Nasib Proyek Normalisasi Ciliwung di Era Anies, Empat Tahun Mandek, Kini Berubah Target

JAKARTA, KOMPAS.com - Mega proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang membelah Ibu Kota Jakarta akhirnya kembali dilanjutkan setelah 4 tahun mandek di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Normalisasi yang memiliki target mengembalikan kapasitas Sungai Ciliwung sepanjang 33 kilometer itu dilanjutkan dengan proses pembebasan lahan di beberapa titik tertentu.

Sebagai informasi, meski dicetuskan oleh Fauzi Bowo, pengerjaan normalisasi pertama kali dieksekusi oleh Gubernur Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purna atau Ahok.

Ahok telah menuntaskan normalisasi sungai Ciliwung sepanjang 16 kilometer dan pembangunan terhenti selama empat tahun di masa kepemimpinan Anies.

Baca juga: Riwayat Normalisasi Ciliwung: Dikebut Jokowi-Ahok, Baru Dilanjutkan Anies Jelang Lengser

Dalam pengerjaan proyek normalisasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta tidak sendiri. Pemprov DKI dibantu pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

BBWSCC bersama Kementerian PUPR memiliki tugas untuk membangun konstruksi normalisasi seperti pemasangan sheet pile dan betonisasi.

Pembangunan tersebut terkendala, lantaran pekerjaan pembebasan lahan pembangunan yang menjadi tugas pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak kunjung selesai.

Namun Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengatakan di tahun 2021 sudah ada lahan yang berhasil dibebaskan untuk proyek normalisasi.

Salah satunya di wilayah terdampak di kelurahan Cawang, Jakarta Selatan dan Rawajati, Jakarta Selatan.

Baca juga: 4 Tahun Mandek, Normalisasi Ciliwung Kini Dilanjutkan Hanya di Daerah Terdampak Banjir

"Ya itu (normalisasi) tetap jalan," kata Yusmada saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2022).

Target berubah dari panjang pembangunan menjadi titik rawan

Meski tetap berjalan, ada perubahan target pembangunan normalisasi sungai Ciliwung yang diungkapkan Yusmada.

Dulu target normalisasi Ciliwung dihitung dengan angka 33 kilometer dengan proses pengerjaan sudah mencapai 16 kilometer. Artinya ada 17 kilometer lagi yang harus dibebaskan.

Namun Yusmada menyebut, normalisasi kali ini tidak menghitung angka panjang pengerjaan, melainkan melakukan pembangunan di daerah rawan banjir saja.

"Pendekatannya bukan sepanjang itu. Pendekatannya kalau Kementerian PUPR itu spot daerah potensi daerah kritis (banjir) itu, tujuh kelurahan yang menjadi prioritas," kata Yusmada.

Baca juga: Kecolongan 38 STNK dan BPBK Setelah Kaca Mobil Dipecah, Pria Ini Sempat Dioper-oper Saat Lapor Polisi

Tujuh kelurahan yang menjadi prioritas normalisasi tersebut adalah Cawang, Rawajati, Kebon Baru, Manggarai, Pengadegan, Bidara Cina dan Kampung Melayu.