Kompas.com - 08/08/2022, 18:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku tak bisa mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak, pada tahun ini.

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) sebelumnya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mencabut Pergub Nomor 207 itu.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Yayan Yuhanah berujar, pihaknya tak bisa mencabut pergub itu pada 2022 ini karena produk hukum tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu.

Baca juga: Warga Minta Pergub Penertiban Tanah Dicabut, Pemprov DKI: Nanti Dievaluasi Dulu

Kemudian, untuk mencabut pergub itu, Pemprov DKI perlu melewati sejumlah proses administrasi seperti membuat Program Penyusunan Pergub.

"Ya nanti lihat dulu evaluasinya (terhadap Pergub Nomor 207 Tahun 2016," ujar Yayan melalui sambungan telepon, Senin (8/8/2022).

"Karena kalau pun dicabut, ya tidak bisa tahun ini, harus tahun depan karena dimasukkan dulu dalam Program Penyusunan Pergub tahun 2023," sambungnya.

Untuk membuat Program Penyusunan Pergub itu, menurut Yayan, pihaknya juga harus melakukan perencanaan.

Katanya, jika tak melakukan perencanaan, pengajuan Program Penyusunan Pergub bisa ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Minta Audiensi dengan Gubernur soal Pencabutan Pergub Penertiban Tanah, Warga; Anies Sudah Berkomitmen...

"Kalau tidak masuk dalam perencanaan, nanti ditolak oleh Kemendagri," sebut Yayan.

Diberitakan sebelumnya, KRMP mendatangi Balai Kota Jakarta menuntut pencabutan Pergub 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak, pada 4 Agustus 2022.

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSPI Akan Gugat UMP DKI 2023, Heru Budi: Tidak Apa-apa, Itu Hak Mereka

KSPI Akan Gugat UMP DKI 2023, Heru Budi: Tidak Apa-apa, Itu Hak Mereka

Megapolitan
Dishub DKI Tarik 218 Unit Sepeda Sewa, Buntut Operator 'Bike Sharing' yang Kesulitan Pendanaan

Dishub DKI Tarik 218 Unit Sepeda Sewa, Buntut Operator "Bike Sharing" yang Kesulitan Pendanaan

Megapolitan
KSPI Berencana Gugat Nilai UMP DKI 2023 ke PTUN

KSPI Berencana Gugat Nilai UMP DKI 2023 ke PTUN

Megapolitan
Perempuan di Tangerang Beli 4 Botol Bensin dan Korek Sebelum Bakar Diri

Perempuan di Tangerang Beli 4 Botol Bensin dan Korek Sebelum Bakar Diri

Megapolitan
Diperiksa KPK, Pelapor Dugaan Korupsi Transjakarta Sampaikan Pemotongan 'Double' Saldo Masih Terjadi

Diperiksa KPK, Pelapor Dugaan Korupsi Transjakarta Sampaikan Pemotongan "Double" Saldo Masih Terjadi

Megapolitan
Antisipasi Pengusaha Nakal Saat Euforia Akhir Tahun, Pemkot Jakbar Perketat Pengawasan Hiburan Malam

Antisipasi Pengusaha Nakal Saat Euforia Akhir Tahun, Pemkot Jakbar Perketat Pengawasan Hiburan Malam

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan Mengambang di Antara Sampah Kali Mookervart

Mayat Pria Ditemukan Mengambang di Antara Sampah Kali Mookervart

Megapolitan
Pengguna Transjakarta Keluhkan Halte Bundaran HI: Sempit, Tak Ada Toilet, dan Becek jika Hujan Deras

Pengguna Transjakarta Keluhkan Halte Bundaran HI: Sempit, Tak Ada Toilet, dan Becek jika Hujan Deras

Megapolitan
Sah, APBD DKI 2023 Sebesar Rp 83,7 Triliun

Sah, APBD DKI 2023 Sebesar Rp 83,7 Triliun

Megapolitan
Jasad Pria Ditemukan Mengambang di Kali Mookervart Daan Mogot

Jasad Pria Ditemukan Mengambang di Kali Mookervart Daan Mogot

Megapolitan
Jadwal 20 KA Tambahan Natal dan Tahun Baru 2023, dari Stasiun Gambir hingga Pasar Senen

Jadwal 20 KA Tambahan Natal dan Tahun Baru 2023, dari Stasiun Gambir hingga Pasar Senen

Megapolitan
Heru Budi Hadiri Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun

Heru Budi Hadiri Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun

Megapolitan
6 Hari Pelaksanaan Booster Kedua, Dinkes DKI Laporkan 18.961 Lansia Tervaksinasi

6 Hari Pelaksanaan Booster Kedua, Dinkes DKI Laporkan 18.961 Lansia Tervaksinasi

Megapolitan
Kedapatan Pakai Paspor Palsu UEA, WN Suriah Ditangkap Imigrasi Soekarno-Hatta

Kedapatan Pakai Paspor Palsu UEA, WN Suriah Ditangkap Imigrasi Soekarno-Hatta

Megapolitan
6.538 Hewan Ternak di Kabupaten Bekasi Disuntik Vaksinasi PMK

6.538 Hewan Ternak di Kabupaten Bekasi Disuntik Vaksinasi PMK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.