Kompas.com - 22/07/2021, 22:05 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI-P Ima Mahdiah di ruangannya, lantai 4, gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/9/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI-P Ima Mahdiah di ruangannya, lantai 4, gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengambil sikap tegas menolak pasal pidana hukuman 3 bulan penjara dalam usulan perubahan perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Dia mengatakan, penegakan aturan bukan semata-mata soal pidana, tapi juga harus melihat dari sisi hati nurani.

"Karena ini bukan soal pidana, tetapi hati nurani," kata Ima melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Fraksi PSI Nilai Perubahan Perda Covid-19 sebagai Bentuk Kegagalan Pemprov DKI Atasi Pandemi

Ima mengatakan, banyak warga yang terpaksa melanggar aturan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat karena terpaksa.

Suatu ketika Ima pernah mendapat laporan mengenai seorang pengusaha yang harus membuka usahanya meski tidak termasuk sektor esensial karena terjepit kebutuhan keuangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mereka lakukan (pelanggaran) semata-mata untuk membayar gaji karyawan juga utang usaha, lalu apakah mereka mau dipenjarakan?" ucap Ima.

Baca juga: Tolak Revisi Perda Covid-19 Jakarta, F-PKS: Orang Sulit Patuh karena Masalah Perut

Bekas staf mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ini menilai Pemprov DKI Jakarta harus mencari jalan keluar lain yang lebih berpihak pada warga Jakarta.

Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama di lingkungan sekitar untuk menjaga protokol kesehatan dan menyerukan untuk segera melakukan vaksin Covid-19.

"Misalkan dengan cara mengingatkan pentingnya protokol kesehatan, atau sanksi yang bersifat edukasi atau selain itu dapat bekerja sama dengan masjid-masjid yang ada di lingkungan," ucap Ima.

Satpol PP juga bisa dikerahkan bukan sebagai palugada kekuasaan, melainkan sebagai aparat yang bisa mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Politikus PDI-P Tolak Satpol PP Jadi Penyidik karena Sering Nggak Nyambung

"Satpol PP, Babinsa dan Bimas sebagai tiga pilar tentu tetap mengimbau juga mengingatkan dan bahkan dapat menegur pada saat ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan," ucap dia.

Sebagai informasi, dalam usulan perubahan Perda Covid-19, Pemprov DKI menginginkan adanya sanksi pidana hukuman 3 bulan penjara atau denda administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan berulang. Sanksi tersebut diusulkan dalam Pasal 28A.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayat Seorang Pria Ditemukan Mengapung di Bendungan ATR Bekasi

Mayat Seorang Pria Ditemukan Mengapung di Bendungan ATR Bekasi

Megapolitan
Viral, Video Anak Kecil Curi Uang dari Kotak Amal di Kalideres

Viral, Video Anak Kecil Curi Uang dari Kotak Amal di Kalideres

Megapolitan
Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Sepekan Terakhir, 78.236 KK di Kota Tangerang Terima BST dari Kemensos

Sepekan Terakhir, 78.236 KK di Kota Tangerang Terima BST dari Kemensos

Megapolitan
Pendaftaran Penerima Dana Gerakan 'Bagi Rata' Akan Dibuka Lagi Senin Depan

Pendaftaran Penerima Dana Gerakan 'Bagi Rata' Akan Dibuka Lagi Senin Depan

Megapolitan
Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Megapolitan
Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Megapolitan
Seorang Suami Diduga Bunuh Istrinya di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Seorang Suami Diduga Bunuh Istrinya di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Megapolitan
Ombudsman Kritik Penerapan PPKM Level 4 di Kota Tangerang, 2 Posko Penyekatan Kosong Tanpa Polisi

Ombudsman Kritik Penerapan PPKM Level 4 di Kota Tangerang, 2 Posko Penyekatan Kosong Tanpa Polisi

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pemalsu Surat Hasil Tes Swab PCR di Jakarta Selatan

Polisi Tangkap 2 Pemalsu Surat Hasil Tes Swab PCR di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tangsel Catat 7.323 Pasien Covid-19 Masih Dirawat, Terbanyak Selama Pandemi

Tangsel Catat 7.323 Pasien Covid-19 Masih Dirawat, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
7 Perusahaan di Jakbar Ditutup karena Wajibkan Karyawan Masuk Kantor padahal Bukan Sektor Esensial

7 Perusahaan di Jakbar Ditutup karena Wajibkan Karyawan Masuk Kantor padahal Bukan Sektor Esensial

Megapolitan
Anies Optimistis Jakarta Lampaui Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan Jokowi

Anies Optimistis Jakarta Lampaui Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan Jokowi

Megapolitan
Mendagri Minta Wali Kota Tangsel Segara Pahami Penanggulangan Covid-19

Mendagri Minta Wali Kota Tangsel Segara Pahami Penanggulangan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X