Pembelaan PT KCN atas Pencemaran Debu Batu Bara, Duga Ada Pihak Ingin Jatuhkan dan Minta Investigasi Menyeluruh

Kompas.com - 01/04/2022, 08:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Karya Citra Nusantara (KCN) enggan disebut sebagai penyebab pencemaran debu batu bara di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Sebab, menurut mereka, di Pelabuhan Marunda, yang berada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), terdapat delapan pelabuhan yang memiliki aktivitas bongkar muat batu bara seperti yang dilakukan PT KCN.

Atas dasar itulah PT KCN mendesak beberapa hal sebagai berikut untuk segera dilakukan:

Minta investigasi menyeluruh

Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi meminta masalah pencemaran akibat debu batu bara di sekitar Marunda, Jakarta Utara, diinvestigasi secara menyeluruh.

Pasalnya, di area Kawasan Berikat Nusantara (KBN), terdapat delapan pelabuhan lain yang beroperasi selain KCN.

Baca juga: PT KCN Bentuk Tim Investigasi untuk Buktikan Sumber Pencemaran Batu Bara di Marunda

Widodo menyampaikan hal itu guna menanggapi tuduhan aktivitas PT KCN telah mencemari lingkungan di kawasan Marunda.

"Investigasi menurut kami harus dilakukan menyeluruh, baik regulator pusat maupun daerah. Jadi tidak boleh pihak-pihak lain memainkan isu ini sepihak karena terlihat terlalu tendensius," ujar Widodo dalam konferensi pers di kawasan PT KCN, Marunda, Kamis (30/3/2022).

Menurut Widodo, jika akar masalahnya sudah diketahui, maka penyelesaian masalah tersebut bisa dituntaskan.

Baca juga: Dirut PT KCN: Sejak 2012 Bongkar Muat Batu Bara Tak Pernah Ada Keluhan Kesehatan dari Warga Marunda

Dia pun mencontohkan salah satu sanksi yang diberikan kepada PT KCN, yakni mencuci roda mobil.

Mengingat ada delapan pelabuhan di sekitar KCN dengan akses jalan utama yang sama, kata dia, sulit untuk mengontrol apakah kendaraan pelabuhan lain sudah dicuci atau tidak.

Oleh karena itu, menurut Widodo, harus ada investigasi menyeluruh sehingga tidak hanya PT KCN yang dituduh mencemari lingkungan.

Di sisi lain, Widodo tidak dapat memastikan bahwa debu batu bara yang mencemari lingkungan Marunda adalah dari PT KCN.

Pasalnya, kata dia, hal tersebut juga dapat dimungkinkan dari sumber lain, mulai dari polusi hingga pabrik yang menggunakan power plan berupa batu bara.

"Ini perlu diinvestigasi dan diperjelas sehingga mari dudukkan secara obyektif," kata dia.

Menurut Widodo, nama PT KCN mencuat ke publik sebagai sumber pencemaran dikarenakan dari delapan pelabuhan di Marunda itu, kawasan PT KCN paling besar.

Selain itu, Widodo menuturkan, stockpile batu bara yang dibuat PT KCN bertujuan untuk mempercepat bongkar muat, bukan merupakan proses produksi batu bara.

"Di sini bukan proses produksi batu bara tapi ini bagian dari bagaimana pelabuhan jangka waktu bongkar muatnya dipercepat yaitu harus punya stockpile," kata dia.

"Ada banyak badan usaha lain yang melakukan hal sama, kenapa hanya kami (yang dituduh jadi penyebab)?" ucap Widodo.

Ingin benturkan PT KCN dengan Pemprov DKI Jakarta

Widodo juga menduga ada pihak yang ingin membenturkan perusahaannya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pencemaran debu batu bara tersebut.

Menurut dia, ada pihak yang menuduh PT KCN melakukan pelanggaran dan pembiaran terkait pencemaran.

Sementara, terdapat delapan pelabuhan selain KCN yang beroperasi di KBN Marunda.

Baca juga: Soal Polusi Debu Batu Bara di Marunda, PT KCN Sebut Ada Pihak yang Ingin Benturkan dengan Pemprov DKI

"Kami melihat ada oknum yang ingin sekali membenturkan kami dengan pemprov (DKI). Makanya ada gerakan-gerakan yang meminta pemda untuk menutup, segera cabut izin amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), padahal amdalnya semua sudah beres," kata Widodo.

Widodo menjelaskan, PT KCN merupakan penggabungan atau merger antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Teknik Utama sebagai pihak swasta.

Menurut dia, Pemprov DKI merupakan salah satu pemegang saham di PT KCN melalui PT KBN. Sebab, saham PT KBN dipegang oleh Kementerian BUMN dan Pemprov DKI.

Oleh sebab itu, kata Widodo, sangat kecil kemungkinan bagi PT KCN untuk melakukan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan oleh pemprov.

Ia menuturkan, jika amdal bermasalah, maka merger antara perusahaan pemerintah dengan pihak swasta, yakni PT KCN, tidak akan bisa terealisasi.

"Jadi kami tidak mungkin melawan kakek sendiri. Kalau KCN ini anaknya BUMN dengan swasta, regulatornya itu kakek kami. Jadi tidak mungkin (melakukan pelanggaran)," kata dia.

Bentuk tim investigasi

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengemudi Taksi Online Diserang Penumpang di Tambun, Korban Ungkap Ciri-Ciri Pelaku

Pengemudi Taksi Online Diserang Penumpang di Tambun, Korban Ungkap Ciri-Ciri Pelaku

Megapolitan
Warga Kecolongan Motor saat Shalat Ashar di Masjid Kawasan Sawangan Depok

Warga Kecolongan Motor saat Shalat Ashar di Masjid Kawasan Sawangan Depok

Megapolitan
Teralis Besi di Rumah Warga Tambora, Melindungi saat Kerusuhan 1998, Memerangkap saat Kebakaran

Teralis Besi di Rumah Warga Tambora, Melindungi saat Kerusuhan 1998, Memerangkap saat Kebakaran

Megapolitan
Kronologi Sopir Taksi Online Diserang di Tambun, Sempat Melawan dan Kepala Dihantam

Kronologi Sopir Taksi Online Diserang di Tambun, Sempat Melawan dan Kepala Dihantam

Megapolitan
Polisi Tak Temukan Indikasi Perampokan dalam Kasus Penembakan Bank Swasta di Cengkareng

Polisi Tak Temukan Indikasi Perampokan dalam Kasus Penembakan Bank Swasta di Cengkareng

Megapolitan
Cegah Kasus Siswa Lompat dari Lantai 3 Kembali Terjadi, SMPN 52 Jakarta Terapkan Langkah Antisipasi

Cegah Kasus Siswa Lompat dari Lantai 3 Kembali Terjadi, SMPN 52 Jakarta Terapkan Langkah Antisipasi

Megapolitan
Alaspadu dan Rumapadu, Hunian di TOD Jakarta Sasar Milenial Bergaji Rp 7 juta–Rp 20 Juta

Alaspadu dan Rumapadu, Hunian di TOD Jakarta Sasar Milenial Bergaji Rp 7 juta–Rp 20 Juta

Megapolitan
Jenazah Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Cadas Tangerang, Kaki Korban Diikat Tambang

Jenazah Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Cadas Tangerang, Kaki Korban Diikat Tambang

Megapolitan
Rumahpadu, Apartemen Strategis yang Dekat dengan Stasiun MRT

Rumahpadu, Apartemen Strategis yang Dekat dengan Stasiun MRT

Megapolitan
Antisipasi Banjir Luapan Kali Ciliwung, Waduk Dato Tonggara Dinormalisasi

Antisipasi Banjir Luapan Kali Ciliwung, Waduk Dato Tonggara Dinormalisasi

Megapolitan
Selain Bank, Toserba di Cengkareng Juga Kena Tembak, Peluru Menembus Kaca hingga 'Rolling Door'

Selain Bank, Toserba di Cengkareng Juga Kena Tembak, Peluru Menembus Kaca hingga "Rolling Door"

Megapolitan
Ajang Ibu Ibukota Award Diharapkan Berlanjut Meski Anies Tak Lagi Jadi Gubernur DKI

Ajang Ibu Ibukota Award Diharapkan Berlanjut Meski Anies Tak Lagi Jadi Gubernur DKI

Megapolitan
Sudin PRKP Sebut Masalah Bangunan Ambruk di Johar Baru Sudah Selesai, Korban Mengikhlaskan

Sudin PRKP Sebut Masalah Bangunan Ambruk di Johar Baru Sudah Selesai, Korban Mengikhlaskan

Megapolitan
Siswa Berkebutuhan Khusus yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sempat Bikin Gambar Misterius

Siswa Berkebutuhan Khusus yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sempat Bikin Gambar Misterius

Megapolitan
Sopir Taksi Online Diserang Penumpang di Tambun, Kepalanya Dihantam Benda Tumpul Berulang Kali

Sopir Taksi Online Diserang Penumpang di Tambun, Kepalanya Dihantam Benda Tumpul Berulang Kali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.