Fraksi PSI Nilai Perubahan Perda Covid-19 sebagai Bentuk Kegagalan Pemprov DKI Atasi Pandemi

Kompas.com - 22/07/2021, 21:52 WIB
Ilustrasi virus corona atau Covid-19 SHUTTERSTOCKIlustrasi virus corona atau Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anthony Winza mengatakan, usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 sebagai bentuk kegagalan Pemprov DKI Jakarta mengatasi pandemi Covid-19.

Dia menilai Pemprov DKI telah gagal mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, sehingga menuduh masyarakat sebagai penyebab krisis berkepanjangan di DKI Jakarta.

"Penerapan pidana untuk memberikan efek jera di tengah pandemi seakan menjadikan masyarakat sebagai kambing hitam tanpa berusaha bercermin dan merefleksikan kegagalan dari Pemprov dalam menjalankan Perda Covid-19 yang telah dibuat di tahun 2020," ucap Anthony dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Tolak Usulan Sanksi Pidana Perda Covid-19, Tina Toon: Jangan Sampai Timbulkan Chaos

Anthony mengatakan, ada beberapa kegagalan Pemprov DKI Jakarta yang terlihat dalam mengatasi wabah Covid-19.

Misalnya, peningkatan kapasitas ICU, kemudian pengadaan oksigen generator, pengadaan krematorium, dan tindak indisipliner dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, kata Anthony, PSI menilai usulan perubahan yang memuat pasal pidana hukuman 3 bulan penjara sangat tidak tepat.

Baca juga: Dukung Anies Tambah Sanksi Pidana di Perda Covid-19, Politikus PSI: Kalau Memang Salah, Hukum!

"Pendekatan teror menggunakan efek jera dari perangkat pidana oleh Pemerintah Daerah tidaklah tepat, mengingat pula masih banyak oknum di dinas dan Satpol PP yang belum bisa menunjukkan kedisiplinan maupun penegakan Perda Covid yang telah dibuat," kata dia.

Pemprov DKI justru diminta untuk melakukan pendekatan lebih berbasis sains dengan mempercepat vaksinasi agar herd immunity bisa segera tercapai.

Pendekatan dengan program vaksinasi yang dipercepat dinilai sebagai win win solution untuk memastikan semua dalam keadaan sehat di tengah pandemi Covid-19.

Bila perlu, kata Anthony, Pemprov DKI bisa memberikan insentif untuk mereka yang dengan sukarela divaksin Covid-19 untuk tercipta kekebalan komunal dengan segara.

"Pendekatan berbasis insentif ini kami yakini merupakan pendekatan yang lebih efektif dan empatis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi pandemi dibandingkan dengan menyebarkan efek jera pidana di tengah kelaparan," kata Anthony.

Diketahui dalam usulan perubahan Perda Covid-19, Pemprov DKI menginginkan adanya sanksi pidana hukuman 3 bulan penjara atau denda administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan berulang. Sanksi tersebut diusulkan dalam Pasal 28A.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 4 Diperpanjang, Masih Banyak Pengendara Tak Bawa STRP di Pos Penyekatan Kalimalang

PPKM Level 4 Diperpanjang, Masih Banyak Pengendara Tak Bawa STRP di Pos Penyekatan Kalimalang

Megapolitan
Wali Kota Imbau Warga Jakarta Utara yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi di Rusun Nagrak

Wali Kota Imbau Warga Jakarta Utara yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi di Rusun Nagrak

Megapolitan
 Uji Coba Fitur Baru dalam Situs Vaksinasi, Pemkot Tangerang Akui Masih Ada Kendala

Uji Coba Fitur Baru dalam Situs Vaksinasi, Pemkot Tangerang Akui Masih Ada Kendala

Megapolitan
Pasien Isoman Meninggal di Jakpus Kebanyakan Tinggal di Wilayah Padat Penduduk

Pasien Isoman Meninggal di Jakpus Kebanyakan Tinggal di Wilayah Padat Penduduk

Megapolitan
Polisi Tangkap Satu dari Empat Pemuda Mabuk yang Keroyok Sebuah Keluarga di Ciputat

Polisi Tangkap Satu dari Empat Pemuda Mabuk yang Keroyok Sebuah Keluarga di Ciputat

Megapolitan
1,2 Juta Warga Jaktim Telah Divaksinasi Covid-19

1,2 Juta Warga Jaktim Telah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Tak Ada Penghasilan Selama PPKM, Pekerja Seni Badut Rela Jual Cincin Kawin untuk Baju Sekolah Anak

Tak Ada Penghasilan Selama PPKM, Pekerja Seni Badut Rela Jual Cincin Kawin untuk Baju Sekolah Anak

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Polda Metro Ingatkan Masyarakat Tetap Kurangi Mobilitas

PPKM Level 4 Diperpanjang, Polda Metro Ingatkan Masyarakat Tetap Kurangi Mobilitas

Megapolitan
Update 25 Juli, 30 Warga Kota Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Update 25 Juli, 30 Warga Kota Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 3.929 Orang

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 3.929 Orang

Megapolitan
Menyorot Tambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19 DKI

Menyorot Tambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19 DKI

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Dibuka, Pedagang hingga Pengunjung Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin

Pasar Tanah Abang Dibuka, Pedagang hingga Pengunjung Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin

Megapolitan
Tak Lagi Pakai STRP, Ini Syarat Penumpang Kereta Api Jarak Jauh

Tak Lagi Pakai STRP, Ini Syarat Penumpang Kereta Api Jarak Jauh

Megapolitan
Semua OTG yang Ditampung Pulih, Masjid KH Hasyim Asyari Tutup Sementara Layanan Isolasi

Semua OTG yang Ditampung Pulih, Masjid KH Hasyim Asyari Tutup Sementara Layanan Isolasi

Megapolitan
DPRD Anjurkan Pemkot Bekasi Pakai Silpa untuk Bayar Utang Insentif Tenaga Kesehatan

DPRD Anjurkan Pemkot Bekasi Pakai Silpa untuk Bayar Utang Insentif Tenaga Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X