Kompas.com - 22/07/2021, 22:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengambil sikap tegas menolak pasal pidana hukuman 3 bulan penjara dalam usulan perubahan perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Dia mengatakan, penegakan aturan bukan semata-mata soal pidana, tapi juga harus melihat dari sisi hati nurani.

"Karena ini bukan soal pidana, tetapi hati nurani," kata Ima melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Fraksi PSI Nilai Perubahan Perda Covid-19 sebagai Bentuk Kegagalan Pemprov DKI Atasi Pandemi

Ima mengatakan, banyak warga yang terpaksa melanggar aturan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat karena terpaksa.

Suatu ketika Ima pernah mendapat laporan mengenai seorang pengusaha yang harus membuka usahanya meski tidak termasuk sektor esensial karena terjepit kebutuhan keuangan.

"Mereka lakukan (pelanggaran) semata-mata untuk membayar gaji karyawan juga utang usaha, lalu apakah mereka mau dipenjarakan?" ucap Ima.

Baca juga: Tolak Revisi Perda Covid-19 Jakarta, F-PKS: Orang Sulit Patuh karena Masalah Perut

Bekas staf mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ini menilai Pemprov DKI Jakarta harus mencari jalan keluar lain yang lebih berpihak pada warga Jakarta.

Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama di lingkungan sekitar untuk menjaga protokol kesehatan dan menyerukan untuk segera melakukan vaksin Covid-19.

"Misalkan dengan cara mengingatkan pentingnya protokol kesehatan, atau sanksi yang bersifat edukasi atau selain itu dapat bekerja sama dengan masjid-masjid yang ada di lingkungan," ucap Ima.

Satpol PP juga bisa dikerahkan bukan sebagai palugada kekuasaan, melainkan sebagai aparat yang bisa mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Politikus PDI-P Tolak Satpol PP Jadi Penyidik karena Sering Nggak Nyambung

"Satpol PP, Babinsa dan Bimas sebagai tiga pilar tentu tetap mengimbau juga mengingatkan dan bahkan dapat menegur pada saat ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan," ucap dia.

Sebagai informasi, dalam usulan perubahan Perda Covid-19, Pemprov DKI menginginkan adanya sanksi pidana hukuman 3 bulan penjara atau denda administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan berulang. Sanksi tersebut diusulkan dalam Pasal 28A.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah Subsidi, Pedagang: Saya Cancel, Ribet

KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah Subsidi, Pedagang: Saya Cancel, Ribet

Megapolitan
Bersama Tim SAR Gabungan, DMC Dompet Dhuafa Evakuasi 4 Korban Jiwa Tanah Longsor di Pasir Pogor, Bogor

Bersama Tim SAR Gabungan, DMC Dompet Dhuafa Evakuasi 4 Korban Jiwa Tanah Longsor di Pasir Pogor, Bogor

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual di JPO Kuningan Timur Enggan Melapor, Pelaku Diserahkan ke Dinas Sosial

Korban Pelecehan Seksual di JPO Kuningan Timur Enggan Melapor, Pelaku Diserahkan ke Dinas Sosial

Megapolitan
TPA Cipayung Overkapasitas Sejak 2019, Tumpukan Sampah Menggunung dan Sempat Longsor

TPA Cipayung Overkapasitas Sejak 2019, Tumpukan Sampah Menggunung dan Sempat Longsor

Megapolitan
Ini Syarat Nonton di Bioskop Jabodetabek Saat PPKM Level 1

Ini Syarat Nonton di Bioskop Jabodetabek Saat PPKM Level 1

Megapolitan
8 Polwan Dilantik Jadi Kapolsek, Kapolda Metro Jaya: Bisa Lebih Sensitif terhadap Kasus Kejahatan Seksual

8 Polwan Dilantik Jadi Kapolsek, Kapolda Metro Jaya: Bisa Lebih Sensitif terhadap Kasus Kejahatan Seksual

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Sekolah Bisa Gelar PTM 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Sekolah Bisa Gelar PTM 100 Persen

Megapolitan
Anggota DPRD Depok Ajukan Interpelasi Terkait KDS, Wali Kota Depok: Belum Sampai ke Saya

Anggota DPRD Depok Ajukan Interpelasi Terkait KDS, Wali Kota Depok: Belum Sampai ke Saya

Megapolitan
Kurang Antisipasi, Tiga Minibus Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek Km 20

Kurang Antisipasi, Tiga Minibus Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek Km 20

Megapolitan
Pimpin Sertijab Kapolsek untuk Pertama Kali, Kapolda Metro: Polsek Itu Ujung Tombak Polri

Pimpin Sertijab Kapolsek untuk Pertama Kali, Kapolda Metro: Polsek Itu Ujung Tombak Polri

Megapolitan
Cegah Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Jaksel Wajibkan Karantina Hewan Kurban 14 Hari

Cegah Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Jaksel Wajibkan Karantina Hewan Kurban 14 Hari

Megapolitan
Tak Berminat Jadi Pj Gubernur DKI, Irjen Fadil Imran Mengaku Punya Banyak PR sebagai Kapolda Metro

Tak Berminat Jadi Pj Gubernur DKI, Irjen Fadil Imran Mengaku Punya Banyak PR sebagai Kapolda Metro

Megapolitan
Wali Kota Sebut Angka Stunting di Tangsel Terendah Se-Provinsi Banten

Wali Kota Sebut Angka Stunting di Tangsel Terendah Se-Provinsi Banten

Megapolitan
Punya Peluang Jadi Pj Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya: Saya Tidak Berminat

Punya Peluang Jadi Pj Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya: Saya Tidak Berminat

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan hingga Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan hingga Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.