Raperda Covid-19 Jakarta: Satpol PP Jadi Penyidik, Tak Pakai Masker Penjara 3 Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 memuat penambahan dua poin umum.

Pertama terkait kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

Kedua terkait muatan sanksi pidana untuk para pelanggar protokol kesehatan yang berulang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 diperlukan agar memberikan efek jera kepada para pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Karena sanksi yang ada saat ini dinilai belum efektif menghentikan pelanggaran protokol kesehatan, sehingga pelanggaran terus berulang.

"Dalam pelaksanaannya, baik ketentuan mengenai sanksi administratif maupun sanksi pidana (yang sudah ada) belum efektif memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan penanggulangan Covid-19," ucap Riza dalam pidato rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Satpol PP Jakarta Ingin Dijadikan Penyidik: Bisa Periksa Tersangka, Sita Barang, hingga Panggil Ahli Pidana

Sehingga muncul inisiatif dari Pemprov DKI Jakarta menambah beberapa poin penting agar para pelanggar bisa diseret ke rahan pidana berupa hukuman kurungan penjara.

Kewenangan Satpol PP

Perubahan perda pertama diusulkan penambahan Pasal 28A yang memberikan sejumlah kewenangan kepada PPNS di lingkungan Satpol PP untuk menjadi penyidik dalam pelanggaran peraturan Perda Covid-19.

"Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol Pamong Praja diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam peraturan daerah ini," tulis Pasal 28A.

Dalam Pasal itu, ada 14 kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana

2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana

3. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana

4. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana