Covid-19 Kian Menggila, Apa Alasan Pemerintah Belum Ambil Opsi Lockdown Jakarta?

"Saat ini realisasi Pendapatan Asli Daerah 2021 adalah Rp 13 triliun. Belanjanya ini sudah mencapai Rp 20-an triliun," ujar Nasruddin kepada Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Tanggapan pengusaha

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) awalnya berkeberatan jika Jakarta menerapkan lockdown karena dapat berpengaruh negatif terhadap omzet usaha mereka.

Selain itu, pembatasan mobilitas warga juga dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi Ibu Kota yang banyak ditopang oleh sektor jasa.

"Semakin banyak manusia bergerak bebas di Jakarta maka peluang terjadinya transaksi ekonomi semakin besar. Sebaliknya, jika pergerakan manusia dibatasi maka ekonomi Jakarta akan stagnan," ujar Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang, Minggu (7/2/2021) lalu.

Baca juga: Ketika RS Rujukan Covid-19 di Jabodetabek Kolaps dan Banyak Pasien Telantar

Namun, seiring meledaknya kasus Covid-19 di Jakarta pada bulan Juni ini, Sarman mengaku pasrah dan mengatakan bahwa pengusaha siap menerima apabila kebijakan lockdown diterapkan.

"Jika pemerintah menerapkan PPKM atau PSBB bahkan lockdown, pengusaha pasrah dan akan menerima keputusan tersebut," ujar Sarman yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta, Senin (21/6/2021).

Sarman mengatakan, keputusan tersebut memang sulit baik dari sisi pemerintah maupun pengusaha. Namun menurut dia, keselamatan nyawa banyak orang menjadi prioritas tertinggi.

Jika pembatasan mobilitas ataupun lockdown diterapkan, Sarman meminta pemerintah serius dalam penerapannya agar pengorbanan yang dilakukan sepadan dengan hasil yang didapat.

Baca juga: Wajib Tahu, 7 Pembatasan yang Dilakukan di Jakarta untuk Tekan Covid-19

Di sisi lain, Sarman meminta agar pemerintah bisa mengurangi beban pengusaha melalui program relaksasi atau keringanan pajak.

"Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir," kata dia.