Pernyataan Wiku pun langsung dibantah oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok. Dalam data di hari yang sama dengan pengumuman Wiku, jumlah kasus aktif Covid-19 di Depok tercatat "hanya" tersisa 9.519 pasien.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, mengungkit masalah kesenjangan data antara daerah dan nasional yang sampai sekarang tak kunjung beres dan malah kian parah.
Tak hanya kasus aktif yang senjang antara data Depok dengan data Satgas Pusat.
Begitu pun kasus kesembuhan. Depok melaporkan sudah ada 81.198 pasien Covid-19 yang bebas isolasi, sedangkan versi pemerintah pusat baru 57.231.
Baca juga: Video Viral Ambulans Dihalang-halangi Saat Bawa Bayi Kritis di Jatinegara, Kini Sudah Damai
Data kematian terkonfirmasi Covid-19 pun selisih. Depok sudah mencatat 1.792 korban, sedangkan pusat baru 1.169 orang.
"Kondisi ini (kesenjangan data) sudah saya sampaikan berkali-kali kepada Satgas Pusat, bahkan dari tahun 2020," ujar Dadang kepada Kompas.com pada Jumat (6/8/2021).
Masalah serupa dilaporkan oleh Depok sejak Oktober 2020, ketika kasus aktif/pasien Covid-19 di Depok lebih tinggi ketimbang yang dilaporkan oleh Satgas Pusat.
Laporan itu disebut tak digubris. Isu ini akhirnya mencuat ke permukaan pada Februari 2021 ketika situasi berbalik seperti sekarang--data versi pusat lebih tinggi.
Baca juga: Anies Keluarkan Seruan Gubernur, Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustus
Wiku Adisasmito pada 25 Februari 2021 mengungkapkan, kasus aktif Covid-19 di Depok mencapai 7.096 pasien, sedangkan Depok melaporkan tinggal 3.740 pasien.
"Masalah ini sudah disampaikan sejak lama, baik ke pusat maupun ke provinsi. Jadi, saya tuh meminta kepada satgas pusat untuk consent terkait data ini. Segera lakukan rekonsiliasi," ucap Dadang kala itu.
"Ini menjadi masalah utama dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, padahal data adalah basis utama kebijakan dan dijadikan input perhitungan zona risiko daerah. Bagaimana zona risiko daerah bisa valid hasilnya, jika diambil dari basis data yang salah," jelasnya.
Basis data, bagaimana pun, adalah kunci dari pengambilan kebijakan yang tepat untuk merespons tren perkembangan wabah.
"Ayo laksanakan rekonsiliasi data pusat dengan daerah agar ada kesesuaian data, karena data digunakan untuk perhitungan zonasi daerah dan kebijakan," jelas Dadang.
"PR Satgas Pusat saat ini, segera laksanakan rekonsiliasi data, karena ini tidak terjadi dengan Kota Depok saja, tapi juga terjadi dengan daerah lainnnya," ia menambahkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.