

Keuangan DKI yang sedang kempis dibenarkan oleh Mujiyono. Dia menilai capaian pendapatan Jakarta jauh dari target yang semestinya dicapai.

Semester pertama seharusnya pendapatan daerah sudah di atas 40 persen dari target. Namun faktanya hanya 28,27 persen.

"Ya masih jauhlah (dari target), harusnya sudah 45 mau ke 47 persen lah kalau bulan Juni," ucap dia.

Dia meyakini Pemprov DKI tidak memilih opsi PSBB ketat karena pertimbangan anggaran yang tak mencukupi.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Megapolitan
Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Megapolitan
Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Megapolitan
Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Megapolitan
Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok Adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok Adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak 'Nyampah' di Kali

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak "Nyampah" di Kali

Megapolitan
Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Megapolitan
Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Megapolitan
Anies Minta Banjir di Jakarta Harus Surut dalam 6 Jam, Ini Penjelasan Wagub

Anies Minta Banjir di Jakarta Harus Surut dalam 6 Jam, Ini Penjelasan Wagub

Megapolitan
Anies Instruksikan Seluruh Wali Kota Antisipasi Banjir pada Musim Hujan

Anies Instruksikan Seluruh Wali Kota Antisipasi Banjir pada Musim Hujan

Megapolitan
Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Tidak Semua Bansos Dihentikan di Jakarta, Ini Program yang Masih Berlanjut

Tidak Semua Bansos Dihentikan di Jakarta, Ini Program yang Masih Berlanjut

Megapolitan
Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.