Masalah yang Kembali Muncul di Jakarta Saat Pandemi Mereda: Macet dan Polusi Udara

Konsentrasi PM 2,5 atau partikel udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikronmeter di udara Jakarta berada di angka 78,5µg/m³.

"Konsentrasi PM2,5 di udara Jakarta bahkan 15,7 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO," demikian bunyi informasi dari website airvisual.

Baca juga: Hari Ulang Tahun Jakarta, Warga Ibu Kota Dapat Kado Polusi Udara

Buruknya kualitas udara di Jakarta bahkan membuat Pemprov DKI mengimbau warga ibu kota untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan.

"Kalaupun harus keluar rumah gunakan selalu masker karena kualitas udara di Jakarta sedang kurang bagus," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto.

Menanggapi buruknya polusi udara di ibu kota ini, Gubernur Anies meminta semua perusahaan di Jakarta melakukan pemantauan polusi dan emisi.

Ia juga menyatakan akan menggenjot lagi agar warga Jakarta menggunakan sarana transportasi umum untuk menekan polusi udara di ibu kota.

Tantangan Mengajak Warga Naik Transportasi Umum

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Suci Fitria Tanjung menilai kebijakan ganjil genap memang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian polusi di Ibu Kota.

Dalam beberapa kajian yang dilakukan oleh Walhi, pembatasan kendaraan melalui nomor pelat kendaraan itu justru memicu munculnya kendaraan baru yang lebih banyak. 

Hal ini membuat suatu rumah tangga memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor dengan dua jenis nomor pelat yang berbeda, yaitu ganjil dan genap.

"Kebijakan ini justru bisa memicu masyarakat Jakarta untuk membeli kendaraan baru karena transportasi publik belum menopang kebutuhan mobilitas masyarakat," ujar Suci kepada Kompas.com, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Anies Bakal Genjot Warga Jakarta Gunakan Transportasi Umum untuk Tekan Polusi Udara

Padahal, kata Suci, tujuan dari penerapan aturan ganjil genap untuk mendorong masyarakat beralih kepada transportasi massal.

Sayangnya, kondisi transportasi publik saat ini belum efisien dan efektif menuju titik tertentu.

Suci berujar, agar masyarakat beralih kepada transportasi publik harus ada jaminan fasilitasnya, baik itu keamanan, kenyamanan, efisiensi, serta efektivitas perjalanan masyarakat.

Selain itu, kata Suci, pemberian insentif bagi masyarakat yang menggunakan transportasi publik juga perlu diinisiasi.

Menurut dia, cara tersebut terbukti efektif membuat masyarakat pindah ke transportasi publik di Jerman.

"Di Jerman, insentif diberikan kepada masyarakat yang memang mau menggunakan transportasi publik dengan pemberian kartu senilai €9 per bulan," ujar Suci.

Baca juga: Dilema Naik Transportasi Umum di Ibu Kota: Bantu Kurangi Macet Tapi Dibikin Ribet

Selain itu, konektivitas transportasi di sana juga baik sehingga efisiensi waktu di perjalanan sangat optimal. Konektivitas yang baik ini membuat orang tidak terlalu lama di jalan.

"Hal seperti itu menurut saya bisa secara cepat dilakukan oleh pemerintah sambil perlahan kita bertransformasi dan mengonversi penggunaan energi fosil," tutur Suci.