Kompas.com - 22/06/2021, 20:17 WIB
Petugas memakamkan jenazah pasien Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Padurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/6/2021). Satgas penanganan Covid-19 melaporkan kasus konfirmasi positif hingga Jumat (18/6/2021) bertambah 12.990 orang sehingga totalnya menjadi 1.963.266 kasus, sementara itu kasus meninggal akibat Covid-19 bertambah 290 jiwa sehingga totalnya telah menembus 54.043 jiwa. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas memakamkan jenazah pasien Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Padurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/6/2021). Satgas penanganan Covid-19 melaporkan kasus konfirmasi positif hingga Jumat (18/6/2021) bertambah 12.990 orang sehingga totalnya menjadi 1.963.266 kasus, sementara itu kasus meninggal akibat Covid-19 bertambah 290 jiwa sehingga totalnya telah menembus 54.043 jiwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota usai libur Lebaran 2021 membuat sejumlah pihak mengusulkan penerapan karantina wilayah total (lockdown) demi menekan penyebaran virus corona.

Hanya saja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum bisa menerapkan opsi tersebut karena beberapa hal. Simak penjabarannya di bawah ini.

Wewenang pusat

Wacana untuk menerapkan lockdown di Ibu Kota sudah ada sejak lama, bahkan sejak pandemi Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia pada Maret 2020 lalu.

Hanya saja, pihak Istana berulang kali mengingatkan pemerintah daerah bahwa penerapan lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana yang disampaikan Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia tahun lalu.

Baca juga: Kado Ulang Tahun Ke-494 Jakarta, Lonjakan Covid-19 hingga RS Terancam Kolaps

Hal ini diamini oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ia menegaskan dalam rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Senin (21/6/2021) kemarin bahwa "kewenangan (lockdown) ada di pemerintah pusat".

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah menunggu instruksi lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perihal penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang tengah diterapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dan keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah pusat, itu nanti kurang lebih yang akan kami tuangkan dalam peraturan gubernur," ujar Riza.

Defisit anggaran

Selain alasan di atas, alasan keuangan juga menjadi pertimbangan mengapa karantina wilayah tak kunjung diterapkan di Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengungkapkan bahwa Jakarta tengah defisit anggaran.

Baca juga: Mulai Hari Ini, IGD RS Fatmawati Tak Lagi Terima Pasien Non-Covid-19

Pendapatan asli daerah baru terealisasi sebesar 28,27 persen di pertengahan tahun 2021 ini. Sementara jumlah belanja daerah sudah lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Tersisa 3.068 Orang dalam Perawatan

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Tersisa 3.068 Orang dalam Perawatan

Megapolitan
Jadwal Vaksinasi Keliling di Jakarta untuk Jumat 29 Juli 2021

Jadwal Vaksinasi Keliling di Jakarta untuk Jumat 29 Juli 2021

Megapolitan
Sedang Naik Motor, Seorang Pemuda Dibacok di Antasari hingga Sempat Kritis

Sedang Naik Motor, Seorang Pemuda Dibacok di Antasari hingga Sempat Kritis

Megapolitan
Alasan Pemprov DKI Wajibkan Pengunjung Salon, Hotel, dan Restoran Harus Sudah Divaksin

Alasan Pemprov DKI Wajibkan Pengunjung Salon, Hotel, dan Restoran Harus Sudah Divaksin

Megapolitan
Dari Restoran hingga Salon, Ini Tempat-tempat yang Wajibkan Pengunjung Tunjukkan Sertifikat Vaksin

Dari Restoran hingga Salon, Ini Tempat-tempat yang Wajibkan Pengunjung Tunjukkan Sertifikat Vaksin

Megapolitan
UI Masuk 10 Besar Kampus Terbaik di Asia Tenggara Versi Webometrics 2021

UI Masuk 10 Besar Kampus Terbaik di Asia Tenggara Versi Webometrics 2021

Megapolitan
Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM, Seleb TikTok Berurusan dengan Polisi

Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM, Seleb TikTok Berurusan dengan Polisi

Megapolitan
Cemburu Berujung Maut, Suami Hantam Kepala Istrinya dengan Linggis hingga Tewas

Cemburu Berujung Maut, Suami Hantam Kepala Istrinya dengan Linggis hingga Tewas

Megapolitan
Viral Bansos Tunai Dikutip untuk Servis Ambulans Lingkungan, Ketua RW di Depok Kembalikan Seluruh Pungutan

Viral Bansos Tunai Dikutip untuk Servis Ambulans Lingkungan, Ketua RW di Depok Kembalikan Seluruh Pungutan

Megapolitan
Fakta Mensos Risma Terima Aduan Pungli Bansos Saat Sidak ke Kota Tangerang

Fakta Mensos Risma Terima Aduan Pungli Bansos Saat Sidak ke Kota Tangerang

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Bansos Beras Disalurkan kepada 1 Juta KK di DKI

Mulai Hari Ini, Bansos Beras Disalurkan kepada 1 Juta KK di DKI

Megapolitan
Viral Potongan BST untuk Bensin Ambulans di Depok, Ini Klarifikasi Ketua RW

Viral Potongan BST untuk Bensin Ambulans di Depok, Ini Klarifikasi Ketua RW

Megapolitan
Senjakala Pasar Tanah Abang: Pengunjung Sepi, Kios Diobral Murah

Senjakala Pasar Tanah Abang: Pengunjung Sepi, Kios Diobral Murah

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Tambah 350 Kasus di Kota Tangerang, 6.796 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 28 Juli: Tambah 350 Kasus di Kota Tangerang, 6.796 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 di Depok Turun Drastis, tapi Kasus Kematian Tinggi

UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 di Depok Turun Drastis, tapi Kasus Kematian Tinggi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X