Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD DKI Sebut Pengadaan Baju Dinas Rp 1,7 Miliar Sudah Sesuai Aturan, Anggaran Ada Setiap Tahun

Kompas.com - 30/03/2022, 11:03 WIB
Singgih Wiryono,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran pengadaan baju dinas anggota DRPD DKI Jakarta menjadi sorotan karena nilainya yang fantastis, yakni mencapai Rp 1,7 miliar.

Anggota DPRD DKI Jakarta Mujiyono kepada Kompas.com mengatakan, pengadaan baju dinas untuk anggota DPRD DKI Jakarta tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut aturan yang ada, masing-masing anggota DPRD DKI mendapat lima potong pakaian dinas, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Jadi lima potong itu sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017," ucap Mujiyono melalui sambungan telepon, Rabu (30/3/2022).

Ketua Komisi A yang membidangi kepegawaian/aparatur hingga hukum/perundang-undangan ini mengatakan, pengadaan baju dinas tersebut rutin dilakukan setiap tahun. Harga yang dipatok sudah sesuai dengan mekanisme lelang terbuka.

Baca juga: Pemprov DKI Anggarkan Rp 1,75 Miliar untuk Beli Baju Dinas Anggota DPRD

Dalam Pasal 12 yang PP 18 Tahun 2017 ditulis bahwa pakaian dan atribut untuk anggota DPRD meliputi:

1. Pakaian sipil harian disediakan dua pasang dalam setahun;

2. Pakaian resmi disediakan sepasang dalam satu setahun;

3. Pakaian sipil lengkap disediakan dua pasang dalam lima tahun;

4. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan sepasang dalam setahun;

5. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan sepasang dalam setahun.

Lelang dengan nilai Rp 1,75 miliar

Pengadaan baju dinas anggota DPRD DKI Jakarta sudah dimasukkan dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

Dalam situs LKPP disebutkan, paket yang akan dilelang merupakan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD DKI Jakarta dengan tender yang akan digelar Mei 2022.

Baca juga: Polemik Soal Anggaran di Kota Tangerang Jadi Sorotan, Pungli Bansos hingga Anggaran Fantastis Baju Dinas Dewan

Lelang tersebut memiliki nomor identifikasi 33763197 dengan satuan kerja Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD tersebut juga tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2022 di situs apbd.jakarta.go.id.

Terdapat empat jenis pakaian yang akan dibuat untuk 106 anggota DPRD DKI DKI Jakarta.

Jenis pakaian pertama adalah Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 212 setel untuk 106 anggota Dewan, dengan menggunakan anggaran Rp 582.673.520.

Jenis pakaian kedua adalah Pakaian Dinas Harian Anggota DPRD sebanyak 106 setel untuk 106 anggota Dewan, dengan nilai anggaran Rp 316.099.320.

Jenis pakaian ketiga adalah pakaian sipil resmi sebanyak 106 setel untuk 106 anggota Dewan, dengan nilai anggaran mencapai Rp 423.327.960.

Baca juga: Sudah 7 Tahun Kasus Kematian Akseyna Belum Terungkap, Polisi Akui Belum Temukan Bukti Baru

Pakaian terakhir yaitu pakaian khas daerah masing-masing dari 106 anggota Dewan, dengan total anggaran mencapai Rp 423.327.960.

Adapula biaya tambahan untuk jasa analisa laboratorium tiga sampel baju dengan anggaran 1.306.800.

Total anggaran seluruh baju bersama tambahan jasa analisa laboratorium mencapai Rp 1.746.645.560.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com