Bantah Data JAKI Bocor, Wagub DKI: Kerahasiaan Pelapor Dijamin 1.000 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah ada kebocoran data identitas pelapor pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat lewat aplikasi JAKI.

Pemprov DKI menjamin kerahasiaan pelapor apabila melaporkan pelanggaran PPKM melalui aplikasi JAKI.

"Silakan sampaikan melalui aplikasi JAKI kerahasiaan pelapor dijamin 1.000 persen," kata Riza dalam rekaman suara, Rabu (14/7/2021) malam.

Riza mengatakan, peristiwa yang terjadi dalam kebocoran data pelapor beberapa waktu lalu, diduga karena pelapor sudah melaporkan terlebih dahulu kepada RT setempat.

Sehingga tidak ada jaminan identitas pelapor bisa dirahasiakan oleh RT setempat.

Baca juga: Kisah Pasien Covid-19 di Jaktim, Adukan Pelanggaran via JAKI Justru Kena Intimidasi

"Kalau lapornya orang-orang di lapangan, di RT/RW, di tetangga (kemudian identitas bocor) itu bukan melalui Aplikasi JAKI. Tapi kalau melalui aplikasi JAKI saya jamin tidak akan bocor," kata Riza.

Berdasarkan pemeriksaan Pemprov DKI, ujar Riza, kebocoran data tidak terjadi seperti yang dituduhkan pelapor.

Kasatpol PP Jakarta Timur Budhy Novian sebelumnya menyebut tidak ada kebocoran data pelapor dari anggotanya saat melakukan tindakan.

Pasalnya Satpol PP tidak memiliki perangkat untuk membocorkan identitas pelapor.

"Pada saat kami menerima perintah, kami hanya menerima sepotong screenshoot yang isinya ada kerumunan di alamat ini. Si pelapor, nama, alamat dan No HP tidak ada di situ," ujar Budhy.

Dia menilai ada kemungkinan identitas pelapor diketahui lingkungan sekitar karena pelapor pernah melakukan laporan pelanggaran PPKM kepada ketua RT setempat.

"Jadi kalau dilihat dari narasinya, dia sudah pernah lapor ke RT. Asumsi kita dia sudah dikenal oleh pak RT itu tentang yang dituduhkan. Di laporannya (dituliskan) pak RT tidak menggubris," kata Budhy.

Baca juga: Warga Pisangan Baru Diintimidasi Usai Lapor Pelanggaran Prokes di JAKI, Ini Komentar Lurah

Sebelumnya, seorang pelapor pelanggar PPKM darurat di lingkungannya mengaku identitasnya diungkap oleh personel Satpol PP DKI Jakarta.

Adapun warga itu berinisial P yang melaporkan pelanggaran prokes di lingkungannya melalui JAKI.

Alhasil, P dan keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri kini mendapat intimidasi dari para tetangga.

Berbagai sindiran dari warga yang kerap berkumpul di tempat di seberang kediaman P, terdengar jelas oleh dia dan keluarganya dari dalam rumah.

"Posisi kamar saya tuh pas di depan tempat tongkrongan mereka jadi saya bisa dengar jelas semua omongan," kata P kepada Kompas.com, Minggu (11/7/2021).

P bercerita, peristiwa itu berawal dari banyaknya warga yang kerap berkumpul di pos tanpa menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

P yang geram dengan sikap tak bertanggung jawab para warga itu akhirnya melapor melalui aplikasi JAKI.

Besar harapan P laporannya bisa segera ditindak lanjuti, karena bisa langsung diterima oleh petugas di tingkat provinsi.

"Jadi memang Sudah lama sebenarnya ini kelakuan warga sekitar saya kayak begini. Terutama masa pandemi, saya melihat mereka enggak pakai masker dan nongkrong sampai tengah malem di depan rumah saya," ungkap P.

Baca juga: Potret Nyata Covid-19 Tak Terkendali di Jakarta: RS Kolaps, Antrean Pasien Terus Bertambah

Keesokan harinya, petugas Satpol PP datang ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan P.

Sejumlah warga di pos tersebut diimbau mematuhi protokol kesehatan dan seluruh aturan yang berlaku selama PPKM Darurat.

"Sekitar besoknya, itu ada Satpol PP yang datang ke TKP. Saya liat dari (keterangan) fotonya tertulis jam 22.30 WIB," kata P.

Namun, tindak lanjut yang dilakukan oleh para petugas itu seolah-olah hanya sekedar "basa-basi", untuk menunaikan tugas.

Para warga, kata P, kembali berkumpul dan terdengar membicarakan kedatangan Satpol PP pada malam sebelumnya.

Warga tersebut pun mendapatkan bocoran informasi dari petugas, bahwa kedatangan Satpol PP ke lokasi karena adanya aduan masuk dari P soal pelanggaran PPKM darurat.

"Besoknya rame banget depan rumah saya, mereka pada ngumpul," kata P.

"Saya juga dengar laporan saya, sedetil-detilnya, per kata diomongin sama mereka. Dan ada yang menyebut nama saya," sambungnya.

Sejak melapor via aplikasi JAKI dan identitasnya terungkap, para warga itu justru semakin sering berkumpul di pos tersebut hingga malam hari.

P juga selalu mendengar sindiran yang mengarah kepada dia dan keluarganya, akibat melaporkan aktivitas para pelanggar protokol kesehatan tersebut.

"Woy pake masker lu. nanti ada yang laporin difoto, didatangi Satpol PP. Teriak-teriak disengajain dan itu tuh kenceng banget, sampai saya enggak bisa tidur," ungkap P.

Hingga kini, P menyebut, tidak ada tindak lanjut dari pengurus lingkungan RT/RW terkait adanya kegiatan yang melanggar aturan PPKM Darurat tersebut.

"Dari RT atau RW enggak ada tindakan. Di luar masalah ini, bahkan untuk nanya kabar saya sekeluarga yang lagi isoman, apakah masih hidup atau enggak, pun enggak ada," tutur P.

P khawatir intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah warga tersebut mempengaruhi kondisi psikis dia dan orangtuanya.

Apalagi, P sekeluarga hingga kini masih menjalani isolasi mandiri dalam rangka proses pemulihan.

"Setiap mereka nongkrong depan rumah saya ini pasti teriak-teriak mas soal laporan saya. Dan saya mikirin ibu sama bapak, takut stres juga lama-lama dengerin kayak begitu," kata P.

Dia pun akhirnya melaporkan apa yang dialaminya kepada pihak Pemprov DKI Jakarta dan meminta pertanggungjawaban perlindungan untuk dia dan keluarganya.

Sebab, P merasa bahwa tindakannya melaporkan pelanggaran protokol kesehatan sudah tepat. Dia khawatir warga yang berkumpul di pos tersebut justru ikut terpapar Covid-19.

"Dari Pemprov udah ngehubungin saya, buat menindaklanjuti kasus ini. Sekarang yang penting dan saya pikirin tuh biar enggak ada intimidasi atau omongan-omongan mereka lagi. Padahal saya kasih tau yang bener," ungkap P.

Warga matraman itu berharap agar Pemprov DKI Jakarta meningkatkan koordinasi dan membina petugas di lapangan.

Khususnya, dalam hal menindaklanjuti aduan pelanggaran dan menjamin keamanan pelapor.

"JAKI ini jadi harapan buat orang-orang yang sudah susah melapor hal-hal di sekitarnya ke RT, RW, bahkan mungkin kelurahan tapi enggak ditanggapi. Tapi harus ada jaminan rasa aman, itu si mas yang penting," pungkasnya.