Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas SDA membantah pihaknya di bawah kepemimpinan Anies tak mengerjakan program penanganan banjir normalisasi.
Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan, upaya yang saat ini dijalankan Pemprov DKI seperti gerebek lumpur hingga pembuatan waduk memiliki esensi yang sama dengan normalisasi.
Dia tak ingin ada pembeda dari istilah gerebek lumpur, normalisasi, hingga naturalisasi.
"Kenapa harus dibeda-bedain? Kan sama, istilahnya aja yang dipakai seperti apa gitu loh. Bentuknya kan pembangunan, konstruksi semua," ucap Dudi, Jumat (28/1/2022).
Baca juga: Program Gerebek Lumpur Diklaim Bikin Banjir di Jakarta Barat Cepat Surut
Waduk dibangun, kata Dudi, untuk menambah kapasitas daya tampung air. Begitu juga dengan pengerukan lumpur yang terus dijalankan Pemprov DKI.
"Kita lakukan untuk menambah kapasitas, pembangunan waduk itu untuk menambah kapasitas," tutur dia.
Dudi mengatakan, normalisasi tak perlu dijalankan di Sungai Ciliwung. Menurut dia, tidak semua harus dilakukan pembebasan lahan atau pembangunan normalisasi.
Dia akan melihat kondisi lapangan dan kebutuhan yang paling tepat akan dilakukan, bisa berupa penurapan dan tidak harus pembebasan lahan.
Baca juga: Gerebek Lumpur Jadi Program Prioritas Pengendalian Banjir Pemprov DKI, Komisi D: Cuma Cari Sensasi!
"Kita lihat kondisi existing seperti apa? Kalau perlu pembebasan lahan kita bebaskan, kalau memerlukan peningkatan peninggian turap, ya kita bikin turapnya," ucap dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.