Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selalu Beda sejak 2020, Data Covid-19 Depok, Jawa Barat, dan Pusat Akan Sama Mulai Besok

Kompas.com - 16/08/2021, 16:07 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Perbedaan data Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu antara Pemerintah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat, disebut akan segera berakhir mulai besok, Selasa (17/8/2021).

Data per hari ini, Senin (16/8/2021), akan jadi basis rekonsiliasi data.

Kesepakatan itu dicapai oleh ketiga pihak rapat rekonsiliasi data pada Kamis (12/8/2021) lalu.

"Rapat itu dihadiri oleh pusat melalui Pusdatin Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, Provinsi (Jawa Barat) melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, dan pengelola (aplikasi) Pikobar," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui keterangan resmi.

"Dan Kota Depok (diwakili) Asisten Pemkesos Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Divisi Kebijakan Satgas, dan pengelola (aplikasi) PICODEP," jelasnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Depok Sebut Keterisian RS Turun Drastis, Kini Terisi 37,39 Persen

Idris mengatakan, forum tersebut menyepakati beberapa hal.

Pertama dan utama, para pihak sepakat bahwa perlu dilakukan integrasi data secara cepat dan tuntas melalui bridging data dengan cara replace data dari PICODEP Kota Depok dan Pikobar Jawa Barat ke data new all records (NAR) Kementerian Kesehatan.

Bridging data itu dilakukan dengan melengkapi kelengkapan data yang di dalamnya termuat nama, NIK, alamat, dan asal fasilitas kesehatan.

"Tindak lanjut bridging data dilakukan oleh tim secara bersama-sama, dengan basis data rekonsiliasi per tanggal 16 Agustus 2021," kata Idris.

"Sehingga mulai tanggal 17 Agustus 2021, data PICODEP dengan NAR secara keseluruhan sudah padu dan sama," lanjutnya.

Baca juga: Akhir Pekan, Warga Depok Gelar Resepsi Nikah sampai Kontes Burung, Akhirnya Dibubarkan Satpol PP

Kesepakatan ini, ujar Idris, sudah dituangkan dalam berita acara kesepakatan rapat rekonsiliasi data yang ditandatangani para pihak terlibat.

"Mudah-mudahan para pihak dapat konsisten melaksanakan kesepakatan, sesuai yang dimuat dalam berita acara tersebut," ungkapnya.

Bermasalah berbulan-bulan

Masalah perbedaan data antara Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat dalam hal kasus Covid-19 sudah dilaporkan sejak tahun lalu hingga baru-baru ini.

Terakhir, masalah kembali menyeruak setelah Satgas Covid-19 RI menyebutkan bahwa Depok jadi wilayah dengan jumlah kasus aktif terbanyak di Indonesia melalui juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, pada Kamis (5/8/2021).

Wiku bilang, saat itu kasus aktif Covid-19 di Depok sebanyak 27.389 pasien. Padahal, dalam data real perkembangan kasus Covid-19 yang dihimpun Kompas.com dari laporan harian Satgas Kota Depok, tak sekali pun kasus aktif Covid-19 di Depok melebihi 15.000 pasien, bahkan pada saat puncak gelombang kedua pada Juli 2021.

Baca juga: Usai Petugas Tempel Stiker, Antusiasme Warga Jatinegara untuk Vaksinasi Meningkat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk 'Liquid'

Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk "Liquid"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com